Banjarbaru, Kakinews – Proyek Strategis Nasional Sekolah Rakyat di Banjarbaru yang digadang-gadang menjadi program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto justru diterpa persoalan serius. Di balik anggaran jumbo yang diperkirakan mencapai Rp700 miliar, para buruh proyek sempat menggelar aksi protes lantaran upah mereka telat dibayar hingga dua pekan. Ironisnya, proyek tersebut juga diperkirakan terancam molor dari target penyelesaian Juni 2026.
Dikutip dari KBK.News, Senin (25/5/2026), pengawas proyek bernama Pandu membenarkan adanya aksi unjuk rasa pekerja di lokasi pembangunan. Menurut dia, keterlambatan pembayaran terjadi pada pekerja yang berada di bawah tanggung jawab subkontraktor.
“Benar, kemarin ada persoalan itu, namun sudah diselesaikan pihak subkontraktor terkait,” ujar Pandu saat ditemui di lokasi proyek.
Ia mengungkapkan para buruh melakukan aksi protes karena hak mereka belum dibayarkan selama kurang lebih dua pekan. Meski pembayaran akhirnya disebut telah diselesaikan, kasus ini memicu sorotan tajam terhadap tata kelola proyek bernilai ratusan miliar rupiah tersebut.
“Pembayaran gaji para buruh tersebut terlambat sekitar dua mingguan dan Alhamdulillah Sabtu kemarin sudah selesai,” katanya.
Tak hanya soal upah pekerja, proyek yang menjadi bagian dari program prioritas pemerintah pusat itu juga dibayangi ancaman keterlambatan penyelesaian. Pandu bahkan mengakui kemungkinan proyek tidak selesai tepat waktu, meski pihaknya masih berupaya mengejar target.
“Kemungkinan pekerjaan tidak selesai tepat waktu, tapi kami masih optimis selesai sesuai target,” ucapnya.
Fakta lain yang juga menjadi perhatian ialah dominasi tenaga kerja dari luar daerah. Pandu menyebut sekitar 60 persen pekerja proyek berasal dari luar Kalimantan, sedangkan pekerja lokal hanya sekitar 40 persen.
Di sisi lain, Kepala Sekolah Rakyat, Rifki Hakim, mengaku tidak terlibat dalam urusan teknis proyek maupun persoalan keterlambatan pembayaran buruh. Ia menyebut pihak sekolah hanya sebagai penerima manfaat program.
“Kalau masalah keterlambatan gaji buruh di lapangan saya mengetahuinya lewat media sosial. Untuk persoalan itu bisa dikonfirmasi kepada instansi terkait,” ujar Rifki.
Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kalimantan Selatan, Harli, membenarkan adanya kendala pembayaran upah pekerja. Namun ia memastikan hak para buruh kini telah dibayarkan.
“Sudah dibayar lunas. Untuk lebih lanjut akan saya sampaikan besok tanggal 26 Juni 2026 karena saat ini saya berada di Polda Kalsel,” katanya melalui pesan WhatsApp.
Kondisi proyek semakin menuai tanda tanya setelah awak media tidak menemukan papan informasi proyek di lokasi pembangunan. Padahal, papan proyek merupakan unsur penting keterbukaan informasi publik untuk mengetahui nilai anggaran, sumber dana, pelaksana proyek, hingga konsultan pengawas.
Ketiadaan papan proyek di tengah munculnya persoalan upah pekerja dan ancaman keterlambatan penyelesaian memicu dugaan lemahnya pengawasan terhadap proyek strategis bernilai fantastis tersebut. Publik kini menanti transparansi pemerintah dan kontraktor pelaksana agar proyek Sekolah Rakyat tidak berubah menjadi polemik baru dalam pelaksanaan program prioritas nasional.
Tinggalkan Balasan