SURABAYA, KAKINEWS.ID – Pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura Surokim Abdussalam, Rabu 11 November 2026 di Jakarta menyebut Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjadi salah stu dari beberapa tokoh yang layak dipertimbangkan menduduki kursi wakil presiden mendampingi Presiden Prabowo Subianto.
Itu disampaikan Surokim dalam analisis politiknya berkait spekulasi pengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang apabila mengundurkan diri atau dimakzulkan dalam perkara ijazahnya.
Menurutnya, pengisian jabatan wakil presiden bukan sekadar mencari figur pengganti, melainkan menyangkut penataan ulang konfigurasi koalisi, distribusi pengaruh politik, serta efektivitas pemerintahan.
Ia menambahkan, selain Khofifah, ada tokoh lain yang juga layak dipertimbangkan di bursa bakal calon wakil presiden. Mereka ialah Puan Maharani, Agus Harimurti Yudhoyono, Sri Sultan Hamengku Buwono X, Sufmi Dasco Ahmad, Muhaimin Iskandar, Anies Baswedan, dan Mahfud MD.
Ia menegaskan daftar tokoh tersebut adalah skenario analisis politik, bukan daftar kandidat resmi.
Ia mengingatkan bahwa persoalan ini harus ditempatkan dalam kerangka konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung tentang dokumen pendidikan Gibran tidak serta-merta membuat jabatan wakil presiden kosong.
Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Presiden mengusulkan dua calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk dipilih dalam sidang paling lambat 60 hari sejak kekosongan terjadi.
“Karena itu, figur yang diusulkan harus memiliki kapasitas pemerintahan sekaligus kemampuan memperoleh dukungan politik lintas partai,” katanya.
Menututnya, Khofifah memiliki modal politik yang menarik. Pengalamannya sebagai menteri sosial, anggota DPR, dan mendampingi Abdurrahman Wahid menjadi bekal dalam mengelola pemerintahan di tingkat daerah maupun nasional.
Posisi Khofifah sebagai Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama, tambahnya, juga menguatkan jejaring sosial, terutama di kalangan perempuan dan komunitas akar rumput.
Sedangkan Puan Maharani, katanya, unggul dalam membangun komunikasi antara pemerintah dan parlemen berkat pengalamannya sebagai Ketua DPR dan mantan menteri.
Namun, katanya, perpindahannya ke posisi wakil presiden akan membawa konsekuensi terhadap konfigurasi kepemimpinan DPR dan hubungan politik dengan PDI Perjuangan.
Agus Harimurti Yudhoyono, katanya, menawarkan kesinambungan dari dalam kabinet sebagai Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat.
Sri Sultan Hamengku Buwono X, katanya, memiliki legitimasi kultural, pengalaman pemerintahan daerah, serta kapasitas simbolik sebagai figur pemersatu yang berpotensi meredam ketegangan antarkelompok politik.
Sufmi Dasco Ahmad, kataya, menawarkan keunggulan dalam koordinasi antara Presiden, Partai Gerindra, dan parlemen.
Namun, katanya, jika dua posisi tertinggi eksekutif diisi figur dari partai yang sama, berpotensi menimbulkan persepsi dominasi di antara mitra koalisi.
Muhaimin Iskandar, katanya, memiliki modal pengalaman di kabinet dan kekuatan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang meraih 68 kursi DPR pada Pemilu 2024.
Muhaimin, katanya, berpotensi memperkuat hubungan pemerintah dengan PKB, meski peningkatan posisi tawar partai tersebut perlu diperhitungkan agar tidak mengganggu keseimbangan koalisi.
Anies Baswedan dan Mahfud MD, katanya, merepresentasikan kemungkinan rekonsiliasi politik dengan tokoh yang memiliki pengalaman dan basis penerimaan berbeda.
Keterlibatan figur dari luar lingkaran utama koalisi, kataya, dapat memperluas jangkauan politik pemerintahan.
Namun, Surokim mengingatkan bahwa rekonsiliasi elite tidak otomatis berarti rekonsiliasi pemilih, dan kesediaan masing-masing figur masih menjadi faktor yang belum pasti.
Menurut Surokim, persoalan pengganti wakil presiden tidak dapat dilepaskan dari upaya Presiden Prabowo menjaga stabilitas koalisi pemerintahan. Situasi ini dapat dibaca melalui konsep coalitional presidentialism, yakni seorang presiden membangun dan mempertahankan koalisi untuk menopang efektivitas pemerintahannya.***
