Jakarta, Kakinews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk menindaklanjuti temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait pengadaan jasa influencer senilai Rp14,69 miliar di dua kementerian yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia. KPK akan menelaah indikasi dugaan tindak pidana korupsi, termasuk kemungkinan adanya konflik kepentingan dalam proyek tersebut.
Temuan ini menjadi sorotan karena pengadaan jasa promosi pemerintah dengan nilai hampir Rp15 miliar tersebut diduga mengarah kepada satu penyedia jasa. Selain itu, keterlibatan perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad, yang juga menjabat Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, memunculkan pertanyaan mengenai transparansi dan potensi benturan kepentingan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan lembaganya akan terlebih dahulu mengkaji hasil temuan ICW untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana korupsi serta kesesuaian dengan kewenangan KPK.
“Nanti kami lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/11/2026) malam.
Pernyataan tersebut membuka ruang bagi KPK untuk mendalami pengadaan yang nilainya mencapai Rp14.696.955.002. Artinya, temuan ICW tidak serta-merta berhenti sebagai persoalan administratif, sepanjang hasil penelaahan menemukan indikasi tindak pidana yang menjadi kewenangan lembaga antirasuah tersebut.
Budi mengatakan, KPK juga akan menguji apakah perkara tersebut masuk dalam ranah kewenangannya. Aspek itu menjadi salah satu pertimbangan sebelum menentukan langkah tindak lanjut.
“Apakah kemudian masuk ke dalam kewenangan KPK atau tidak? Tentu itu juga menjadi salah satu basis apakah kemudian KPK bisa melakukan tindak lanjut atau tidak,” ujarnya.
Terkait dugaan konflik kepentingan, KPK meminta kementerian terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pengadaan barang dan jasa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi.
Namun, evaluasi internal kementerian tidak menghilangkan kebutuhan untuk menguji secara objektif dugaan penyimpangan apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum.
Delapan Paket Pengadaan Tembus Rp14,7 Miliar
Sebelumnya, ICW pada 9 November 2026 mengungkap delapan paket pengadaan jasa influencer di dua kementerian selama periode 2024-2026.
Rinciannya, lima paket pengadaan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024 serta tiga paket pengadaan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selama 2025-2026.
Total nilai seluruh paket mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,7 miliar. Dalam temuannya, ICW menyebut pengadaan tersebut melibatkan PT Rans Animasi Indonesia.
Ruang lingkup pekerjaan tidak hanya berupa penayangan konten promosi melalui akun Instagram, TikTok, dan kanal YouTube RANS Entertainment. Pengadaan itu juga mencakup kehadiran Raffi Ahmad dalam sejumlah kegiatan kementerian.
ICW menyoroti dugaan pengadaan yang hanya mengarah kepada satu penyedia jasa. Jika terbukti membatasi persaingan, praktik tersebut berpotensi menimbulkan persoalan serius dalam prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengadaan pemerintah.
Sorotan semakin menguat karena Raffi Ahmad merupakan pemegang saham mayoritas perusahaan sekaligus pejabat publik yang menjabat Utusan Khusus Presiden.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai pemisahan kepentingan bisnis dan jabatan publik, termasuk bagaimana proses pemilihan penyedia dilakukan dan apakah seluruh peserta mendapatkan kesempatan yang setara.
RANS Beri Penjelasan
Di sisi lain, PT Rans Entertainmen Indonesia melalui keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), 10 November 2026, menyatakan seluruh kerja sama RANS maupun anak usahanya dengan pemerintah dilakukan secara profesional.
Perusahaan mengklaim kerja sama tersebut menggunakan mekanisme pengadaan melalui Inaproc.id atau ecatalogue.com yang dapat diakses masyarakat secara terbuka.
RANS juga menyatakan selalu mengikuti persyaratan administratif, teknis, dan komersial yang ditetapkan instansi terkait sebagai bagian dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik.
Terkait nilai Rp14,7 miliar, perusahaan menjelaskan angka tersebut mengacu pada commercial rate card yang berlaku bagi klien RANS. Nilainya, menurut perusahaan, tidak hanya mencakup publikasi di media sosial, tetapi juga produksi konten, perjalanan, logistik, kehadiran influencer dalam acara, serta berbagai aktivitas promosi lainnya.
RANS mengaku memahami perhatian publik terhadap potensi konflik kepentingan yang dikaitkan dengan posisi Raffi Ahmad sebagai pemegang saham mayoritas sekaligus pejabat publik.
Meski demikian, penjelasan perusahaan belum mengakhiri sorotan terhadap substansi temuan ICW. Transparansi mekanisme pengadaan, dasar penentuan nilai kontrak, persaingan antarpelaku usaha, serta potensi konflik kepentingan tetap menjadi aspek yang perlu diuji.
Kini, perhatian tertuju pada langkah KPK. Lembaga antirasuah itu memiliki ruang untuk menelaah lebih jauh temuan ICW dan menentukan apakah terdapat indikasi penyimpangan yang dapat ditingkatkan ke proses penegakan hukum.
Jika ditemukan unsur pidana dan perkara tersebut masuk dalam kewenangannya, pengadaan jasa influencer senilai Rp14,7 miliar ini berpeluang menjadi pintu masuk pengusutan lebih lanjut.
