KAKINEWS.ID, JAKARTA  — Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas melontarkan tantangan keras kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membongkar secara terang-benderang dasar perhitungan dugaan kerugian negara senilai Rp622,09 miliar dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji 2023–2024.

Usai menjalani sidang dengan agenda pembacaan eksepsi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (18/8/2026), Yaqut mempertanyakan secara terbuka metode yang digunakan KPK hingga angka kerugian negara tersebut muncul.

Menurut Yaqut, angka Rp622 miliar tidak boleh sekadar dicantumkan dalam dakwaan tanpa penjelasan yang dapat diuji di persidangan. Ia mendesak KPK menunjukkan secara konkret dari mana kerugian negara itu berasal dan bagaimana angka tersebut dihitung.

Lihat Juga:
jaksa mengungkap dugaan rekayasa klasifikasi ekspor sawit yang menyeret 11 terdakwa dan disebut menimbulkan kerugian negara Rp7,368 triliun.
11 Terdakwa Ekspor Limbah Sawit Didakwa Rugikan Negara Rp7,3 Triliun, Dugaan Rekayasa CPO Bikin Kas Negara Jebol

“Kerugian negara saya kira ini juga harus dibuka terang-terang benderang begitu ya,” ujar Yaqut.

Yaqut menegaskan, dirinya bersama tim kuasa hukum belum memperoleh penjelasan yang dianggap memadai mengenai metode penghitungan kerugian tersebut.

“Tidak kemudian asal dinyatakan kerugian negara Rp622 miliar tanpa jelas metodenya seperti apa. Kemudian uang negara mana yang berkurang dari pelaksanaan pembagian kuota ini dan seterusnya. Ini harus dibuktikan secara terang benderang,” tegasnya.

Lihat Juga:
Jakarta — Kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah memasuki babak baru. Bukan hanya status tersangka dan rangkaian upaya paksa yang digugat, tim hukum Febrie kini menyerang fondasi penyidikan Kejaksaan Agung dengan mempersoalkan keabsahan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik). Dalam sidang perdana praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (18/8/2026), anggota tim kuasa hukum Febrie, Febri Diansyah, menuding Sprindik Kejaksaan Agung cacat kewenangan karena disebut diterbitkan dan ditandatangani Pelaksana Tugas (Plt) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), bukan Direktur Penyidikan (Dirdik). Sprindik yang menjadi sasaran gugatan adalah Nomor PRIN-45/F/Fd.2/07/2026 tertanggal 11 Juli 2026. Surat tersebut menjadi dasar Kejaksaan Agung melanjutkan penyidikan dan memeriksa Febrie sebagai tersangka. Tim hukum mendasarkan gugatannya pada Pasal 102 Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-039/A/JA/10/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-017/A/JA/07/2014. “Wewenang penerbitan dan penandatanganan Surat Perintah Penyidikan di tingkat Kejaksaan Agung secara delegatif/atributif merupakan kewenangan absolut Direktur Penyidikan (Dirdik), bukan Plt. Jampidsus,” kata Febri. Bagi tim hukum, persoalan tersebut bukan sekadar kesalahan administratif. Mereka menilai jika pejabat yang menerbitkan Sprindik tidak memiliki kewenangan, maka seluruh tindakan penyidikan yang lahir dari surat tersebut ikut berada dalam posisi hukum yang dipersoalkan. “Fakta diterbitkannya Sprindik a quo oleh pejabat yang tidak memiliki kewenangan prosedural membuktikan bahwa seluruh tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Turut Termohon didasari atas prosedur yang cacat wewenang (onbevoegdheid) dan batal demi hukum,” tegasnya. Perkara Febrie sebelumnya ditangani Polda Metro Jaya bersama Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri. Penanganan perkara kemudian dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung berdasarkan surat Kepala Kortastipidkor Polri Nomor B/1065/VII/RES.3/2026 tertanggal 11 Juli 2026. Pada hari yang sama, Kejaksaan Agung menerbitkan tiga Sprindik, yakni PRIN-43/F/Fd.2/07/2026, PRIN-44/F/Fd.2/07/2026, dan PRIN-45/F/Fd.2/07/2026. Sprindik terakhir inilah yang menjadi salah satu titik serangan utama tim hukum Febrie. Mereka menilai pengambilalihan perkara oleh Kejaksaan Agung tidak serta-merta menghapus persoalan hukum yang diduga telah muncul dalam proses penyidikan sebelumnya. “Pelimpahan maupun pengambilalihan perkara tidak pernah dapat memutihkan (whitewash) cacat hukum yang telah ada sejak awal,” ujar Febri. Tim hukum juga menyerang kewenangan Polda Metro Jaya setelah perkara beralih ke Kejaksaan Agung. Mereka berpendapat institusi penyidik sebelumnya tidak lagi memiliki kewenangan untuk meneruskan penyidikan ataupun mempertahankan hasil upaya paksa setelah perkara diambil alih. “Dengan beralihnya penanganan perkara antar-institusi penegak hukum tersebut, maka institusi penyidik semula secara hukum telah kehilangan kewenangan (onbevoegd) untuk melanjutkan penyidikan ataupun mempertahankan hasil upaya paksa yang telah dilakukan,” katanya. Konsekuensinya bisa lebih jauh. Tim hukum mempersoalkan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan sebelum pelimpahan perkara. Jika tindakan awal tersebut dinyatakan cacat hukum, mereka menilai hasil penggeledahan dan penyitaan tidak dapat begitu saja digunakan sebagai dasar pembuktian oleh Kejaksaan Agung. Tim hukum juga merujuk Pasal 163 ayat (3) KUHAP baru atau UU Nomor 20 Tahun 2025 terkait penggunaan alat bukti yang diperoleh secara tidak sah. Tak berhenti pada Sprindik dan upaya paksa, pemanggilan Febrie sebagai tersangka turut diseret ke dalam gugatan. Kejaksaan Agung sebelumnya menerbitkan Surat Panggilan Nomor SPT-3412/F.2/Fd.2/07/2026 tertanggal 15 Juli 2026 untuk meminta Febrie hadir menjalani pemeriksaan pada 17 Juli 2026 berdasarkan Sprindik PRIN-45/F/Fd.2/07/2026. Bagi tim hukum, pemanggilan tersebut merupakan konsekuensi lanjutan dari rangkaian penyidikan yang keabsahannya kini diuji di pengadilan. Karena itu, mereka meminta hakim praperadilan tidak berhenti menguji proses penyidikan Polda Metro Jaya, tetapi juga membedah legalitas penyidikan yang diteruskan Kejaksaan Agung setelah perkara dilimpahkan. Dalam petitumnya, tim hukum meminta seluruh tindakan hukum lanjutan yang bersandar pada penetapan tersangka maupun upaya paksa yang mereka nilai tidak sah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mereka juga meminta Kejaksaan Agung menghentikan seluruh penyidikan dan tindakan hukum lanjutan terhadap Febrie yang dianggap bertumpu pada tindakan-tindakan yang kini dipersoalkan. Gugatan ini membuat perkara Febrie tak hanya menjadi pertarungan soal dugaan tindak pidana, tetapi juga berubah menjadi ujian terbuka terhadap legalitas kewenangan aparat penegak hukum dalam membangun sebuah perkara pidana.
Praperadilan Febrie Memanas, Sprindik Kejagung Dituding Cacat Wewenang dan Batal Demi Hukum

Pernyataan itu menjadi salah satu titik serang utama kubu Yaqut dalam eksepsi. Mereka mempertanyakan apakah angka Rp622,09 miliar benar-benar merupakan kerugian keuangan negara atau berkaitan dengan dana yang bersumber dari jemaah.

Kubu Yaqut juga menyoroti konstruksi dakwaan KPK yang dinilai mencampuradukkan kebijakan Menteri Agama dengan keputusan teknis yang menjadi ranah direktorat jenderal.

“Kebijakan menteri itu dicampuradukkan dengan kebijakan teknis yang seharusnya itu menjadi ranah direktorat jenderal. Jadi itu diarahkan menjadi kebijakan menjadi kesalahan menteri,” kata Yaqut.

Ia menilai, apabila persoalan utama yang dipersoalkan adalah keputusan atau kebijakan terkait pembagian kuota haji, maka aspek kebijakan tersebut semestinya diuji terlebih dahulu, bukan serta-merta ditarik sebagai tindak pidana korupsi.

“Tadi yang disampaikan dan pendapat kami memang begitu. Seharusnya ini, locus-nya pada soal kebijakan. Soal kebijakannya yang harus dipersoalkan. Manakala ada yang melakukan korupsi, tindak pidana korupsi ya, ya itu yang diproses,” ujarnya.

Kuasa hukum Yaqut, Mellisa Anggraeni, turut menilai dakwaan JPU KPK belum menguraikan secara jelas hubungan langsung antara Yaqut dengan sejumlah penerimaan atau keuntungan yang disebut dalam perkara tersebut.

“Dalam dakwaan disebutkan nama-nama yang menerima, ya. Banyak sekali itu disebutkan dengan terperinci tetapi tidak terkait kepada Gus Yaqut,” ujar Mellisa.

Sorotan juga diarahkan pada sumber kerugian negara. Mellisa mempertanyakan dasar KPK menyebut kerugian Rp622 miliar apabila dalam dakwaan sendiri disebutkan dana yang menjadi objek perkara berasal dari uang jemaah.

“Kalau dari dakwaan, dakwaan sendiri menyatakan itu uang jemaah. Kemudian aset yang dikembalikan kepada negara, mengembalikan kerugian keuangan negara dikembalikan ke dalam kas yang mana? Untuk siapa?” kata Mellisa.

Di sisi lain, jaksa KPK mendakwa Yaqut melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan kuota haji tambahan 2023–2024 yang disebut mengakibatkan kerugian keuangan negara Rp622,09 miliar.

Yaqut didakwa bersama Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional Maktour Ismail Adham, serta mantan Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Asrul Aziz Taba.

JPU juga mendakwa Yaqut memperkaya diri sebesar US$271.500 atau sekitar Rp4,83 miliar. Jaksa menduga Yaqut mengalihkan dan mengatur penetapan pembagian kuota haji khusus tambahan 2024 sebesar 50 persen tanpa dilandasi kajian teknis.

Dalam dakwaan, JPU turut mengungkap adanya keuntungan yang diterima sejumlah pihak serta menyebut 313 perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) memperoleh keuntungan yang ditaksir mencapai Rp478,17 miliar.

Dengan demikian, persidangan perkara kuota haji kini tidak hanya menjadi arena pembuktian dugaan korupsi, tetapi juga menjadi panggung bagi KPK untuk menjawab tantangan kubu Yaqut: bagaimana Rp622,09 miliar itu dihitung, dari mana kerugian negara tersebut berasal, dan siapa yang secara nyata dirugikan.

Pertanyaan tersebut akan menjadi salah satu titik krusial yang harus diuji dalam proses persidangan.