Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto di KPK, Rabu (14/1/2026) (Foto: Dok Kakinews.id)
Kakinews.id – Pemerintah mengklaim tidak gegabah dalam menyiapkan kebijakan pembelian energi dari Amerika Serikat. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, rencana tersebut telah lebih dulu dibedah dari sisi risiko bersama Komisi Pemberantasan Korupsi.
“Pertama terkait dengan rencana pembelian energi dari Amerika. Kami sedang mempersiapkan perpres dan perpres sudah dievaluasi oleh KPK terkait dengan risk assessment-nya,” kata Airlangga kepada wartawan usai pertemuan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (14/1/2026).
Airlangga menyebut, evaluasi KPK menjadi bagian penting dalam penyusunan kebijakan tersebut. Menurutnya, masukan yang diberikan akan memperkuat kerangka aturan yang tengah disiapkan pemerintah.
“Jadi, masukan-masukan mengenai risk assessment nanti melengkapi perpres yang sedang dibuat karena kami akan membuat dua perpres,” ujarnya.
Ia menambahkan, penilaian risiko yang disampaikan KPK tidak menyentuh substansi kerja sama energi dengan Amerika Serikat, melainkan lebih difokuskan pada aspek teknis pelaksanaannya.
“Ya, risikonya mengenai mekanismenya saja,” tutur Airlangga singkat.
Dalam kesempatan yang sama, Airlangga juga merespons sorotan publik terkait melemahnya nilai tukar rupiah. Ia menilai tekanan tersebut belum mencerminkan kondisi ekonomi nasional secara menyeluruh.
“Mengenai rupiah, tentu kami akan lihat ke depan, tetapi secara keseluruhan sebetulnya fundamental ekonomi baik dari ekspor dan juga terkait dengan devisa relatif aman,” ucapnya.
Sementara itu, Airlangga memastikan pertemuannya dengan KPK tidak membahas perkara dugaan korupsi pajak yang menjerat tiga pegawai Direktorat Jenderal Pajak di KPP Madya Jakarta Utara.
“Pajak tidak kita bahas tadi. Silakan sedang berproses,” pungkas Airlangga.
Tinggalkan Balasan