Aktivis mendesak Kejagung memeriksa Kakanwil Bea Cukai Jakarta, Hendri Darnadi, terkait dugaan perlindungan jaringan ilegal, Rabu (4/2/2026).
Kakinews.id – Ruang publik tengah diguncang berbagai informasi dan dugaan yang menyeret Hendri Darnadi, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta.
Isu yang berkembang bukan sekadar gosip birokrasi, melainkan menyangkut dugaan perlindungan terhadap aktivitas ilegal, pembangkangan dalam struktur organisasi, hingga indikasi keterlibatan dalam praktik penyelundupan barang ilegal.
Deretan dugaan tersebut memantik kegelisahan masyarakat karena berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi negara serta mencoreng wibawa institusi Bea dan Cukai, lembaga vital yang memegang peran kunci dalam pengawasan lalu lintas barang dan penerimaan negara.
Bea dan Cukai sejatinya menjadi benteng utama negara dalam menghalau barang ilegal. Namun ketika pejabat puncaknya justru disorot publik karena dugaan penyimpangan kewenangan, kepercayaan publik pun terancam runtuh.
“Kami memandang persoalan ini bukan urusan internal semata. Ini menyangkut kepentingan publik dan masa depan penegakan hukum,” ujar Koordinator Lapangan Himpunan Aktivis Milenial Indonesia (HAMI), Faris, saat menggelar aksi unjuk rasa sekaligus menyerahkan laporan ke Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Faris menegaskan, membiarkan isu ini berlarut tanpa klarifikasi hukum yang terbuka hanya akan memperkuat dugaan adanya pembiaran dan perlindungan struktural terhadap praktik ilegal yang merugikan negara.
Menurutnya, dalam negara hukum, setiap dugaan terhadap pejabat publik harus diuji melalui proses penegakan hukum yang objektif, profesional, dan bebas dari intervensi.
“Publik menunggu langkah nyata Kejaksaan Agung. Pemanggilan dan pemeriksaan diperlukan agar kebenaran dapat dibuka dan spekulasi liar tidak terus berkembang,” kata Faris dalam orasinya.
Ia juga mengingatkan, lambannya respons aparat penegak hukum justru berpotensi memperdalam krisis kepercayaan masyarakat. Sebaliknya, tindakan cepat dan transparan akan menjadi bukti keberpihakan negara terhadap hukum dan kepentingan rakyat.
Dalam tuntutannya, HAMI secara tegas mendesak Kejaksaan Agung segera memanggil dan memeriksa Hendri Darnadi terkait dugaan perlindungan jaringan ilegal, pembangkangan struktural, serta indikasi penyelundupan barang ilegal di lingkungan Bea dan Cukai Jakarta.
Tak hanya itu, mereka juga meminta agar dilakukan penyelidikan menyeluruh dan independen terhadap seluruh laporan serta informasi yang berkembang di masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan.
“Apabila alat bukti mencukupi, Kejaksaan Agung harus berani menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka dan mencopotnya dari jabatannya,” tegas Faris.
Kini sorotan publik tertuju pada Kejaksaan Agung. Keberanian dan ketegasan aparat penegak hukum akan menjadi penentu: membersihkan institusi negara dari dugaan praktik ilegal, atau membiarkan kecurigaan publik terus menguat tanpa jawaban.
Tinggalkan Balasan