JAKARTA – Kejaksaan Agung Republik Indonesia bergerak agresif membongkar dugaan korupsi tambang ilegal yang menyeret tersangka ST.

Dalam operasi besar pada 6–7 April 2026, penyidik JAM PIDSUS bersama Badan Pemulihan Aset (BPA) menyita aset jumbo milik pihak terafiliasi, yakni PT MCM dan PT BBP di Kalimantan Selatan.

Penggeledahan dilakukan di sejumlah titik, termasuk kantor dan area tambang batubara PT AKT di Kabupaten Tabalong. Hasilnya mencengangkan: puluhan bangunan hingga ratusan alat berat langsung disikat aparat.

Lihat Juga:
Bareskrim Polri
Bareskrim Bongkar Jaringan Emas Ilegal, Sita Rp7,63 Miliar, 64 Kg Emas dan US$60 Ribu

Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, menegaskan penyitaan menyasar dokumen krusial hingga aset produksi yang diduga terkait tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tambang.

Tak tanggung-tanggung, daftar barang sitaan menunjukkan skala operasi yang masif:

  • 47 unit bangunan
  • Ratusan alat berat dan alat produksi
  • Batubara sekitar 60.000 metrik ton dengan kalori tinggi
  • Genset, forklift, conveyor, hingga tangki bahan bakar
  • Puluhan truk hauling, lighting plant, dan mesin industri

Aset-aset itu tersebar di berbagai lokasi, mulai dari workshop, stockpile, hingga area pertambangan aktif. Bahkan, sejumlah alat berat ditemukan belum sempat dirakit—mengindikasikan aktivitas produksi masih berjalan saat kasus ini diusut.

Lihat Juga:
KAKINEWS.ID, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) terus memperluas penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah. Kali ini, penyidik menggeledah rumah advokat Don Ritto di Bandung dan menyita sejumlah dokumen yang diduga menjadi mata rantai penting dalam pengusutan perkara tersebut. Penggeledahan dilakukan pada Selasa (4/8/2026) di kediaman Don Ritto. Langkah ini merupakan bagian dari upaya penyidik menelusuri dugaan aliran aset dan dokumen yang berkaitan dengan perkara TPPU yang sedang dikembangkan. "Tim penyidik melakukan penggeledahan satu tempat di daerah Bandung milik saudara DR (Don Ritto)," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, di Jakarta, Rabu (5/8/2026). Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen yang diduga memiliki keterkaitan langsung dengan Don Ritto maupun Febrie Adriansyah. Namun, Kejagung belum membuka rincian dokumen yang diamankan karena masih menjadi bagian dari materi penyidikan. "Diperoleh beberapa dokumen yang diduga ada keterkaitan dengan perkara DR sendiri dan FA (Febrie Adriansyah)," kata Anang. Selain melakukan penggeledahan, penyidik juga memeriksa sekitar tujuh orang saksi yang berasal dari kalangan swasta dan pihak perusahaan untuk memperkuat konstruksi perkara. "Sebagian besar dari pihak swasta dan ada dari pihak perusahaan," ujarnya. Sebelumnya, Kejagung telah lebih dulu menggeledah kantor Don Ritto di Jakarta Selatan, rumah Nurman Herin di Depok, serta empat perusahaan yang diduga terafiliasi dengan Don Ritto, yakni PT HI, PT PIS, PT KPE, dan PT SME. Keempat perusahaan tersebut diduga digunakan sebagai sarana untuk menyamarkan asal-usul aset hasil tindak pidana melalui praktik pencucian uang. Saat ditanya mengenai hubungan Febrie Adriansyah dengan perusahaan-perusahaan tersebut, Anang menegaskan penyidik masih terus mendalami fakta melalui pemeriksaan saksi dan analisis barang bukti yang telah disita. "Pendalaman dilakukan dari hasil pemeriksaan saksi-saksi serta barang bukti yang diperoleh penyidik, baik dari perkara sebelumnya yang dilimpahkan Kortastipidkor Polri maupun dari hasil penggeledahan dan penyidikan Tim 9," jelasnya. Dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan Febrie Adriansyah dan Nurman Herin sebagai tersangka dugaan TPPU berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-03/F.2/Fd.2/07/2026 tertanggal 20 Juli 2026. Penyidikan dimulai setelah Kejagung menerima pelimpahan perkara beserta barang bukti dari Polri, termasuk emas seberat 74 kilogram dan uang dalam berbagai mata uang asing bernilai ratusan miliar rupiah. Sebelumnya, Kejagung juga menerbitkan tiga surat perintah penyidikan baru menyusul pelimpahan perkara dari Polri. Ketiga perkara tersebut meliputi dugaan korupsi dan TPPU di PT KNI, dugaan korupsi tata kelola batu bara yang diduga memicu pemadaman listrik (blackout), serta dugaan korupsi dan TPPU dalam penanganan perkara PT Asabri. Dengan rangkaian penyidikan yang terus berkembang, Kejagung kini menelusuri seluruh jaringan, aset, dan pihak-pihak yang diduga berperan dalam perkara yang menyeret mantan petinggi Korps Adhyaksa tersebut.
Kasus Febrie Adriansyah Melebar! Kejagung Geledah Rumah Don Ritto, Dokumen Diduga Kunci TPPU Disita

Kejagung memastikan seluruh aset telah disita dan disegel, serta proses hukumnya tengah diajukan ke pengadilan untuk pengesahan. Selanjutnya, pengelolaan akan diambil alih oleh BPA.

Langkah tegas ini memperlihatkan bahwa negara tidak lagi memberi ruang bagi praktik tambang ilegal yang merugikan keuangan negara dalam skala besar. Kasus ini juga membuka dugaan adanya jaringan korporasi yang terstruktur dalam pengelolaan tambang bermasalah.