Medan, Kakinews – Dugaan skandal perbankan terkait raibnya dana nasabah sebesar Rp123 miliar yang menyeret oknum di Bank Mandiri wilayah Sumatera Utara kian memanas dan menjadi sorotan publik.

Nilai kerugian yang fantastis serta pola transaksi yang dinilai janggal memicu pertanyaan besar tentang lemahnya pengawasan internal perbankan.

Kasus ini mencuat setelah ditemukan 54 lembar cek yang disebut-sebut bisa dicairkan, padahal diduga tidak pernah diaktivasi maupun ditandatangani oleh direksi PT Toba Surimi Industries (TSI). Temuan tersebut membuka dugaan adanya penyalahgunaan sistem perbankan yang melibatkan pihak internal.

Lihat Juga:
Bareskrim Polri
Bareskrim Bongkar Jaringan Emas Ilegal, Sita Rp7,63 Miliar, 64 Kg Emas dan US$60 Ribu

Dana ratusan miliar rupiah itu disebut raib dalam waktu singkat melalui serangkaian transaksi tak lazim. Sejumlah dana ditarik tunai dalam nominal besar lalu mengalir ke perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki hubungan bisnis dengan PT TSI. Di antaranya, PT BLN diduga menerima sekitar Rp35,2 miliar, sementara PT MJPS disebut memperoleh Rp11,6 miliar. Total aliran dana yang dipersoalkan mencapai Rp123 miliar.

Pada 29 hingga 30 September, tercatat belasan transaksi penarikan tunai dengan total hampir Rp38 miliar. Dalam praktik perbankan, transaksi jumbo semacam itu semestinya langsung memicu alarm pengawasan. Penarikan tunai miliaran rupiah lazimnya wajib melalui verifikasi berlapis, mulai dari pencocokan tanda tangan, validasi dokumen, hingga konfirmasi langsung kepada pemilik rekening.

Tak hanya itu, sistem anti pencucian uang atau Anti Money Laundering (AML) seharusnya mampu mendeteksi pola transaksi mencurigakan. Namun dalam perkara ini, mekanisme kontrol tersebut diduga tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Lihat Juga:
KAKINEWS.ID, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) terus memperluas penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah. Kali ini, penyidik menggeledah rumah advokat Don Ritto di Bandung dan menyita sejumlah dokumen yang diduga menjadi mata rantai penting dalam pengusutan perkara tersebut. Penggeledahan dilakukan pada Selasa (4/8/2026) di kediaman Don Ritto. Langkah ini merupakan bagian dari upaya penyidik menelusuri dugaan aliran aset dan dokumen yang berkaitan dengan perkara TPPU yang sedang dikembangkan. "Tim penyidik melakukan penggeledahan satu tempat di daerah Bandung milik saudara DR (Don Ritto)," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, di Jakarta, Rabu (5/8/2026). Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen yang diduga memiliki keterkaitan langsung dengan Don Ritto maupun Febrie Adriansyah. Namun, Kejagung belum membuka rincian dokumen yang diamankan karena masih menjadi bagian dari materi penyidikan. "Diperoleh beberapa dokumen yang diduga ada keterkaitan dengan perkara DR sendiri dan FA (Febrie Adriansyah)," kata Anang. Selain melakukan penggeledahan, penyidik juga memeriksa sekitar tujuh orang saksi yang berasal dari kalangan swasta dan pihak perusahaan untuk memperkuat konstruksi perkara. "Sebagian besar dari pihak swasta dan ada dari pihak perusahaan," ujarnya. Sebelumnya, Kejagung telah lebih dulu menggeledah kantor Don Ritto di Jakarta Selatan, rumah Nurman Herin di Depok, serta empat perusahaan yang diduga terafiliasi dengan Don Ritto, yakni PT HI, PT PIS, PT KPE, dan PT SME. Keempat perusahaan tersebut diduga digunakan sebagai sarana untuk menyamarkan asal-usul aset hasil tindak pidana melalui praktik pencucian uang. Saat ditanya mengenai hubungan Febrie Adriansyah dengan perusahaan-perusahaan tersebut, Anang menegaskan penyidik masih terus mendalami fakta melalui pemeriksaan saksi dan analisis barang bukti yang telah disita. "Pendalaman dilakukan dari hasil pemeriksaan saksi-saksi serta barang bukti yang diperoleh penyidik, baik dari perkara sebelumnya yang dilimpahkan Kortastipidkor Polri maupun dari hasil penggeledahan dan penyidikan Tim 9," jelasnya. Dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan Febrie Adriansyah dan Nurman Herin sebagai tersangka dugaan TPPU berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-03/F.2/Fd.2/07/2026 tertanggal 20 Juli 2026. Penyidikan dimulai setelah Kejagung menerima pelimpahan perkara beserta barang bukti dari Polri, termasuk emas seberat 74 kilogram dan uang dalam berbagai mata uang asing bernilai ratusan miliar rupiah. Sebelumnya, Kejagung juga menerbitkan tiga surat perintah penyidikan baru menyusul pelimpahan perkara dari Polri. Ketiga perkara tersebut meliputi dugaan korupsi dan TPPU di PT KNI, dugaan korupsi tata kelola batu bara yang diduga memicu pemadaman listrik (blackout), serta dugaan korupsi dan TPPU dalam penanganan perkara PT Asabri. Dengan rangkaian penyidikan yang terus berkembang, Kejagung kini menelusuri seluruh jaringan, aset, dan pihak-pihak yang diduga berperan dalam perkara yang menyeret mantan petinggi Korps Adhyaksa tersebut.
Kasus Febrie Adriansyah Melebar! Kejagung Geledah Rumah Don Ritto, Dokumen Diduga Kunci TPPU Disita

Informasi yang beredar juga menyebut adanya dugaan kerja sama antara pelaku dengan oknum pegawai bank di Medan. Dana yang telah dicairkan disebut kemudian disalurkan ke sejumlah entitas lain, termasuk perusahaan yang diduga fiktif.

Penyidik Polda Sumatera Utara sejauh ini telah menetapkan enam tersangka. Empat orang di antaranya berasal dari internal bank. Namun publik menilai pengusutan belum boleh berhenti di level pelaksana. Besarnya nilai kerugian dan pola transaksi yang tersusun rapi memunculkan dugaan adanya aktor intelektual yang mengendalikan operasi ini dari belakang layar.

Aparat penegak hukum kini didesak membongkar kasus tersebut hingga ke akar-akarnya, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak dengan jabatan lebih tinggi. Transparansi dan ketegasan penindakan dinilai penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.

Hingga berita ini dipublikasikan pada Rabu (22/4/2026), pihak Bank Mandiri maupun pihak-pihak lain yang disebut dalam perkara ini belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan raibnya dana nasabah senilai Rp123 miliar tersebut.