
Jakarta, Kakinews – Centre for Budget Analysis (CBA) melontarkan kritik keras terhadap mandeknya penanganan dugaan pidana 28 perusahaan yang izinnya dicabut pemerintah akibat dugaan keterlibatan dalam kerusakan lingkungan dan bencana ekologis di Sumatera. Sikap diam Bareskrim Polri dinilai memunculkan kesan buruk bahwa aparat penegak hukum tidak berani menyentuh korporasi besar yang memiliki kekuatan modal dan jaringan kuat.
Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menilai hingga saat ini publik tidak melihat adanya langkah serius dari aparat untuk membongkar dugaan pidana di balik pencabutan izin puluhan perusahaan tersebut.
“Belum dilanjutinya laporan terhadap 28 perusahaan oleh Bareskrim Polri bisa menjadi bencana kepercayaan bagi institusi Polri sendiri. Publik bisa menilai aparat justru sedang melindungi perusahaan-perusahaan yang diduga merusak lingkungan dan menimbulkan penderitaan masyarakat,” kata Uchok, Minggu (17/5/2026).
Menurut Uchok, lambannya penanganan kasus tersebut semakin memperkuat anggapan bahwa hukum di Indonesia masih tunduk pada kekuatan modal.
“Yang dilihat publik hari ini bukan keberanian penegakan hukum, tetapi justru kebungkaman. Tidak ada gebrakan, tidak ada transparansi, tidak ada penjelasan resmi. Akibatnya muncul kesan Polri takut menghadapi korporasi besar,” ujarnya.

Ia menilai situasi tersebut sangat berbahaya karena dapat menghancurkan wibawa institusi kepolisian di mata masyarakat.
“Kalau polisi terus diam, publik bisa menuding Polri menjadi tameng korporasi. Jangan sampai rakyat melihat hukum hanya galak kepada masyarakat kecil, tetapi melempem ketika berhadapan dengan perusahaan besar yang diduga merusak lingkungan,” tegas Uchok.
Uchok juga menyentil besarnya anggaran Polri yang selama ini menjadi salah satu tertinggi dalam APBN, namun dinilai tidak sejalan dengan keberanian membongkar dugaan kejahatan korporasi yang merugikan negara dan masyarakat.
“Buat apa anggaran Polri besar kalau akhirnya tidak berani menyentuh korporasi bermasalah. Rakyat pasti kecewa kalau institusi sebesar Polri justru terlihat tidak punya nyali menghadapi pemilik modal,” katanya.
Menurut Uchok, langkah Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan seharusnya menjadi pintu masuk aparat penegak hukum untuk mengusut kemungkinan adanya tindak pidana lingkungan, korupsi perizinan, hingga dugaan permainan antara korporasi dan pejabat.
“Kalau Presiden sampai mencabut izin perusahaan-perusahaan itu, artinya masalahnya serius. Sangat aneh kalau penegak hukum malah diam. Publik pasti curiga ada kekuatan besar yang sedang dijaga,” ujarnya.
Ia pun mendesak Kapolri Listyo Sigit Prabowo turun tangan langsung mengevaluasi Bareskrim Polri dan membuka penanganan kasus secara transparan kepada masyarakat.
“Kapolri harus membuktikan bahwa Polri tidak tunduk pada tekanan korporasi. Jangan biarkan muncul dugaan ada permainan, kompromi, atau pihak tertentu yang dibekingi dalam kasus ini,” katanya.
Uchok menegaskan aparat penegak hukum tidak boleh berhenti hanya pada pencabutan izin administratif. Menurutnya, jika ditemukan unsur pidana maka seluruh pihak yang terlibat wajib diproses hukum tanpa pandang bulu.
“Periksa direksi, komisaris, pemilik manfaat perusahaan, sampai pejabat yang menerbitkan izin. Jangan berhenti pada sanksi administratif karena kerusakan lingkungan tidak bisa ditebus hanya dengan pencabutan izin. Harus ada pertanggungjawaban pidana,” tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan sektor kehutanan, perkebunan, pertambangan, dan pemanfaatan hasil hutan di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara berdasarkan hasil investigasi Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).
Beberapa perusahaan yang dicabut izinnya antara lain PT Toba Pulp Lestari Tbk, PT Agincourt Resources, serta PT North Sumatra Hydro Energy.
Kasus dugaan kejahatan lingkungan yang menyeret puluhan korporasi besar itu kini menjadi perhatian luas publik. Sejumlah akademisi, pegiat antikorupsi, hingga lembaga bantuan hukum sebelumnya juga mendesak aparat penegak hukum membuka perkembangan penyelidikan secara transparan dan menindak seluruh pihak yang diduga terlibat tanpa tebang pilih.


![**Rp40 Miliar Tan Kian ke Febrie Jadi Sorotan: Disebut Hakim, Dikaitkan Kejagung dengan Tindak Pidana Asal Asabri** JAKARTA — Dugaan aliran uang Rp40 miliar dari taipan properti Tan Kian kembali menjadi sorotan dalam perkara yang menjerat mantan Jampidsus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah. Nilai Rp40 miliar tersebut bukan sekadar informasi yang beredar. Nama dan nominal itu tercantum dalam pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) ketika memutus perkara praperadilan Febrie dalam perkara Nomor 134. Hakim tunggal PN Jaksel Richard Edwin mengungkap adanya keterangan Tan Kian mengenai dugaan penyerahan uang Rp40 miliar kepada Febrie. Keterangan tersebut disebut telah menjadi bagian dari konstruksi bukti yang digunakan dalam penetapan Febrie sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi Asabri dan Jiwasraya. Namun, hakim menegaskan bahwa forum praperadilan tidak berwenang menguji kebenaran materi keterangan tersebut karena substansinya telah masuk ke pokok perkara penyidikan. “Menimbang bahwa dalam praperadilan hakim tidak dibenarkan melanjutkan pemeriksaan sampai menentukan apakah keterangan Tan Kian tersebut benar,” ujar Richard dalam persidangan di PN Jaksel, Kamis (27/8/2026). Perkara tersebut kembali mencuat setelah penyidik Kejaksaan Agung memeriksa Febrie. Kuasa hukumnya, Febri Diansyah, mengatakan kliennya dicecar 22 pertanyaan terkait dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Salah satu materi pemeriksaan menyangkut hubungan Febrie dengan Tan Kian serta dugaan penerimaan uang dari pengusaha tersebut. “Ada 22 pertanyaan ya seingat saya. Kalau pertanyaan-pertanyaan terkait dengan nama-nama lain tidak ada. Tadi lebih ke terkait dengan Tan Kian, misalnya apakah mengenal Tan Kian atau terkait dengan apakah ada pernah ada penerimaan dari Tan Kian,” kata Febri di Kejaksaan Agung, Selasa (8/9/2026). Febri menegaskan kliennya membantah pernah menerima Rp40 miliar dari Tan Kian untuk penanganan perkara Asabri. Di sisi lain, Kejaksaan Agung justru menyebut dugaan uang Rp40 miliar tersebut berkaitan dengan tindak pidana asal dalam perkara TPPU yang menjerat Febrie. Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna menjelaskan terdapat dua dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan perkara Febrie, yakni TPPU dan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal. Menurut Anang, salah satu tindak pidana asal tersebut berkaitan dengan penanganan perkara korupsi Asabri. Dalam konstruksi perkara itu, Febrie diduga menerima uang Rp40 miliar dari Tan Kian. “Tindak TPPU dan tindak pidana korupsi asalnya. Nah, itu yang saudara sebutkan [uang Rp40 miliar dari Tan Kian] itu berarti ke tindak pidana asalnya, salah satunya,” ujar Anang di Kejagung, Kamis (3/9/2026). Keterangan tersebut membuat dugaan aliran uang Rp40 miliar menjadi salah satu bagian penting yang perlu diuji dalam proses penyidikan. Sebab, di satu sisi, nama Febrie dan nominal Rp40 miliar muncul dalam pertimbangan hakim berdasarkan keterangan Tan Kian. Di sisi lain, kubu Febrie membantah adanya penerimaan uang tersebut. Versi kubu Febrie menyebut keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tan Kian tidak secara tegas menyatakan uang Rp40 miliar diberikan kepada Febrie Adriansyah. Menurut Febri Diansyah, berdasarkan BAP Tan Kian, pengusaha tersebut awalnya dihubungi seseorang bernama Lucy. Tan Kian disebut mendapat informasi mengenai perkara yang sedang berjalan dan adanya potensi dirinya menjadi tersangka apabila perkara tersebut tidak “diurus”. Komunikasi kemudian disebut berlanjut dengan seseorang bernama Fery Hongkiriwang alias Fery Boboho. Febri mengatakan, berdasarkan BAP tersebut, uang diserahkan Tan Kian kepada Fery, bukan kepada Febrie Adriansyah. “Fery tidak pernah menyampaikan sama sekali di BAP Tan Kian tersebut bahwa uang tersebut nanti akan diberikan kepada Pak FA. Itu tegas sekali di BAP tersebut,” kata Febri. Febri juga menyebut Tan Kian dalam BAP hanya menyampaikan kemungkinan uang tersebut ditujukan kepada empat pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Namun, identitas keempat pejabat tersebut tidak diungkap secara rinci oleh kubu Febrie. “Tan Kian justru mengatakan di BAP itu, menggunakan kata ‘menurut saya, bisa saja’. Tan Kian mengatakan, bisa saja uang tersebut adalah untuk ada empat nama pejabat di Kejaksaan Agung,” ujarnya. Kubu Febrie juga menegaskan bahwa Tan Kian tidak menyatakan secara pasti kepada siapa uang tersebut ditujukan, digunakan, maupun disimpan setelah diserahkan kepada Fery. Dengan demikian, terdapat dua versi yang kini berhadapan dalam perkara tersebut. Pertimbangan hakim mencatat keterangan Tan Kian mengenai dugaan penyerahan Rp40 miliar kepada Febrie, sementara kubu Febrie menyatakan BAP Tan Kian tidak secara tegas menyebut uang itu diberikan kepada Febrie. Sementara Kejaksaan Agung menempatkan dugaan Rp40 miliar tersebut dalam konteks tindak pidana asal yang berkaitan dengan perkara TPPU Febrie. Tan Kian sendiri sebelumnya telah diperiksa dalam rangka penyidikan perkara dugaan korupsi Asabri. Setelah penanganan perkara berada di Kejaksaan Agung, Tan Kian diperiksa oleh penyidik Tim 9 pada Kamis (30/7/2026) dan Selasa (1/9/2026). Penyidik masih memiliki kewenangan untuk menguji seluruh keterangan, aliran dana, pihak yang menyerahkan maupun menerima uang, serta keterkaitannya dengan perkara Asabri dan Jiwasraya. Hingga proses penyidikan berjalan, dugaan penerimaan Rp40 miliar tersebut masih menjadi bagian dari perkara yang harus dibuktikan melalui alat bukti di tahap penanganan perkara.](https://kakinews.id/wp-content/uploads/2026/09/Febrie-Pakai-Rompi-Tahanan-Kejagung-100x100.jpeg)






Tinggalkan Balasan