KAKINEWS.ID, JAKARTA –  Penyidikan dugaan korupsi tata kelola izin usaha pertambangan (IUP) dan IUP Operasi Produksi (IUP-OP) PT Quality Success Sejahtera (QSS) di Kalimantan Barat kian melebar. Kejaksaan Agung (Kejagung) kini mulai membidik lebih jauh pihak-pihak yang diduga mengetahui, terlibat, atau memiliki keterkaitan dengan rantai aktivitas tambang dan ekspor bauksit yang tengah diusut.

Teranyar, penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) memeriksa dua direktur perusahaan tambang, yakni AA selaku Direktur PT BUIL dan YTSAN selaku Direktur PT JPP, pada Selasa (18/8/2026).

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna mengatakan pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memperkuat pembuktian sekaligus melengkapi pemberkasan perkara.

Lihat Juga:
Jakarta — Kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah memasuki babak baru. Bukan hanya status tersangka dan rangkaian upaya paksa yang digugat, tim hukum Febrie kini menyerang fondasi penyidikan Kejaksaan Agung dengan mempersoalkan keabsahan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik). Dalam sidang perdana praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (18/8/2026), anggota tim kuasa hukum Febrie, Febri Diansyah, menuding Sprindik Kejaksaan Agung cacat kewenangan karena disebut diterbitkan dan ditandatangani Pelaksana Tugas (Plt) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), bukan Direktur Penyidikan (Dirdik). Sprindik yang menjadi sasaran gugatan adalah Nomor PRIN-45/F/Fd.2/07/2026 tertanggal 11 Juli 2026. Surat tersebut menjadi dasar Kejaksaan Agung melanjutkan penyidikan dan memeriksa Febrie sebagai tersangka. Tim hukum mendasarkan gugatannya pada Pasal 102 Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-039/A/JA/10/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-017/A/JA/07/2014. “Wewenang penerbitan dan penandatanganan Surat Perintah Penyidikan di tingkat Kejaksaan Agung secara delegatif/atributif merupakan kewenangan absolut Direktur Penyidikan (Dirdik), bukan Plt. Jampidsus,” kata Febri. Bagi tim hukum, persoalan tersebut bukan sekadar kesalahan administratif. Mereka menilai jika pejabat yang menerbitkan Sprindik tidak memiliki kewenangan, maka seluruh tindakan penyidikan yang lahir dari surat tersebut ikut berada dalam posisi hukum yang dipersoalkan. “Fakta diterbitkannya Sprindik a quo oleh pejabat yang tidak memiliki kewenangan prosedural membuktikan bahwa seluruh tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Turut Termohon didasari atas prosedur yang cacat wewenang (onbevoegdheid) dan batal demi hukum,” tegasnya. Perkara Febrie sebelumnya ditangani Polda Metro Jaya bersama Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri. Penanganan perkara kemudian dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung berdasarkan surat Kepala Kortastipidkor Polri Nomor B/1065/VII/RES.3/2026 tertanggal 11 Juli 2026. Pada hari yang sama, Kejaksaan Agung menerbitkan tiga Sprindik, yakni PRIN-43/F/Fd.2/07/2026, PRIN-44/F/Fd.2/07/2026, dan PRIN-45/F/Fd.2/07/2026. Sprindik terakhir inilah yang menjadi salah satu titik serangan utama tim hukum Febrie. Mereka menilai pengambilalihan perkara oleh Kejaksaan Agung tidak serta-merta menghapus persoalan hukum yang diduga telah muncul dalam proses penyidikan sebelumnya. “Pelimpahan maupun pengambilalihan perkara tidak pernah dapat memutihkan (whitewash) cacat hukum yang telah ada sejak awal,” ujar Febri. Tim hukum juga menyerang kewenangan Polda Metro Jaya setelah perkara beralih ke Kejaksaan Agung. Mereka berpendapat institusi penyidik sebelumnya tidak lagi memiliki kewenangan untuk meneruskan penyidikan ataupun mempertahankan hasil upaya paksa setelah perkara diambil alih. “Dengan beralihnya penanganan perkara antar-institusi penegak hukum tersebut, maka institusi penyidik semula secara hukum telah kehilangan kewenangan (onbevoegd) untuk melanjutkan penyidikan ataupun mempertahankan hasil upaya paksa yang telah dilakukan,” katanya. Konsekuensinya bisa lebih jauh. Tim hukum mempersoalkan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan sebelum pelimpahan perkara. Jika tindakan awal tersebut dinyatakan cacat hukum, mereka menilai hasil penggeledahan dan penyitaan tidak dapat begitu saja digunakan sebagai dasar pembuktian oleh Kejaksaan Agung. Tim hukum juga merujuk Pasal 163 ayat (3) KUHAP baru atau UU Nomor 20 Tahun 2025 terkait penggunaan alat bukti yang diperoleh secara tidak sah. Tak berhenti pada Sprindik dan upaya paksa, pemanggilan Febrie sebagai tersangka turut diseret ke dalam gugatan. Kejaksaan Agung sebelumnya menerbitkan Surat Panggilan Nomor SPT-3412/F.2/Fd.2/07/2026 tertanggal 15 Juli 2026 untuk meminta Febrie hadir menjalani pemeriksaan pada 17 Juli 2026 berdasarkan Sprindik PRIN-45/F/Fd.2/07/2026. Bagi tim hukum, pemanggilan tersebut merupakan konsekuensi lanjutan dari rangkaian penyidikan yang keabsahannya kini diuji di pengadilan. Karena itu, mereka meminta hakim praperadilan tidak berhenti menguji proses penyidikan Polda Metro Jaya, tetapi juga membedah legalitas penyidikan yang diteruskan Kejaksaan Agung setelah perkara dilimpahkan. Dalam petitumnya, tim hukum meminta seluruh tindakan hukum lanjutan yang bersandar pada penetapan tersangka maupun upaya paksa yang mereka nilai tidak sah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mereka juga meminta Kejaksaan Agung menghentikan seluruh penyidikan dan tindakan hukum lanjutan terhadap Febrie yang dianggap bertumpu pada tindakan-tindakan yang kini dipersoalkan. Gugatan ini membuat perkara Febrie tak hanya menjadi pertarungan soal dugaan tindak pidana, tetapi juga berubah menjadi ujian terbuka terhadap legalitas kewenangan aparat penegak hukum dalam membangun sebuah perkara pidana.
Praperadilan Febrie Memanas, Sprindik Kejagung Dituding Cacat Wewenang dan Batal Demi Hukum

“Pemeriksaan saksi oleh penyidik dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” kata Anang dalam keterangannya, dikutip Kamis (20/8/2026).

Pemeriksaan dua direktur tersebut menjadi sinyal kuat bahwa penyidik belum puas hanya membongkar struktur internal PT QSS. Jejak perkara kini mulai ditarik ke perusahaan-perusahaan lain yang diduga mempunyai hubungan dengan aktivitas pertambangan maupun pengangkutan dan perdagangan komoditas bauksit.

Kejagung sebelumnya telah menetapkan sejumlah tersangka, termasuk Sudianto alias Aseng selaku beneficial owner atau pemilik manfaat PT QSS. Selain itu, terdapat YA selaku Komisaris PT QSS, IA selaku konsultan perizinan PT QSS sekaligus Direktur PT BMU, HSFD selaku analis pertambangan pada Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM, serta AP selaku Direktur PT QSS.

Lihat Juga:
KAKI Kalsel: Jangan Gaduh di Awal Berakhir Sunyi, Kejagung Wajib Tuntaskan Korupsi Ekspor POME Bea Cukai
Korupsi PLTU Rp1,3 Triliun, Halim Kalla Cs Belum Ditahan: KAKI Desak Polri Jangan Tebang Pilih

Yang membuat perkara ini semakin serius, dugaan penyimpangan yang dibongkar penyidik tidak berhenti pada persoalan administrasi atau penerbitan izin.

Penyidik menduga terdapat aktivitas penambangan bauksit di luar wilayah IUP PT QSS. Material yang diduga berasal dari luar wilayah izin tersebut kemudian diperjualbelikan dan dikirim untuk kepentingan ekspor dengan menggunakan dokumen perizinan PT QSS.

Dokumen IUP-OP, RKAB hingga rekomendasi persetujuan ekspor perusahaan diduga digunakan untuk menopang aktivitas tersebut.

Jika dugaan tersebut terbukti di pengadilan, maka perkara ini berpotensi membuka persoalan yang jauh lebih besar: bukan sekadar penyalahgunaan dokumen perizinan, melainkan dugaan rekayasa tata kelola tambang untuk mengeruk keuntungan dari aktivitas di luar wilayah yang semestinya.

Dengan kata lain, izin yang seharusnya menjadi instrumen pengawasan justru diduga dimanfaatkan sebagai kendaraan untuk melegitimasi aktivitas pertambangan di luar wilayah izin.

Penyidik juga menduga aktivitas penambangan di luar IUP-OP tersebut berkaitan dengan pemberian kepada HSFD, pejabat di lingkungan Kementerian ESDM yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Kini pertanyaan besarnya bukan lagi hanya siapa pemilik PT QSS, tetapi siapa saja yang berada di belakang rantai bisnis tersebut, siapa yang menikmati keuntungan, siapa yang menyediakan dokumen, serta ke mana aliran uang dari aktivitas pertambangan dan ekspor itu mengalir.

Kejagung juga telah bergerak menyasar aset yang diduga berkaitan dengan Sudianto alias Aseng. Sejumlah kendaraan mewah, tanah, rumah hingga alat berat telah disita dalam rangkaian penyidikan.

Penyitaan tersebut menjadi penting untuk menguji apakah kekayaan yang dimiliki para pihak sejalan dengan sumber penghasilan yang sah atau justru berkaitan dengan hasil tindak pidana yang tengah diusut.

Pemeriksaan AA dan YTSAN pun menjadi babak penting untuk mengurai jejaring korporasi yang diduga bersinggungan dengan perkara PT QSS. Meski demikian, Kejagung belum membeberkan secara rinci materi pemeriksaan terhadap kedua saksi tersebut.

Anang menegaskan penyidikan dilakukan secara profesional, independen dan akuntabel dengan tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah serta prinsip kehati-hatian.

“Proses penyidikan juga dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan prinsip kehati-hatian,” ujarnya.

Namun, publik kini menunggu keberanian Kejagung untuk membongkar perkara ini sampai ke akar. Jangan sampai penyidikan berhenti pada pemain lapangan, sementara aktor yang menikmati keuntungan terbesar justru lolos dari jerat hukum.

Kejagung perlu mengurai seluruh rantai perkara secara utuh, mulai dari proses perizinan, aktivitas tambang di luar wilayah IUP, penggunaan dokumen perusahaan, pengangkutan, perdagangan, ekspor, dugaan pemberian kepada pejabat, hingga aliran uang dan aset.

Jika seluruh mata rantai tersebut berhasil dibuka, perkara PT QSS berpotensi menjadi pintu masuk untuk membongkar bagaimana izin pertambangan diduga diperdagangkan dan dimanfaatkan sebagai tameng bagi aktivitas yang berpotensi merugikan negara.

Kini bola berada di tangan penyidik. Pemeriksaan dua direktur tambang tersebut jangan sekadar menjadi formalitas pemberkasan. Jika ditemukan bukti keterlibatan, siapa pun pihaknya harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum.

Sebab, yang sedang dipertaruhkan bukan hanya nasib PT QSS, tetapi kredibilitas penegakan hukum dan pengelolaan kekayaan alam negara.