KAKINEWS.ID, JAKARTA – Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah kembali menuai sorotan tajam. Di tengah narasi penghematan belanja negara, berbagai kebutuhan publik yang mendesak, serta persoalan bencana yang belum sepenuhnya tertangani, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) justru tercatat menganggarkan Rp305 juta untuk pengadaan burung merpati dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia.
Anggaran tersebut dibongkar dan disorot Indonesia Corruption Watch (ICW). Organisasi antikorupsi itu menilai pengadaan tersebut layak dipertanyakan dari sisi skala prioritas, terutama karena dilakukan ketika pemerintah sedang gencar menjalankan kebijakan efisiensi anggaran.
Dalam penelusuran ICW, paket pengadaan burung merpati tersebut dimenangkan oleh Indoglobal Multi Karya.
Staf Investigasi ICW Z. Azhim Syah menilai pengadaan itu menunjukkan adanya persoalan dalam menentukan prioritas belanja pemerintah.
“Pengadaan ini kami nilai merupakan bagian perayaan HUT RI yang berlebihan karena dilakukan di tengah situasi anggaran negara mengalami efisiensi besar-besaran,” kata Azhim, Kamis (20/8).
Bagi ICW, persoalannya bukan semata-mata soal Rp305 juta. Yang jauh lebih serius adalah pertanyaan mengenai keberpihakan anggaran negara.
Saat pemerintah meminta kementerian dan lembaga melakukan efisiensi, masyarakat masih berhadapan dengan berbagai persoalan yang membutuhkan intervensi anggaran. ICW menyinggung bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT), kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, serta proses perbaikan dan pemulihan pascabencana di Aceh dan Sumatera yang belum sepenuhnya tuntas.
Dalam situasi seperti itu, ICW mempertanyakan mengapa anggaran untuk kebutuhan seremoni tetap tersedia.
Pertanyaan tersebut semakin mengemuka setelah ICW menelusuri realisasi pengadaan untuk penanganan bencana tahun anggaran 2026 di Kemensetneg dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Menurut ICW, hasil penelusuran tidak menemukan satu pun paket pengadaan yang ditujukan untuk kebutuhan penanganan bencana di kedua lembaga tersebut.
“Di saat yang sama ICW mencari realisasi pengadaan untuk penanganan bencana tahun anggaran 2026 di Kementerian Sekretariat Negara dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Hasilnya tidak ditemukan satu pun paket pengadaan,” ujar Azhim.
Temuan versi ICW itu menciptakan kontras yang tajam. Di satu sisi pemerintah mengampanyekan efisiensi dan penghematan anggaran. Di sisi lain, belanja untuk perayaan kemerdekaan tetap berjalan.
ICW menilai kondisi tersebut memperlihatkan bahwa problem utama bukan terletak pada besar kecilnya nominal, melainkan bagaimana uang rakyat diprioritaskan.
“Persoalannya bukan semata pada nominal Rp305 juta, tetapi mencerminkan bagaimana pengelolaan anggaran pemerintah yang tidak berbasis skala prioritas dan tidak memandang aspek urgensi,” tegas Azhim.
Kritik tersebut sekaligus menantang konsistensi kebijakan efisiensi pemerintah. Sebab, efisiensi semestinya tidak berhenti pada pemangkasan anggaran tertentu, tetapi juga menyentuh setiap pengeluaran yang tidak memiliki tingkat urgensi tinggi.
ICW menilai perayaan HUT kemerdekaan tidak seharusnya dijadikan alasan untuk mengesampingkan kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak.
“Perayaan kemerdekaan semestinya tidak menjadi alasan untuk menghamburkan anggaran. Terlalu banyak kebutuhan publik yang mendesak yang lebih membutuhkan keberpihakan anggaran,” kata Azhim.
ICW pun meminta pemerintah mengevaluasi kembali pola belanja tersebut. Setiap rupiah APBN, menurut ICW, harus memiliki alasan yang jelas, manfaat yang terukur, serta berpijak pada kebutuhan masyarakat.
Sorotan ini juga membuka pertanyaan lebih besar mengenai konsistensi pemerintah dalam menjalankan efisiensi. Jika anggaran negara benar-benar harus dihemat, maka publik berhak mengetahui dasar urgensi pengadaan burung merpati senilai Rp305 juta tersebut.
Apalagi, berdasarkan penelusuran ICW, pada saat yang sama kebutuhan penanganan bencana masih menjadi persoalan.
Karena itu, ICW mendesak pemerintah tidak menjadikan efisiensi sekadar slogan. Kebijakan anggaran harus benar-benar menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat, bukan sekadar memastikan seremoni tetap berlangsung.
Pada akhirnya, polemik ini bukan hanya tentang burung merpati dan angka Rp305 juta. Ini menyangkut pertanyaan mendasar tentang bagaimana uang rakyat digunakan: apakah untuk kebutuhan yang paling mendesak atau untuk memperkuat kemeriahan seremoni ketika masyarakat masih membutuhkan kehadiran negara?
ICW meminta pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka dan memastikan seluruh belanja negara benar-benar disusun berdasarkan urgensi, manfaat publik, transparansi, serta skala prioritas.
