KAKINEWS.ID, JAKARTA — Polemik mengenai posisi pengusaha asal Kalimantan Selatan, Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam, dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan mulai menemui titik terang.
Istana Kepresidenan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan membantah kabar bahwa Haji Isam ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai koordinator penanganan karhutla di Kalimantan Selatan. Namun, bantahan tersebut tidak berarti Haji Isam tidak terlibat dalam operasi penanganan kebakaran.
Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin menjelaskan, Haji Isam memang mendapat peran sebagai pihak swasta yang ditunjuk menjadi staf ahli untuk membantu mempercepat penanganan karhutla di wilayah Kalimantan Selatan.
Peran tersebut bahkan disertai dukungan sumber daya yang cukup besar, mulai dari pompa air hingga pembiayaan operasional di lapangan.
“Karena memang ia ditunjuk menjadi Staf Ahli, dan diminta untuk menangani karhutla di Kalsel. Ada 100 unit pompa air yang dibantu Haji Isam, dan dana operasional sebesar Rp7,6 miliar untuk dua minggu ke depan,” kata Muhidin, Senin (24/8/2026).
Selain pompa dan dukungan dana operasional, Haji Isam juga disebut memberikan bantuan alat berat serta dukungan water bombing untuk memperkuat operasi pemadaman.
Dengan demikian, posisi Haji Isam bukan sebagai komandan atau koordinator utama operasi, melainkan bagian dari dukungan swasta yang dilibatkan pemerintah untuk mempercepat penanganan karhutla.
Untuk struktur koordinasi pemerintah, Muhidin menegaskan Ketua Tim Percepatan Penanganan Karhutla berada di tangan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
“Ini Menko Pangan yang menjadi Ketua Tim,” tegas Muhidin.
Penjelasan serupa disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Menurutnya, pemerintah pusat telah membagi tanggung jawab penanganan karhutla kepada sejumlah pejabat setingkat menteri berdasarkan wilayah dan kebutuhan koordinasi di lapangan.
Sejumlah pejabat yang dilibatkan antara lain Menko Polkam Djamari Chaniago, Menko PM Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, serta Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.
“Ya ada Pak Menko, Pak Menko Polkam ada, Pak Menko PM juga ada di situ. Nah, kita bagi semua. Ada KSAD juga bertanggung jawab terhadap satu wilayah. Tapi jangan juga diartikan tidak bertanggung jawab dengan daerah yang lain,” ujar Prasetyo.
Menurut dia, pembagian tersebut dilakukan untuk mempercepat atensi dan koordinasi penanganan di berbagai daerah yang terdampak.
Keterlibatan pihak swasta sendiri memang dibuka pemerintah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan penanganan karhutla tidak mungkin hanya mengandalkan pemerintah karena dampaknya juga dirasakan masyarakat dan dunia usaha.
“Kalau untuk penanggulangan kebakaran ini kan bukan hanya pemerintah ya, semua stakeholder yang dianggap mampu. Termasuk perusahaan-perusahaan sawit, perusahaan tambang, kan semua terdampak, jadi boleh saja masyarakat untuk ikut berpartisipasi,” kata Tito.
Namun, tantangan di lapangan masih berat. Operasi penanganan karhutla diprioritaskan di enam provinsi, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan.
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menyebut keterbatasan sumber air menjadi salah satu hambatan utama, baik untuk operasi darat maupun udara.
Di sejumlah lokasi, petugas menghadapi medan yang sulit ditembus karena tidak tersedia akses jalan menuju titik api. Kondisi diperparah dengan sumber air yang mulai menyusut sehingga jaraknya semakin jauh dari lokasi kebakaran.
“Untuk operasi udara, sumber air untuk pengambilan air dari bucket water bombing mulai surut dan semakin jauh dari fire spot,” jelas Berton.
Angin kencang di sekitar titik api juga menjadi kendala bagi helikopter ketika melakukan manuver pemadaman.
BNPB menegaskan operasi water bombing tetap dijalankan sebagai dukungan terhadap pasukan darat yang menjadi ujung tombak penanganan karhutla.
Di tengah kondisi tersebut, dukungan Haji Isam menunjukkan bahwa sektor swasta ikut mengambil bagian dalam operasi di lapangan. Namun, berdasarkan penjelasan pemerintah daerah dan pemerintah pusat, peran tersebut berbeda dengan posisi koordinator penanganan karhutla.
Dengan kata lain, Haji Isam bukan pengendali utama operasi karhutla, tetapi dukungan peralatan, pendanaan, dan sumber daya yang diberikan pengusaha tersebut menjadi bagian penting dari upaya mempercepat pemadaman di Kalimantan Selatan.
