KAKINEWS.ID, JAKARTA — Konflik Amerika Serikat (AS) dan Iran kembali memanas dan langsung menyambar pasar keuangan Indonesia. Investor bereaksi keras terhadap meningkatnya risiko geopolitik, ancaman gangguan pasokan energi global, serta lonjakan harga minyak mentah.
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menutup perdagangan Jumat (11/9/2026) di zona merah. Berdasarkan data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG berakhir di level 6.541, anjlok 47 poin atau 0,73 persen dibandingkan perdagangan sebelumnya.
Tekanan terjadi secara luas. Sebanyak 443 saham melemah, hanya 183 saham yang menguat, sementara 153 saham lainnya stagnan.
Dari 11 indeks sektoral, 10 sektor terpuruk. Pelemahan terdalam terjadi pada sektor konsumer nonsiklikal sebesar 1,25 persen, sektor energi 1,22 persen, dan infrastruktur 1,20 persen. Sektor kesehatan menjadi satu-satunya sektor yang mampu bertahan dengan penguatan 3,91 persen.
Nilai transaksi tercatat mencapai Rp14,7 triliun, dengan volume perdagangan sekitar 30 miliar saham dan frekuensi transaksi 1,9 juta kali. Kapitalisasi pasar BEI berada di level Rp11.470 triliun.
Tidak hanya saham yang tertekan. Rupiah juga kembali kehilangan tenaga.
Mengutip data Bloomberg, rupiah ditutup di level Rp17.611 per dolar AS, melemah 64 poin atau 0,36 persen dari perdagangan sebelumnya.
Tekanan terhadap rupiah dan IHSG tidak bisa dilepaskan dari meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Pengamat pasar keuangan Ibrahim Assuaibi menilai eskalasi konflik AS-Iran meningkatkan risiko terhadap pasokan energi dunia dan membuat pelaku pasar menaikkan premi risiko.
Iran menyatakan telah menyerang 10 kapal di sekitar Selat Hormuz, sementara AS mengklaim melakukan serangan balasan dengan menenggelamkan lima kapal tanker Iran.
Menurut Ibrahim, rangkaian serangan tersebut menjadi salah satu eskalasi paling serius dalam beberapa bulan terakhir dan menunjukkan belum adanya tanda kuat bahwa konflik akan segera mereda.
Situasi menjadi semakin mengkhawatirkan karena ancaman gangguan tidak hanya berada di Selat Hormuz.
Jalur Bab el-Mandeb juga berada dalam radar risiko setelah kelompok Houthi yang didukung Iran melancarkan serangan di kawasan tersebut. Jika jalur strategis tersebut ikut terganggu, distribusi energi dari Timur Tengah ke pasar global berpotensi semakin tersendat.
Pasar minyak pun mulai memasukkan risiko geopolitik tersebut ke dalam harga.
Harga minyak mentah dunia telah menembus level 100 dolar AS per barel. Bagi Indonesia yang merupakan importir neto minyak, kondisi tersebut bukan sekadar persoalan pasar, tetapi dapat berubah menjadi tekanan serius terhadap fiskal negara.
Kenaikan harga minyak berpotensi memperbesar kebutuhan subsidi dan kompensasi energi. Beban tersebut pada akhirnya dapat kembali menghantam APBN.
Ibrahim memperingatkan, ketika harga minyak berada di atas asumsi Indonesian Crude Price (ICP) dalam APBN, pemerintah menghadapi konsekuensi berupa meningkatnya kebutuhan anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi, termasuk BBM seperti Pertalite dan Solar serta LPG 3 kilogram.
Persoalannya menjadi semakin berat apabila pemerintah memilih menahan kenaikan harga BBM demi menjaga daya beli masyarakat.
Dalam skenario tersebut, pemerintah harus menanggung selisih harga yang semakin besar. Konsekuensinya, ruang fiskal dapat menyempit dan risiko pelebaran defisit APBN ikut meningkat.
“Dampak utama dan beban fiskal yang muncul akibat situasi tersebut adalah pembengkakan subsidi dan kompensasi energi membuat beban APBN meningkat,” kata Ibrahim.
Tekanan eksternal juga diperkirakan belum akan berhenti dalam waktu dekat.
Untuk perdagangan Senin mendatang, Ibrahim memperkirakan rupiah masih bergerak volatil dengan kecenderungan melemah. Rupiah diproyeksikan berada di kisaran Rp17.610 hingga Rp17.650 per dolar AS.
Dalam sepekan ke depan, rupiah diperkirakan bergerak pada rentang Rp17.500 hingga Rp17.850 per dolar AS.
Dengan konflik AS-Iran yang belum menunjukkan tanda mereda, pasar Indonesia kini menghadapi ancaman berlapis: IHSG tertekan, rupiah melemah, minyak menembus 100 dolar AS, dan APBN berpotensi kembali menanggung beban energi yang semakin mahal.
Jika eskalasi terus berlanjut dan jalur energi strategis benar-benar terganggu, tekanan terhadap pasar keuangan dan fiskal Indonesia berpotensi menjadi jauh lebih berat.
