KAKINEWS.ID Kandangan – Ketua DPRD Hulu Sungai Selatan (HSS), Haji Akhmad Akhmad Fahmi menyampaikan pihaknya telah memfasilitasi Rapat Dengan Pendapat (RDP) mempertemukan para sopir truk dengan pengelola SPBU dan AKR, untuk mencari solusi terkait kebutuhan solar.
“Alhamdulillah, hari ini kami sudah memfasilitasi pertemuan antara sopir truk di HSS dengan SPBU atau AKR. Hasilnya, ada kesepakatan bahwa mereka akan mendapatkan jatah solar lebih banyak dari sebelumnya,” kata dalam keterangan usai RDP, di Kandangan, Selasa (15/9/2026).
Diterangkan HAF, permintaan penambahan kuota disampaikan para sopir truk dikarenakan situasi, dan kebutuhan para sopir truk saat ini sudah berbeda dibandingkan lima tahun lalu.
Dan memang lima tahun yang lalu para sopir juga pernah datang ke DPRD untuk meminta difasilitasi. Selama lima tahun itu semuanya berjalan lancar, namun seiring perubahan situasi dan kondisi, para sopir pun kembali meminta penambahan jatah.
“Kami berharap kesepakatan dalam RDP ini dapat membantu memenuhi kebutuhan solar para sopir truk kita di HSS,” ujar HAF..
Sebelumnya, dalam RDP para sopir truk di Kabupaten HSS meminta penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) jenis solar.
“Kebutuhan solar para sopir truk kita saat ini cukup besar, setiap unit truk membutuhkan sedikitnya 40 liter solar dalam sehari,” kata perwakilan Persatuan Driver Truk Kandangan (PDTK), Ramli.
Dijelaskan dia, dengan jumlah anggota sekitar 300 orang, maka kebutuhan solar jika seluruh kendaraan beroperasi mencapai sekitar 12 ribu liter per hari.
Dan dalam sebulan, jumlahnya bisa mencapai sekitar 360 ribu liter maka pihaknya pun meminta penambahan kuota solar.
“Harapan kami dengan kuota yang diberikan bisa mencukupi kebutuhan kami untuk keperluan pengangkutan,” ungkapnya.
Selain itu, para sopir truk agar bisa mendapat satu kali kesempatan pengisian solar di setiap SPBU yang melayani mereka. Saat ini, diketahui baru tujuh SPBU di HSS yang bisa menyediakan solar, untuk kebutuhan para sopir truk.
Di samping persoalan kuota, keterbatasan pelayanan tersebut membuat pemenuhan kebutuhan solar belum selalu berjalan sesuai kebutuhan.
Sopir yang tidak mendapatkan solar di SPBU, terpaksa membeli secara eceran dengan harga yang lebih tinggi.”Kalau tidak kebagian di SPBU terpaksa kami membeli eceran, dengan harga lebih tinggi jadi selisih cukup jauh,” katanya dukurip Antara.
PDTK juga telah menerapkan pendataan kendaraan melalui stiker, setiap kendaraan anggota yang terdaftar diberi nomor mulai satu hingga 300.
Stiker tersebut digunakan sebagai tanda anggota, sekaligus memudahkan pendataan ketika pembagian solar. “Kami absen dulu yang ada stiker kemudian setelah tahu berapa yang hadir, selanjutnya kami laporkan ke SPBU agar stok solar yang ada dapat dibagi kepada yang hadir,” jelas Ramli.
Karena itu, selain meminta penambahan kuota, PDTK ingin jumlah SPBU yang melayani kendaraan mereka juga bertambah.
“Dengan begitu, kebutuhan solar para sopir truk dapat lebih terpenuhi dan tidak terlalu bergantung pada tujuh SPBU yang saat ini melayani,” tambahnya.
![**Rp40 Miliar Tan Kian ke Febrie Jadi Sorotan: Disebut Hakim, Dikaitkan Kejagung dengan Tindak Pidana Asal Asabri** JAKARTA — Dugaan aliran uang Rp40 miliar dari taipan properti Tan Kian kembali menjadi sorotan dalam perkara yang menjerat mantan Jampidsus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah. Nilai Rp40 miliar tersebut bukan sekadar informasi yang beredar. Nama dan nominal itu tercantum dalam pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) ketika memutus perkara praperadilan Febrie dalam perkara Nomor 134. Hakim tunggal PN Jaksel Richard Edwin mengungkap adanya keterangan Tan Kian mengenai dugaan penyerahan uang Rp40 miliar kepada Febrie. Keterangan tersebut disebut telah menjadi bagian dari konstruksi bukti yang digunakan dalam penetapan Febrie sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi Asabri dan Jiwasraya. Namun, hakim menegaskan bahwa forum praperadilan tidak berwenang menguji kebenaran materi keterangan tersebut karena substansinya telah masuk ke pokok perkara penyidikan. “Menimbang bahwa dalam praperadilan hakim tidak dibenarkan melanjutkan pemeriksaan sampai menentukan apakah keterangan Tan Kian tersebut benar,” ujar Richard dalam persidangan di PN Jaksel, Kamis (27/8/2026). Perkara tersebut kembali mencuat setelah penyidik Kejaksaan Agung memeriksa Febrie. Kuasa hukumnya, Febri Diansyah, mengatakan kliennya dicecar 22 pertanyaan terkait dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Salah satu materi pemeriksaan menyangkut hubungan Febrie dengan Tan Kian serta dugaan penerimaan uang dari pengusaha tersebut. “Ada 22 pertanyaan ya seingat saya. Kalau pertanyaan-pertanyaan terkait dengan nama-nama lain tidak ada. Tadi lebih ke terkait dengan Tan Kian, misalnya apakah mengenal Tan Kian atau terkait dengan apakah ada pernah ada penerimaan dari Tan Kian,” kata Febri di Kejaksaan Agung, Selasa (8/9/2026). Febri menegaskan kliennya membantah pernah menerima Rp40 miliar dari Tan Kian untuk penanganan perkara Asabri. Di sisi lain, Kejaksaan Agung justru menyebut dugaan uang Rp40 miliar tersebut berkaitan dengan tindak pidana asal dalam perkara TPPU yang menjerat Febrie. Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna menjelaskan terdapat dua dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan perkara Febrie, yakni TPPU dan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal. Menurut Anang, salah satu tindak pidana asal tersebut berkaitan dengan penanganan perkara korupsi Asabri. Dalam konstruksi perkara itu, Febrie diduga menerima uang Rp40 miliar dari Tan Kian. “Tindak TPPU dan tindak pidana korupsi asalnya. Nah, itu yang saudara sebutkan [uang Rp40 miliar dari Tan Kian] itu berarti ke tindak pidana asalnya, salah satunya,” ujar Anang di Kejagung, Kamis (3/9/2026). Keterangan tersebut membuat dugaan aliran uang Rp40 miliar menjadi salah satu bagian penting yang perlu diuji dalam proses penyidikan. Sebab, di satu sisi, nama Febrie dan nominal Rp40 miliar muncul dalam pertimbangan hakim berdasarkan keterangan Tan Kian. Di sisi lain, kubu Febrie membantah adanya penerimaan uang tersebut. Versi kubu Febrie menyebut keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tan Kian tidak secara tegas menyatakan uang Rp40 miliar diberikan kepada Febrie Adriansyah. Menurut Febri Diansyah, berdasarkan BAP Tan Kian, pengusaha tersebut awalnya dihubungi seseorang bernama Lucy. Tan Kian disebut mendapat informasi mengenai perkara yang sedang berjalan dan adanya potensi dirinya menjadi tersangka apabila perkara tersebut tidak “diurus”. Komunikasi kemudian disebut berlanjut dengan seseorang bernama Fery Hongkiriwang alias Fery Boboho. Febri mengatakan, berdasarkan BAP tersebut, uang diserahkan Tan Kian kepada Fery, bukan kepada Febrie Adriansyah. “Fery tidak pernah menyampaikan sama sekali di BAP Tan Kian tersebut bahwa uang tersebut nanti akan diberikan kepada Pak FA. Itu tegas sekali di BAP tersebut,” kata Febri. Febri juga menyebut Tan Kian dalam BAP hanya menyampaikan kemungkinan uang tersebut ditujukan kepada empat pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Namun, identitas keempat pejabat tersebut tidak diungkap secara rinci oleh kubu Febrie. “Tan Kian justru mengatakan di BAP itu, menggunakan kata ‘menurut saya, bisa saja’. Tan Kian mengatakan, bisa saja uang tersebut adalah untuk ada empat nama pejabat di Kejaksaan Agung,” ujarnya. Kubu Febrie juga menegaskan bahwa Tan Kian tidak menyatakan secara pasti kepada siapa uang tersebut ditujukan, digunakan, maupun disimpan setelah diserahkan kepada Fery. Dengan demikian, terdapat dua versi yang kini berhadapan dalam perkara tersebut. Pertimbangan hakim mencatat keterangan Tan Kian mengenai dugaan penyerahan Rp40 miliar kepada Febrie, sementara kubu Febrie menyatakan BAP Tan Kian tidak secara tegas menyebut uang itu diberikan kepada Febrie. Sementara Kejaksaan Agung menempatkan dugaan Rp40 miliar tersebut dalam konteks tindak pidana asal yang berkaitan dengan perkara TPPU Febrie. Tan Kian sendiri sebelumnya telah diperiksa dalam rangka penyidikan perkara dugaan korupsi Asabri. Setelah penanganan perkara berada di Kejaksaan Agung, Tan Kian diperiksa oleh penyidik Tim 9 pada Kamis (30/7/2026) dan Selasa (1/9/2026). Penyidik masih memiliki kewenangan untuk menguji seluruh keterangan, aliran dana, pihak yang menyerahkan maupun menerima uang, serta keterkaitannya dengan perkara Asabri dan Jiwasraya. Hingga proses penyidikan berjalan, dugaan penerimaan Rp40 miliar tersebut masih menjadi bagian dari perkara yang harus dibuktikan melalui alat bukti di tahap penanganan perkara.](https://kakinews.id/wp-content/uploads/2026/09/Febrie-Pakai-Rompi-Tahanan-Kejagung-270x152.jpeg)
