JAKARTA, KAKINEWS.ID — Perombakan ratusan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menuai sorotan tajam. Persoalan bukan sekadar soal pergantian jabatan, tetapi menyangkut prosedur, proses penilaian, serta transparansi dalam penempatan pejabat.
Sekretaris Jenderal Kemenkeu Robert Leonard Marbun ikut menjadi sorotan setelah muncul tudingan dari sumber internal mengenai proses rotasi yang disebut tidak sepenuhnya mengikuti mekanisme yang berlaku.
Sumber internal Kemenkeu menyebut adanya pergantian pejabat yang diduga tidak melalui mekanisme Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).
“Yang paling bertanggung jawab atas kekisruhan di Kemenkeu saat ini adalah Sekjen. Dia yang bertindak sewenang-wenang melakukan pergantian pejabat tanpa Baperjakat,” ujar sumber tersebut, Jumat (18/9/2026).
Sumber itu juga melontarkan tudingan serius mengenai dugaan adanya imbalan dalam proses rotasi dan pergantian pejabat. Namun, tudingan tersebut masih merupakan klaim sumber internal dan belum dibuktikan melalui proses hukum.
“Ada dugaan menerima imbalan dalam rotasi dan pergantian ratusan pejabat. Ini harus dibongkar,” katanya.
Sorotan tersebut semakin mengemuka setelah Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto secara terbuka mengungkap adanya sejumlah kandidat yang disebutnya sebagai “nama-nama ajaib”. Menurut Bimo, kandidat tersebut tidak mengikuti proses assessment dan talent management.
“Ada beberapa nama-nama ajaib yang tidak ikut proses assessment dan talent management. Itu yang membuat saya dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Djaka Budi Utama) meminta untuk ditunda dulu, dibatalkan,” kata Bimo.
Bimo menegaskan, keberatan tersebut berkaitan dengan prosedur dan keadilan bagi kandidat lain yang telah menjalani tahapan pengangkatan sesuai ketentuan.
Dengan demikian, polemik rotasi pejabat Kemenkeu kini bukan lagi sekadar isu internal. Persoalan tersebut telah menyentuh pertanyaan mendasar: bagaimana proses seleksi dan penempatan pejabat dilakukan, siapa yang menentukan, dan apakah seluruh tahapan telah dijalankan secara konsisten.
Pergantian pejabat juga terjadi di tengah perubahan kepemimpinan Kemenkeu. Presiden Prabowo Subianto mengganti Purbaya Yudhi Sadewa dan menunjuk Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Serah terima jabatan berlangsung pada September 2026.
Namun, sejauh informasi yang terverifikasi, belum terdapat pernyataan resmi yang mengaitkan pergantian Purbaya secara langsung dengan polemik rotasi ratusan pejabat tersebut.
Menkeu Suahasil Nazara mengatakan pemerintah masih membahas kelanjutan perombakan pejabat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Pemerintah, kata dia, masih melihat kembali proses penunjukan dan pelantikan yang telah berlangsung.
“Kita berdiskusi ya, melihat proses maupun yang sedang terjadi, yang sudah terjadi,” ujar Suahasil.
Suahasil juga menjelaskan bahwa penunjukan pejabat Kemenkeu memiliki jenjang dan dilakukan dengan mempertimbangkan koordinasi antarunit eselon I.
Sementara itu, Bimo telah meminta agar pengangkatan pejabat yang tidak memenuhi prosedur ditunda atau dibatalkan. Ia menilai kandidat yang tidak mengikuti assessment, talent management, maupun tahapan yang dipersyaratkan tidak semestinya langsung ditempatkan pada jabatan baru.
Polemik ini akhirnya menempatkan proses rotasi pejabat Kemenkeu di bawah sorotan. Bukan hanya siapa yang digeser atau siapa yang mendapatkan jabatan, tetapi juga apakah setiap nama yang masuk dalam daftar pergantian benar-benar melewati proses yang sama.
Jika dugaan pelanggaran prosedur maupun tudingan adanya imbalan ingin dibuktikan, persoalannya kini tinggal menunggu pemeriksaan dan klarifikasi resmi. Sebab, tudingan tanpa pembuktian tidak boleh diperlakukan sebagai fakta.
Di tengah upaya Suahasil membenahi kembali tata kelola internal Kemenkeu, proses rotasi ratusan pejabat tersebut menjadi ujian serius terhadap transparansi, meritokrasi, dan kepatuhan prosedur di lembaga pengelola keuangan negara. (Sumber: Monitorindonesia.com)
![**Rp40 Miliar Tan Kian ke Febrie Jadi Sorotan: Disebut Hakim, Dikaitkan Kejagung dengan Tindak Pidana Asal Asabri** JAKARTA — Dugaan aliran uang Rp40 miliar dari taipan properti Tan Kian kembali menjadi sorotan dalam perkara yang menjerat mantan Jampidsus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah. Nilai Rp40 miliar tersebut bukan sekadar informasi yang beredar. Nama dan nominal itu tercantum dalam pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) ketika memutus perkara praperadilan Febrie dalam perkara Nomor 134. Hakim tunggal PN Jaksel Richard Edwin mengungkap adanya keterangan Tan Kian mengenai dugaan penyerahan uang Rp40 miliar kepada Febrie. Keterangan tersebut disebut telah menjadi bagian dari konstruksi bukti yang digunakan dalam penetapan Febrie sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi Asabri dan Jiwasraya. Namun, hakim menegaskan bahwa forum praperadilan tidak berwenang menguji kebenaran materi keterangan tersebut karena substansinya telah masuk ke pokok perkara penyidikan. “Menimbang bahwa dalam praperadilan hakim tidak dibenarkan melanjutkan pemeriksaan sampai menentukan apakah keterangan Tan Kian tersebut benar,” ujar Richard dalam persidangan di PN Jaksel, Kamis (27/8/2026). Perkara tersebut kembali mencuat setelah penyidik Kejaksaan Agung memeriksa Febrie. Kuasa hukumnya, Febri Diansyah, mengatakan kliennya dicecar 22 pertanyaan terkait dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Salah satu materi pemeriksaan menyangkut hubungan Febrie dengan Tan Kian serta dugaan penerimaan uang dari pengusaha tersebut. “Ada 22 pertanyaan ya seingat saya. Kalau pertanyaan-pertanyaan terkait dengan nama-nama lain tidak ada. Tadi lebih ke terkait dengan Tan Kian, misalnya apakah mengenal Tan Kian atau terkait dengan apakah ada pernah ada penerimaan dari Tan Kian,” kata Febri di Kejaksaan Agung, Selasa (8/9/2026). Febri menegaskan kliennya membantah pernah menerima Rp40 miliar dari Tan Kian untuk penanganan perkara Asabri. Di sisi lain, Kejaksaan Agung justru menyebut dugaan uang Rp40 miliar tersebut berkaitan dengan tindak pidana asal dalam perkara TPPU yang menjerat Febrie. Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna menjelaskan terdapat dua dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan perkara Febrie, yakni TPPU dan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal. Menurut Anang, salah satu tindak pidana asal tersebut berkaitan dengan penanganan perkara korupsi Asabri. Dalam konstruksi perkara itu, Febrie diduga menerima uang Rp40 miliar dari Tan Kian. “Tindak TPPU dan tindak pidana korupsi asalnya. Nah, itu yang saudara sebutkan [uang Rp40 miliar dari Tan Kian] itu berarti ke tindak pidana asalnya, salah satunya,” ujar Anang di Kejagung, Kamis (3/9/2026). Keterangan tersebut membuat dugaan aliran uang Rp40 miliar menjadi salah satu bagian penting yang perlu diuji dalam proses penyidikan. Sebab, di satu sisi, nama Febrie dan nominal Rp40 miliar muncul dalam pertimbangan hakim berdasarkan keterangan Tan Kian. Di sisi lain, kubu Febrie membantah adanya penerimaan uang tersebut. Versi kubu Febrie menyebut keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tan Kian tidak secara tegas menyatakan uang Rp40 miliar diberikan kepada Febrie Adriansyah. Menurut Febri Diansyah, berdasarkan BAP Tan Kian, pengusaha tersebut awalnya dihubungi seseorang bernama Lucy. Tan Kian disebut mendapat informasi mengenai perkara yang sedang berjalan dan adanya potensi dirinya menjadi tersangka apabila perkara tersebut tidak “diurus”. Komunikasi kemudian disebut berlanjut dengan seseorang bernama Fery Hongkiriwang alias Fery Boboho. Febri mengatakan, berdasarkan BAP tersebut, uang diserahkan Tan Kian kepada Fery, bukan kepada Febrie Adriansyah. “Fery tidak pernah menyampaikan sama sekali di BAP Tan Kian tersebut bahwa uang tersebut nanti akan diberikan kepada Pak FA. Itu tegas sekali di BAP tersebut,” kata Febri. Febri juga menyebut Tan Kian dalam BAP hanya menyampaikan kemungkinan uang tersebut ditujukan kepada empat pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Namun, identitas keempat pejabat tersebut tidak diungkap secara rinci oleh kubu Febrie. “Tan Kian justru mengatakan di BAP itu, menggunakan kata ‘menurut saya, bisa saja’. Tan Kian mengatakan, bisa saja uang tersebut adalah untuk ada empat nama pejabat di Kejaksaan Agung,” ujarnya. Kubu Febrie juga menegaskan bahwa Tan Kian tidak menyatakan secara pasti kepada siapa uang tersebut ditujukan, digunakan, maupun disimpan setelah diserahkan kepada Fery. Dengan demikian, terdapat dua versi yang kini berhadapan dalam perkara tersebut. Pertimbangan hakim mencatat keterangan Tan Kian mengenai dugaan penyerahan Rp40 miliar kepada Febrie, sementara kubu Febrie menyatakan BAP Tan Kian tidak secara tegas menyebut uang itu diberikan kepada Febrie. Sementara Kejaksaan Agung menempatkan dugaan Rp40 miliar tersebut dalam konteks tindak pidana asal yang berkaitan dengan perkara TPPU Febrie. Tan Kian sendiri sebelumnya telah diperiksa dalam rangka penyidikan perkara dugaan korupsi Asabri. Setelah penanganan perkara berada di Kejaksaan Agung, Tan Kian diperiksa oleh penyidik Tim 9 pada Kamis (30/7/2026) dan Selasa (1/9/2026). Penyidik masih memiliki kewenangan untuk menguji seluruh keterangan, aliran dana, pihak yang menyerahkan maupun menerima uang, serta keterkaitannya dengan perkara Asabri dan Jiwasraya. Hingga proses penyidikan berjalan, dugaan penerimaan Rp40 miliar tersebut masih menjadi bagian dari perkara yang harus dibuktikan melalui alat bukti di tahap penanganan perkara.](https://kakinews.id/wp-content/uploads/2026/09/Febrie-Pakai-Rompi-Tahanan-Kejagung-270x152.jpeg)
