Jakarta, Kakinews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menelusuri dugaan korupsi dana siap pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk penanganan bencana. Sembilan pihak swasta dipanggil sebagai saksi dalam penyidikan perkara yang telah menyeret lima tersangka tersebut.
Pemanggilan ini memperluas penelusuran KPK terhadap pihak-pihak yang diduga berkaitan dengan pengelolaan dana kebencanaan. Sejumlah direktur perusahaan swasta masuk dalam daftar pemeriksaan, memperlihatkan bahwa penyidikan tidak berhenti pada pejabat dan pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan saksi dijadwalkan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Sembilan saksi tersebut terdiri atas AS dan J dari kalangan swasta, IRF selaku Komisaris PT Trans Lintas Selaras, WH selaku Direktur PT Lakone Komunika Jaya Abadi, serta DM selaku Direktur PT Menara Internusa Pratama.
KPK juga memanggil KAG selaku Direktur PT Betawi Putra Logistik, RN selaku Direktur PT Indoprima Trans, MN selaku Direktur PT Lintas Jaya Express, dan CM selaku Direktur PT Lintas Jaya Logistik.
Berdasarkan data KPK hingga pukul 11.39 WIB, baru empat saksi yang tercatat memenuhi panggilan, yakni AS, KAG, RN, dan CM. Sementara itu, kehadiran lima saksi lainnya belum diketahui.
Pemeriksaan terhadap jajaran perusahaan swasta tersebut menjadi bagian dari upaya KPK mengurai dugaan korupsi dana penanganan bencana di BNPB, termasuk menelusuri keterkaitan pihak-pihak yang diduga berhubungan dengan perkara.
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di lingkungan BNPB pada 13 Oktober 2026. Dalam operasi tersebut, 15 orang diamankan. Sehari kemudian, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka.
Salah satu tersangka adalah BS, adik Letnan Jenderal TNI berinisial S yang saat OTT berlangsung menjabat Kepala BNPB. BS juga diketahui pernah menjadi tenaga ahli Kepala BNPB ketika S masih aktif menduduki jabatan tersebut.
Empat tersangka lainnya yakni Gabriel Purwaka Sigit (GPS), pejabat pembuat komitmen sekaligus Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB; Richard Erlangga (RE), tenaga ahli Kepala BNPB; Gery Prasetiawan (GP), Direktur PT Trans Lintas Selaras; serta Syifa Nrika Ghifarian (SNG), pihak swasta.
Penyidikan KPK juga telah menjangkau penelusuran aset. Pada 16 Oktober 2026, lembaga antirasuah menyita barang bukti senilai sekitar Rp5,47 miliar.
Barang bukti tersebut meliputi 7.500 dolar AS, 9.000 dolar Singapura, uang tunai Rp3,35 miliar, 56 keping emas dengan berat total 133 gram senilai sekitar Rp315,8 juta, tabungan emas seberat 192 gram senilai Rp452 juta, serta aset kripto senilai Rp1,10 miliar.
KPK turut menggeledah ruang Kepala BNPB dan sejumlah ruangan lain di kantor BNPB setelah penetapan tersangka. Penggeledahan tersebut menjadi bagian dari pengumpulan bukti untuk mengungkap dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan lembaga penanggulangan bencana itu.
Di sisi lain, KPK telah menyampaikan informasi mengenai dugaan keterlibatan Letjen TNI S kepada Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI.
Pada 20 Oktober 2026, KPK juga mengirimkan surat kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto terkait dugaan keterlibatan dua prajurit aktif dalam perkara tersebut.
Penyidikan kasus dana penanganan bencana BNPB kini terus berkembang. Pemanggilan sembilan pihak swasta, termasuk jajaran direksi sejumlah perusahaan, menjadi langkah lanjutan KPK untuk menelusuri keterkaitan pihak lain dalam perkara yang telah menyeret pejabat BNPB dan kalangan swasta tersebut.
