Jakarta, Kakinews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Jaksa Penuntut Umum (JPU) menegaskan tidak akan mundur dalam membuktikan perkara dugaan korupsi yang menjerat mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim. Jaksa memastikan seluruh unsur pidana dalam dakwaan akan diuji melalui alat bukti yang sah di persidangan.
Penegasan tersebut disampaikan JPU saat membacakan tanggapan atas nota keberatan atau eksepsi yang diajukan Silmy Karim bersama tim penasihat hukumnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).
Jaksa menilai keberatan Silmy mengenai dirinya yang tidak pernah tertangkap tangan dalam perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi tidak memiliki relevansi dengan terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana yang didakwakan.
Menurut JPU, status tertangkap tangan bukan merupakan syarat untuk membuktikan seseorang melakukan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, ada atau tidaknya operasi tangkap tangan (OTT) tidak dapat dijadikan tolok ukur untuk menggugurkan dakwaan.
“Penuntut umum akan membuktikan unsur-unsur tindak pidana tersebut melalui alat bukti yang sah dalam pemeriksaan pokok perkara,” ujar jaksa di hadapan majelis hakim.
JPU juga menegaskan, ketentuan Pasal 12 huruf e maupun Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mensyaratkan pelaku harus tertangkap ketika sedang menjalankan perbuatannya.
“Ada atau tidaknya keadaan tertangkap tangan tidak menentukan terpenuhinya atau tidaknya unsur Pasal 12 huruf e maupun Pasal 12B Undang-Undang Tipikor,” tegas jaksa.
Bukan Soal OTT
Jaksa turut menyoroti keberatan Silmy yang mempermasalahkan proses kedatangannya ke gedung KPK serta persoalan apakah dirinya benar-benar ditangkap dalam operasi tangkap tangan.
JPU menyebut persoalan tersebut merupakan bagian dari aspek hukum acara yang harus dinilai berdasarkan fakta dan dokumen tindakan hukum. Hal itu, menurut jaksa, tidak boleh dicampuradukkan dengan pembuktian materiil mengenai dugaan tindak pidana.
“Oleh karenanya, terdakwa tidak dapat mencampuradukkan persoalan mengenai keadaan tertangkap tangan dengan persoalan pembuktian unsur pidana yang menjadi dasar dakwaan,” kata jaksa.
Dakwaan Dinilai Sah
Selain membantah argumentasi mengenai OTT, JPU menyatakan surat dakwaan terhadap Silmy Karim telah memenuhi ketentuan formal dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP.
Jaksa berpendapat uraian dakwaan telah menjelaskan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai perbuatan yang dituduhkan, termasuk waktu serta lokasi terjadinya tindak pidana.
Atas pertimbangan tersebut, JPU meminta majelis hakim menolak eksepsi Silmy Karim dan tim penasihat hukumnya. Jaksa juga meminta agar perkara tidak berhenti pada pemeriksaan keberatan, melainkan dilanjutkan ke tahap pembuktian.
Dakwaan Rp35 Miliar
Dalam perkara ini, Silmy Karim didakwa menerima uang sebesar Rp1,2 miliar terkait dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA). Selain itu, ia juga didakwa menerima gratifikasi dengan nilai mencapai Rp33,8 miliar.
Dalam dakwaan yang dibacakan pada 29 Oktober 2026, jaksa menguraikan sejumlah dokumen keimigrasian yang menjadi objek dugaan pemerasan. Dokumen tersebut mencakup Izin Tinggal Kunjungan (ITK), Izin Tinggal Terbatas (ITAS), Izin Tinggal Tetap (ITAP), hingga proses perubahan atau alih status izin tinggal.
Silmy Karim bersama sejumlah pihak didakwa melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 20 huruf c dan Pasal 127 ayat (1) KUHP.
Dengan ditolaknya eksepsi yang diminta JPU, nasib keberatan Silmy kini berada di tangan majelis hakim. Apabila eksepsi ditolak, perkara akan berlanjut ke pemeriksaan pokok perkara, tempat jaksa harus menguraikan dan membuktikan seluruh tuduhan yang telah dituangkan dalam surat dakwaan.
