Jakarta, Kakinews.id – Kejaksaan Agung (Kejagung) mulai membongkar dugaan jejaring korporasi di balik skandal korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara. Enam kantor perusahaan tambang di Kendari, Konawe Utara, hingga Buton Tengah digeledah. Langkah ini mempertegas bahwa penyidikan tidak lagi berhenti pada PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ), tetapi mulai merambah perusahaan-perusahaan yang diduga memiliki hubungan bisnis dan afiliasi dengan korporasi tersebut.
Penggeledahan itu menjadi babak baru dalam upaya mengurai dugaan praktik penyimpangan perizinan, aktivitas penambangan, hingga transaksi penjualan nikel yang diduga merugikan keuangan negara. Nama Arif Kurniawan (AK) turut menjadi sorotan dalam pengembangan perkara yang kini mulai menyasar pertanggungjawaban korporasi.
Sebelumnya, penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) telah menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi pada Jumat, 6 November 2026. Penetapan tersebut dilakukan setelah penyidik mengumpulkan alat bukti dan melaksanakan gelar perkara.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, menegaskan penetapan tersangka korporasi merupakan hasil pengembangan penyidikan dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013–2025.
“Berdasarkan pengumpulan alat bukti yang cukup serta berdasarkan hasil gelar perkara (ekspose), Tim Penyidik telah menetapkan PT BSJ sebagai Tersangka Korporasi pada Jumat, 6 November 2026,” kata Anang, Selasa (10/11/2026).
Tak berhenti pada PT BSJ, penyidik langsung memperluas penelusuran terhadap sejumlah perusahaan yang diduga memiliki keterkaitan dengan korporasi tersebut. Pada Senin, 9 November 2026, tim penyidik bersama Tim Forensik Digital melakukan penggeledahan di enam lokasi.
Sasaran penggeledahan meliputi kantor PT Anugrah Nusantara Indonesia (ANI) di Kota Kendari dan lokasi tambangnya di Kabupaten Konawe Utara, kantor PT Karyatama Konawe Abadi (KAA) di Konawe Utara, dua kantor PT Anugrah Mineral Indonesia (AMI) di Kendari dan Buton Tengah, serta kantor PT Anugrah Mineral Indonesia Damai (AMID) di Buton Tengah.
Langkah Kejagung tersebut menjadi sinyal kuat bahwa penyidik tengah menelusuri kemungkinan keterhubungan sejumlah badan usaha dalam rangkaian aktivitas pertambangan yang sedang diusut. Hubungan bisnis, dokumen perizinan, kegiatan produksi, hingga transaksi penjualan menjadi aspek penting yang perlu dibongkar untuk mengetahui konstruksi perkara secara utuh.
Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen penting yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan. Di antaranya Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), serta berbagai dokumen pendukung lainnya.
Penyidik juga mengamankan barang bukti elektronik berupa laptop, telepon genggam, dan komputer pribadi. Perangkat tersebut akan diperiksa melalui proses forensik digital guna menelusuri informasi, komunikasi, serta data transaksi yang berhubungan dengan perkara.
Anang menegaskan, seluruh barang bukti yang disita akan diteliti untuk mengungkap hubungan kegiatan usaha perusahaan-perusahaan tersebut dengan PT BSJ.
“Tim Penyidik akan meneliti barang bukti yang disita untuk mendalami keterkaitannya dengan kegiatan usaha PT BSJ dan perusahaan yang diduga terafiliasi dengan PT BSJ,” ujar Anang.
Dalam konstruksi perkara, PT BSJ diduga melakukan manipulasi sejumlah dokumen untuk memperoleh sekaligus meningkatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Konawe Utara.
Dokumen yang diduga dimanipulasi mencakup studi kelayakan, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), hasil eksplorasi, hingga RKAB. Penyidik juga mendalami penerbitan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 485 Tahun 2014 yang berkaitan dengan perizinan perusahaan tersebut.
Persoalan ini semakin serius lantaran PT BSJ diduga masih menjalankan aktivitas penambangan setelah masa berlaku IUP berakhir pada 2015. Penyidik kini mengusut dugaan kerja sama dengan penyelenggara negara untuk memperpanjang izin melalui mekanisme suspend yang diduga tidak sesuai ketentuan.
Mekanisme tersebut menjadi salah satu titik krusial penyidikan. Sebab, penyidik harus mengungkap bagaimana perusahaan diduga dapat mempertahankan aktivitas pertambangan ketika masa berlaku izin telah berakhir, termasuk siapa saja pihak yang berperan dalam proses tersebut.
Tak hanya dugaan manipulasi perizinan, penyidik juga mengusut aktivitas penambangan di kawasan hutan lindung. PT BSJ diduga menggunakan dokumen IUP miliknya untuk memperjualbelikan hasil tambang seolah-olah berasal dari wilayah konsesi yang memiliki legalitas.
Dugaan praktik pemberian uang kepada penyelenggara negara turut menjadi perhatian. PT BSJ disinyalir memberikan sejumlah uang agar evaluasi dan verifikasi atas kelengkapan serta kebenaran dokumen perusahaan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Rangkaian dugaan tersebut membuka ruang penelusuran yang lebih luas, terutama mengenai pihak-pihak yang diduga menikmati keuntungan dari aktivitas penambangan dan perdagangan nikel. Penyidik tidak hanya dituntut mengurai dugaan pelanggaran administrasi perizinan, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya keuntungan ilegal yang mengalir kepada pihak lain.
Kejagung menduga aktivitas penambangan dan penjualan hasil tambang tersebut memberikan keuntungan kepada PT BSJ sekaligus mengakibatkan kerugian keuangan negara. Untuk memastikan besaran kerugian, penyidik telah meminta penghitungan kerugian keuangan negara dan menerbitkan surat tugas bagi ahli.
Sebelum menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi, penyidik telah memeriksa 36 saksi serta mengumpulkan dokumen dan barang bukti elektronik. Penyitaan dalam rangkaian penyidikan juga telah memperoleh persetujuan pengadilan negeri.
Penetapan PT BSJ sebagai tersangka korporasi dituangkan dalam Surat Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan JAM PIDSUS Nomor 58/F.2/Fd.2/11/2026 tertanggal 6 November 2026.
Sementara itu, penyidikan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Prin-68/F.2/Fd.2/09/2025 tanggal 29 September 2025 juncto Nomor Prin-134a/F.2/Fd.2/11/2026 tanggal 5 November 2026.
PT BSJ disangkakan melanggar sejumlah ketentuan pidana dalam KUHP berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sangkaan kesatu primair menggunakan Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c KUHP juncto Pasal 18 juncto Pasal 20 UU Tipikor. Sementara sangkaan subsidair menggunakan Pasal 3 juncto Pasal 18 juncto Pasal 20 UU Tipikor juncto Pasal 618 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c KUHP.
Selain itu, terdapat sangkaan alternatif kedua, yakni Pasal 5 ayat (1) juncto Pasal 20 UU Tipikor, atau sangkaan ketiga Pasal 606 ayat (1) juncto Pasal 49 KUHP.
Dengan penetapan PT BSJ sebagai tersangka korporasi dan penggeledahan enam lokasi perusahaan, Kejagung kini menghadapi pekerjaan besar untuk membongkar kemungkinan jejaring korporasi dalam perkara tambang nikel tersebut.
PT Karyatama Konawe Abadi, PT Anugrah Nusantara Indonesia, PT Anugrah Mineral Indonesia, dan PT Anugrah Mineral Indonesia Damai menjadi perusahaan yang keterkaitannya dengan kegiatan usaha PT BSJ tengah didalami penyidik. Namun, status dan peran masing-masing perusahaan harus ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan serta alat bukti yang diperoleh.
Kejagung tidak boleh berhenti pada penggeledahan dan penyitaan dokumen. Penyidik harus menelusuri secara menyeluruh hubungan antarkorporasi, legalitas konsesi, dugaan manipulasi dokumen, aliran uang, hingga pihak-pihak yang diduga menikmati hasil pertambangan.
Pengusutan juga perlu memastikan apakah terdapat pihak lain yang turut berperan dalam mempertahankan aktivitas tambang setelah izin berakhir. Sebab, apabila dugaan tersebut terbukti, perkara ini bukan sekadar persoalan penyalahgunaan izin pertambangan, melainkan juga menyangkut dugaan keterlibatan korporasi dan penyelenggara negara dalam rangkaian praktik yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Kini, publik menunggu keberanian Kejagung membongkar seluruh mata rantai perkara, termasuk menelusuri aliran keuntungan dan menetapkan pertanggungjawaban setiap pihak yang terbukti terlibat berdasarkan hukum.
