Jakarta, Kakinews.id – Aliran uang hasil penjualan batu bara PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT) terus mengungkap jejak transaksi bernilai jutaan dolar AS. Kali ini, nama PT Dayak Membangun Pratama mencuat setelah tercatat menerima aliran dana sebesar USD6 juta dalam surat dakwaan perkara dugaan korupsi yang menjerat Samin Tan.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengungkapkan, dana tersebut ditransfer melalui rekening PT Dayak Membangun Pratama dalam lima tahap transaksi sepanjang Oktober 2023 hingga Januari 2024. Nilainya bukan jumlah kecil dan menjadi bagian dari rangkaian distribusi uang hasil penjualan batu bara PT AKT yang dipersoalkan dalam perkara tersebut.
Berdasarkan uraian dakwaan, transaksi pertama sebesar USD1 juta dilakukan pada 26 Oktober 2023. Selanjutnya, USD2 juta ditransfer pada 7 November 2023, disusul USD1 juta pada 24 November 2023.
Aliran dana berlanjut dengan transfer USD500 ribu pada 28 Desember 2023 dan USD1,5 juta pada Januari 2024. Jika diakumulasikan, PT Dayak Membangun Pratama tercatat menerima USD6 juta melalui lima kali pengiriman.
Nama perusahaan tersebut masuk dalam daftar entitas penerima pembayaran dari Rescom Mineral Trading FZE. Jaksa menguraikan bahwa pembayaran hasil penjualan batu bara PT AKT tidak seluruhnya disalurkan melalui satu jalur, tetapi dipecah dan dialihkan kepada sejumlah perusahaan maupun perorangan yang disebut memiliki hubungan afiliasi atau relasi dengan Samin Tan.
Dalam dakwaan, jaksa menyebut Samin Tan merupakan pemilik manfaat PT AKT. Sepanjang 2018 hingga 2025, penjualan batu bara PT AKT kepada Rescom Mineral Trading FZE mencapai 5.882.586,74 metrik ton dengan nilai sekitar Rp18,1 triliun.
Jaksa menduga pemecahan pembayaran tersebut merupakan bagian dari skema untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta yang bersumber dari penjualan batu bara PT AKT.
“Bahwa atas permintaan Terdakwa SAMIN TAN, pembayaran atas penjualan batubara milik PT AKT dari Rescom Mineral Trading FZE dipecah dan ditransfer kepada perusahaan-perusahaan dan perorangan yang terafiliasi maupun berelasi dengan Terdakwa SAMIN TAN,” demikian uraian dakwaan JPU yang dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Besarnya dana yang tercatat masuk ke PT Dayak Membangun Pratama menjadi salah satu mata rantai transaksi yang perlu diuji secara terbuka di persidangan. Namun, pencantuman nama perusahaan sebagai penerima pembayaran dalam dakwaan tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana oleh korporasi tersebut.
Samin Tan sendiri didakwa dalam perkara dugaan korupsi penyimpangan pengelolaan pertambangan PT AKT di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, sepanjang periode 2016–2026. Dalam perkara ini, jaksa menaksir kerugian keuangan negara mencapai Rp17,74 triliun.
JPU Nasrullah Syam juga mengungkap dugaan perintah Samin Tan kepada Direktur PT AKT, Bagus Jaya Wardhana, agar aktivitas penambangan, pengangkutan, dan penjualan batu bara dari kawasan hutan di wilayah tambang perusahaan tetap berjalan.
Padahal, menurut jaksa, Samin Tan mengetahui bahwa Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) PT AKT telah diakhiri melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3714 K/30/MEM/2017 tertanggal 19 Oktober 2017.
“Padahal, terdakwa Samin Tan mengetahui bahwa Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B) milik perusahaannya tersebut telah diterminasi (diakhiri) berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 3714 K/30/MEM/2017 pada tanggal 19 Oktober 2017,” kata JPU dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Kamis (5/11/2026).
Tak hanya itu, dakwaan juga menguraikan sejumlah pihak yang disebut memperoleh keuntungan dari perkara tersebut. Selain Samin Tan yang didakwa memperkaya diri sebesar Rp17,74 triliun, pihak KUPP/KSOP Rangga Ilung disebut menerima Rp3,98 miliar, sedangkan Muhammad Juni Eka Wardana disebut memperoleh Rp170,47 miliar.
Deretan transaksi bernilai besar tersebut memperlihatkan kompleksitas aliran pembayaran hasil penjualan batu bara PT AKT. Persidangan menjadi ruang pembuktian untuk mengurai tujuan transfer, hubungan para penerima dana, serta dugaan peran masing-masing pihak dalam rangkaian transaksi tersebut.
Aliran USD6 juta ke PT Dayak Membangun Pratama pun menjadi salah satu bagian yang patut dicermati dalam pembuktian perkara Samin Tan. Seluruh dugaan dan konstruksi hukum yang disampaikan jaksa tetap harus dibuktikan di hadapan majelis hakim.
