Jakarta, Kakinews.id – Polri akhirnya menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta Nasution, salah satu perwira tinggi yang terseret kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Pemecatan ini menjadi pukulan telak bagi institusi Bhayangkara karena perkara tersebut turut menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Putusan pemecatan dijatuhkan melalui sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang digelar Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menegaskan, majelis etik menyatakan Ahrie terbukti melakukan pelanggaran sehingga dijatuhi hukuman PTDH.
“Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Polri,” kata Isir.
Ahrie yang sebelumnya menjabat Kepala Divisi Hukum Polri menjadi perwira tinggi pertama dari empat tersangka dalam perkara penyadapan ilegal tersebut yang dijatuhi sanksi pemecatan melalui sidang etik.
Seret Eks Kapolri
Kasus ini mencuat setelah Bareskrim Polri menetapkan tiga perwira tinggi sebagai tersangka pada 3 November 2026. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso.
Kabareskrim Komjen Asep Safrudin menyatakan ketiganya diduga terlibat dalam penyadapan tanpa prosedur resmi terhadap nomor telepon Presiden Prabowo serta sejumlah pejabat dan tokoh nasional.
“Penyidik telah menetapkan tersangka terhadap LSP, ASN, EH,” kata Asep.
Penyidik menduga aktivitas penyadapan berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026 tanpa surat permohonan penyidik maupun laporan polisi sebagai dasar pelaksanaannya.
Sasaran penyadapan diduga tidak hanya Presiden Prabowo. Sejumlah pejabat negara, tokoh politik, insan media, organisasi masyarakat, LSM, hingga kalangan pengusaha juga disebut masuk dalam daftar target.
“Pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha,” ujar Asep.
Dugaan Hapus Bukti
Penyidikan kemudian berkembang ke dugaan penghapusan data elektronik hasil penyadapan pada Oktober 2026. Bareskrim menetapkan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka keempat pada 5 November 2026.
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto mengungkapkan, Slamet diduga memberikan persetujuan atas aktivitas penyadapan ilegal tersebut.
Penyidik menduga Ahrie Sonta dan Eko Hadi Santoso harus mendapatkan persetujuan Slamet dalam menjalankan kegiatan penyadapan.
Bahkan, pada awal Oktober 2026, Ahrie diduga meminta persetujuan Slamet untuk menghapus berkas hasil penyadapan.
“Tersangka SU meng-ACC melakukan penghapusan terhadap file hasil penyadapan selama ini,” kata Suhermanto.
Dugaan penghapusan data elektronik tersebut kini menjadi salah satu materi penyidikan karena disinyalir berkaitan dengan upaya menghilangkan jejak aktivitas penyadapan yang tidak melalui prosedur hukum.
Tiga Jenderal Ditahan
Dari empat perwira tinggi yang telah ditetapkan sebagai tersangka, tiga orang, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, dan Eko Hadi Santoso, telah ditahan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.
Sementara itu, Slamet Uliandi belum menjalani penahanan karena kondisi kesehatannya setelah mengalami strok.
Di tengah proses hukum tersebut, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyatakan kemarahannya atas dugaan pengkhianatan yang dilakukan personel Polri sendiri.
Ia menegaskan tidak akan memberikan perlakuan khusus kepada siapa pun yang terlibat, termasuk anggota institusi kepolisian.
“Ini adalah perbuatan yang sangat-sangat mengkhianati kita semua. Saya dan rekan-rekan merasakan terkhianati,” kata Suyudi.
“Siapa pun pelakunya, termasuk dari institusi Polri sendiri atau oknumnya, pasti saya tindak tegas,” tegasnya.
Bareskrim masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk pihak yang diduga memberikan perintah dalam operasi penyadapan tersebut.
