Oleh Denny JA*
JAKARTA, KAKINEWS.ID – Ada saat ketika sejarah tidak bergerak melalui suara meriam. Tidak melalui demonstrasi besar. Tidak pula melalui pemilu yang mengubah peta kekuasaan.
Sejarah kadang bergerak dalam sebuah ruangan tertutup. Dua pemimpin duduk berhadapan. Mereka berbicara, sementara jutaan orang tidak mengetahui apa yang sedang dipertaruhkan.
Selasa, 10 November 2026, sebuah pertemuan berlangsung selama sekitar dua setengah jam. Presiden Prabowo Subianto menerima Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ketika pertemuan itu berakhir, publik memperoleh sebuah kabar yang berpotensi mengubah perjalanan politik Indonesia. Gibran telah menyampaikan niat mengundurkan diri.
Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, niat itu disampaikan di tengah dinamika setelah putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung tentang dokumen pendidikan yang digunakan Gibran dalam pencalonan 2024. Gibran juga meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumennya melalui Peradilan Tata Usaha Negara.
Belum ada pengunduran diri yang dinyatakan efektif. Belum ada pergantian wakil presiden. Tetapi sebuah kemungkinan besar telah memasuki ruang sejarah.
Pertanyaan terpenting mungkin bukan lagi siapa yang akan menjadi wakil presiden berikutnya. Pertanyaannya jauh lebih mendasar.
Dapatkah sebuah bangsa menjadi lebih dewasa ketika pemimpinnya menghadapi ujian untuk melepaskan kekuasaan?
Dan dapatkah peristiwa ini menjadi kesempatan memperkuat pemerintahan Presiden Prabowo, tanpa melemahkan demokrasi yang menjadi fondasi republik?
Di sanalah kita perlu memulai perenungan.
Niat mundur Gibran menambah keguncangan politik Indonesia, setelah skandal penyadapan dan wacana hak menyatakan pendapat di DPR mengemuka. Dalam keadaan seperti ini, kecemasan mudah tumbuh: apakah republik sedang kehilangan keseimbangan, atau sedang belajar menemukannya kembali?
Saya teringat Friedrich Nietzsche dalam Twilight of the Idols: “Apa yang tidak membunuhku membuatku lebih kuat.” Namun, bagi sebuah bangsa, kalimat itu memerlukan syarat.
Sebab, luka dapat menyembuhkan kesombongan, tetapi juga menumbuhkan dendam. Sebuah krisis dapat mendewasakan demokrasi, sekaligus membuka jalan bagi mereka yang ingin merusaknya.
Bangsa menjadi lebih kuat ketika keguncangan mendorongnya membuka fakta, memperbaiki aturan, dan membangun lembaga yang mampu mencegah kesalahan serupa diwariskan kepada generasi berikutnya.
Tanpa pembelajaran itu, kita hanya berganti kegaduhan. Nama pelakunya berubah, sedangkan kelemahannya tetap sama, seperti rumah yang dicat ulang setiap kali fondasinya retak.
Bagi saya, seluruh kegaduhan politik ini hanya memperoleh makna jika mengantarkan Indonesia menuju demokrasi yang lebih matang dan pemerintahan Prabowo yang lebih efektif.
Persoalan Gibran menjadi salah satu ujian untuk mencapai kedua tujuan tersebut. Cara kita menyelesaikannya akan menentukan kepercayaan kepada hukum dan kemampuan pemerintahan melanjutkan pekerjaannya.
Gibran berhak diperlakukan adil. Masyarakat berhak memperoleh penjelasan. Lembaga negara wajib memeriksa persoalan sesuai kewenangannya, dengan ukuran yang berlaku sama bagi setiap orang.
Keinginan membuktikan keabsahan dokumen harus menempuh jalur hukum yang memang tersedia. Bukti perlu diperiksa, kedudukan hukum dipastikan, dan putusan dihormati sesuai ketentuan yang berlaku.
Niat mundur memperoleh bobot moral melalui tindak lanjutnya: kesediaan menghadapi pemeriksaan, menerima konsekuensi yang sah, dan mendahulukan kepastian bagi publik ketika kepentingan pribadi dipertaruhkan.
Dalam keadaan demikian, kita juga perlu menjaga kemanusiaan. Menuntut pertanggungjawaban seorang pejabat dapat dilakukan dengan tegas, seraya tetap menghormati martabatnya sebagai sesama manusia.
Juan J. Linz dan Alfred Stepan memberikan kerangka penting dalam Problems of Democratic Transition and Consolidation (1996), tentang bagaimana demokrasi berakar setelah pergantian rezim.
Bagi keduanya, konsolidasi berlangsung ketika aturan demokratis menjadi pegangan bersama, termasuk dalam krisis, dan konflik politik diselesaikan melalui lembaga serta prosedur yang disepakati.
Ujian terberatnya datang ketika aturan menghasilkan sesuatu yang tidak kita sukai. Pada saat itulah terlihat seberapa dalam demokrasi telah menjadi bagian dari keyakinan kita.
Mudah menghormati pengadilan ketika putusannya menguntungkan. Lebih sulit menjaga penghormatan itu ketika putusannya merugikan kepentingan sendiri, sementara tersedia kekuasaan untuk menekan atau mengabaikannya.
Demikian pula, mudah membela kebebasan ketika kita berada di luar pemerintahan. Kedewasaan diuji ketika kebebasan yang sama digunakan untuk mengkritik pemerintahan yang kita dukung.
Dari ujian semacam itu, sebuah republik belajar menjadi dewasa: para pemimpinnya menerima batas, para pengkritiknya menjaga tanggung jawab, dan lembaganya bekerja tanpa harus menunggu persetujuan pihak terkuat.
Selain pengunduran diri, konstitusi menyediakan jalur lain. Pasal 7A dan 7B UUD 1945 mengatur pemberhentian wakil presiden melalui usul DPR, pemeriksaan Mahkamah Konstitusi, dan keputusan MPR.
Jika jabatan wakil presiden akhirnya kosong, baik karena pengunduran diri maupun pemberhentian, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur pemilihan penggantinya oleh MPR, dari dua calon yang diusulkan presiden.
Konstitusi menetapkan batas paling lambat enam puluh hari. Kepastian prosedur tersebut mengingatkan kita bahwa keberlanjutan republik harus melampaui nasib seorang pemegang jabatan.
Penyelesaian yang sah memberi kepastian kepada masyarakat dan pemerintah. Kepercayaan dapat pulih, sementara pelayanan publik tetap berjalan selama proses hukum menempuh jalannya.
Di titik ini, kematangan demokrasi membantu efektivitas pemerintahan. Lembaga yang dipercaya memungkinkan konflik ditangani secara tertib, sehingga negara tetap sanggup menjalankan tanggung jawabnya kepada rakyat.
Tetapi sekali lagi, belum tentu Gibran mengundurkan diri sebagai wakil presiden. Dalam bulan-bulan ini, kita akan memperoleh kejelasannya.
Penyelesaian persoalan Gibran dapat membantu pemerintah memperoleh kepastian politik. Manfaatnya bagi rakyat bergantung pada pembenahan cara kerja negara yang mengikuti kepastian tersebut.
Pengalaman ikut memenangkan lima pemilihan presiden membuat saya terus memikirkan satu pertanyaan: setelah suara dihitung, bagaimana kekuasaan membuktikan kegunaannya bagi kehidupan rakyat?
Dalam Pilpres 2024, data survei yang saya miliki menunjukkan bahwa kerja sama Prabowo dan Jokowi, melalui pasangan Prabowo–Gibran, membuka peluang kemenangan dalam satu putaran.
Survei LSI Denny JA pada 16–26 Januari 2024 mencatat kepuasan terhadap Jokowi sebesar 80,8 persen dan elektabilitas Prabowo–Gibran 50,7 persen. Untuk pertama kalinya dalam survei LSI Denny JA, pasangan tersebut melampaui ambang 50 persen.
Peneliti LSI Denny JA saat itu juga mencatat bahwa tingginya kepuasan terhadap Jokowi, yang diasosiasikan dengan keberlanjutan pemerintahannya, menjadi berkah elektoral bagi pasangan tersebut.
Namun, politik selalu memiliki dinamika dan kejutannya sendiri. Reuters, dalam laporan yang juga dimuat The Jakarta Post pada 10 November 2026, menggambarkan keretakan hubungan Prabowo dan Jokowi yang kian melebar.
Apa pun yang terjadi di antara keduanya, mandat presiden hari ini berada di tangan Prabowo.
Bagi saya, memperkuat pemerintahan Prabowo berarti membantu kebijakan yang bermanfaat, mengoreksi yang keliru, dan menjaga agar setiap keputusan tetap dapat diuji oleh rakyat.
Mandat politik perlu diterjemahkan menjadi kemampuan menggerakkan pemerintahan, menyelesaikan persoalan, dan menghasilkan perubahan.
Konsolidasi kekuasaan presiden, dalam pengertian yang saya maksud, adalah penyelarasan dukungan politik, kewenangan, dan tanggung jawab agar pemerintahan dapat menjalankan prioritas yang jelas.
Partai pendukung menyepakati arah kebijakan. Para menteri bekerja dengan pembagian tugas yang tegas. Perselisihan antarlembaga diselesaikan, sehingga keputusan tidak berhenti di meja rapat.
Para menteri dan pimpinan lembaga penanggung jawab program presiden perlu memastikan hasil evaluasi program diumumkan kepada publik. Setiap temuan pemeriksaan perlu ditindaklanjuti dalam tenggat yang jelas.
Keberanian memimpin tumbuh dari kesediaan menerima kenyataan, bahkan ketika menyakitkan, lalu menjawabnya dengan perbaikan bagi rakyat yang menggantungkan harapan pada keputusan negara.
Pada waktu yang sama, parlemen tetap mengawasi, pengadilan tetap mandiri, dan masyarakat tetap dapat bersuara. Melalui hubungan itulah kekuatan pemerintahan memperoleh kepercayaan.
Pengawasan membantu menemukan kesalahan. Kecakapan administrasi mengolah temuan menjadi perbaikan. Dukungan politik memungkinkan perbaikan itu dijalankan, sekalipun mengusik kenyamanan sebagian pihak di dalam pemerintahan.
Francis Fukuyama, melalui State-Building: Governance and World Order in the 21st Century (2004), membedakan luasnya kegiatan negara dari kekuatan lembaganya dalam melaksanakan tugas.
Pembedaan itu relevan bagi Indonesia. Pemerintah dapat memiliki banyak program sekaligus, sementara kemampuan melaksanakannya berbeda-beda, bergantung pada tenaga, organisasi, pembiayaan, dan pengetahuan yang tersedia.
Karena itu, penguatan Prabowo perlu menyentuh kemampuan paling mendasar: memilih prioritas, menunjuk pelaksana kompeten, memastikan koordinasi, serta memperbaiki kebijakan ketika hasilnya tidak sesuai harapan.
Presiden juga perlu menerima kenyataan secara utuh. Sebuah pemerintahan kehilangan kemampuan belajar ketika laporan bergerak ke atas sambil membuang setiap fakta yang tidak menyenangkan.
Kesetiaan kepada presiden mencapai makna terdalam ketika seseorang berani menyampaikan masalah lebih awal, sebelum masalah itu berubah menjadi penderitaan bagi rakyat.
Prabowo membawa agenda besar: makan bergizi gratis, Koperasi Desa Merah Putih, ketahanan pangan dan energi, penguatan pendidikan, serta kesehatan. Semua itu menyentuh kebutuhan yang menentukan masa depan masyarakat.
Gagasan tersebut berpotensi mengubah jalan hidup jutaan orang. Seorang anak yang memperoleh gizi dan pendidikan lebih baik memiliki kesempatan lebih besar untuk keluar dari kemiskinan.
Namun, antara gagasan besar dan perubahan kehidupan, terdapat pekerjaan panjang yang menuntut ketelitian. Di sana, niat baik berhadapan dengan kemampuan organisasi dan keterbatasan anggaran.
Program makan bergizi menuntut bahan yang aman, pengadaan yang bersih, distribusi yang tepat, serta pengukuran dampak terhadap kesehatan anak. Koperasi Desa Merah Putih memerlukan pengelola profesional, usaha yang layak, dan pengawasan anggota. Ketahanan pangan memerlukan kepastian air, benih, penyimpanan, dan akses pasar.
Detail seperti inilah yang menentukan apakah sebuah gagasan benar-benar menjadi pengubah keadaan. Sejarah besar sering bergantung pada pekerjaan kecil yang diselesaikan dengan benar.
Konsolidasi politik Prabowo dibutuhkan agar seluruh pekerjaan itu bergerak. Namun, dukungan itu juga harus menghasilkan disiplin memilih. Ketika semua program dinyatakan paling mendesak, anggaran dan perhatian birokrasi tersebar terlalu tipis untuk menghasilkan perubahan berarti.
APBN memaksa kita mengakui bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi. Di balik tabel anggaran, ada kehidupan manusia: tambahan dana bagi sebuah proyek selalu perlu ditimbang bersama kebutuhan sekolah, layanan kesehatan, dan perlindungan keluarga miskin.
Karena itu, keberanian memimpin mencakup keberanian menentukan urutan: mana yang harus segera dikerjakan, mana yang perlu diuji dahulu, dan mana yang harus ditunda.
Setiap prioritas membutuhkan tujuan terukur, penanggung jawab yang jelas, serta tenggat evaluasi. Program yang berhasil dapat diperluas. Program yang tersendat perlu diperbaiki. Program yang tidak memberikan manfaat sepadan harus dapat disesuaikan, sekalipun pernah diumumkan dengan meriah.
Kematangan demokrasi memberi manfaat langsung pada tahap ini. Keluhan warga, pemeriksaan anggaran, dan kritik terbuka menjadi bahan bagi presiden untuk memperbaiki pelaksanaan program. Ketika warga melihat suaranya menghasilkan perbaikan, kepercayaan kepada pemerintah dan demokrasi tumbuh bersama.
Saya ingin melihat konsolidasi yang memperpendek jarak antara keputusan presiden dan perubahan kehidupan rakyat. Di sepanjang jarak itulah kualitas pemerintahan sesungguhnya diuji.
Jika setelah kegaduhan ini hukum lebih dipercaya dan pemerintahan Prabowo lebih mampu memenuhi kebutuhan rakyat, republik telah memperoleh sesuatu yang lebih berharga daripada pergantian tokoh.
Demokrasi yang matang menjaga kekuasaan tetap terbuka terhadap koreksi. Pemerintahan yang efektif memastikan koreksi itu menghasilkan perbaikan yang dapat dirasakan dalam kehidupan warga.
Itulah syarat yang perlu kita tambahkan pada renungan Nietzsche. Sebuah bangsa menjadi lebih kuat ketika ia bersedia mempelajari lukanya dan memperbaiki penyebabnya.
Di awal tulisan ini, dua pemimpin duduk dalam sebuah ruangan tertutup. Makna sejarah pertemuan tersebut kelak akan ditentukan oleh apa yang terjadi di luarnya.
Di luar ruangan itu, kehidupan terus berjalan. Ada keluarga yang menunggu pekerjaan, anak yang membutuhkan gizi, serta warga yang ingin percaya kepada keadilan.
Mereka memerlukan pemerintah yang mampu bekerja dan lembaga yang dapat dipercaya. Mereka juga memerlukan kebebasan untuk menyatakan bahwa sesuatu telah berjalan keliru.
Seluruh kegaduhan politik ini memperoleh makna ketika kedua kebutuhan itu semakin terpenuhi: rakyat lebih terlindungi oleh demokrasi, dan lebih terlayani oleh pemerintahan Prabowo.
Presiden yang kuat mampu membawa rakyat keluar dari kesulitan. Demokrasi yang matang memastikan rakyat tetap dapat mengingatkannya pada janji, setiap kali arah kekuasaan menyimpang.***
*Denny JA ialah penulis dan sastrawan
Artikel opini tersebut tidak mewakili pandangan redaksi
Referensi
- Nietzsche, Friedrich. 1889. Twilight of the Idols, or, How to Philosophize with a Hammer. Bagian “Maxims and Arrows”, aforisme 8.
- Linz, Juan J., dan Alfred Stepan. 1996. Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Linz, Juan J., dan Alfred Stepan. 1996. “Toward Consolidated Democracies.” Journal of Democracy, 7(2), hlm. 14–33.
- Fukuyama, Francis. 2004. State-Building: Governance and World Order in the 21st Century. Ithaca: Cornell University Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 7A dan 7B tentang pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden, serta Pasal 8 ayat (2) tentang pengisian kekosongan jabatan wakil presiden.
- ANTARA. 10 November 2026. “Wapres Gibran Tetap Bekerja seperti Biasa meski Ajukan Mundur.” Laporan atas keterangan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
- Kompas.com. 10 November 2026. “Gibran Sampaikan Niat Mundur dari Kursi Wapres, Ini Alasannya.”
- Kompas.com. 31 Januari 2024. “Survei LSI Denny JA: Anies-Muhaimin 22 Persen, Prabowo-Gibran 50,7 Persen, Ganjar-Mahfud 19,7 Persen.”
- Reuters. 6 November 2026. “Explainer: The Schisms between Indonesia’s President and His Popular Predecessor.” Dimuat ulang The Jakarta Post, 10 November 2026, dengan judul “What’s Behind the Schism between President Prabowo and His Predecessor Jokowi.”
- Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden. 15 Agustus 2025. “Dari Pangan hingga Investasi, Presiden Prabowo Sampaikan Delapan Agenda Prioritas RAPBN 2026.” Sekretariat Negara Republik Indonesia.
