JAKARTA, KAKINEWS.ID – Sedikitnya 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari delapan fraksi mengusulkan hak menyatakan pendapat perkara ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Jumlah tersebut memenuhi syarat minimal 25 orang untuk mengajukan hak menyatakan pendapat.

Hak menyataka pendapat itu disampaikan perwakilan anggota DPR kepada pimpinan dalam  rapat Komisi VIII di Jakarta, Rabu 11 November 2026 yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR dari Fraksi Nasional Demokrat Saan Mustopa.

Lihat Juga:
Surokim Abdussalam: Khofifah Layak Dipertimbangkan Jadi Wapres Dampingi Presiden Prabowo Subianto

Turut hadir Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Cucun Ahmad Syamsurijal.

Menurut Saan, berdasarkan Pasal 20A Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, DPR mempunyai hak angket, hak interpelasi, dan hak menyataka pendapat.

Hak Menyatakan Pendapat, kataya, selanjutnya diatur dalam Pasal 79 Ayat 4 Undang-Undang MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD).

Lihat Juga:
Gibran dan Metafora Ayah

Salah satu poin dalam pasal itu, menurutnya, hak menyatakan pendapat bisa dilaksanakan untuk menyikapi dugaan presiden dan atau wakil presiden melanggar hukum atau tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi presiden dan atau wakil presiden.

Setelah itu, perwakilan masing-masing fraksi menyampaikan usulannya.

Anggota DPR pengusul hak menyatakan pendapat datang dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan: 14 anggota; Fraksi Partai Golongan Karya: 13 anggota; Fraksi Partai Nasional Demokrat: 69 anggota; Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa: 18 anggota;
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera: 28 anggota; Fraksi Partai Amanat Nasional: 1 anggota;
Fraksi Partai Demokrat: 18 anggota; Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya: 11 anggota;

Hak menyatakan pendapat ialah hak konstitusional DPR untuk menyampaikan pendapat resmi terhadap persoalan kenegaraan tertentu. Dasar hukumnya adalah Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 79 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, sebagaimana telah diubah.

Menurut Pasal 79 ayat (4) UU MD3, ada tiga situasi yang dapat menjadi dasar penggunaan HMP:
a. Kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa, baik di dalam negeri maupun internasional.

b. Tindak lanjut hak interpelasi atau hak angket, apabila DPR sebelumnya sudah menggunakan kedua hak tersebut.

c. Dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden, seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai presiden dan/atau wakil presiden.***

Sumber cnbcindonesia