KAKINEWS.ID | KALTENG – Pemerintah mengambil langkah tegas terhadap 11 perusahaan perkebunan di Pulau Kalimantan yang terindikasi bermasalah terkait kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Namun, dari daftar perusahaan yang menjadi sasaran penertiban hak guna usaha (HGU) tersebut, tidak satu pun berasal dari Kalimantan Tengah (Kalteng), meskipun provinsi ini menjadi salah satu daerah yang mengalami dampak serius Karhutla sepanjang tahun 2026.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa penertiban tersebut merupakan tindak lanjut rekomendasi Kabareskrim Polri setelah dilakukan evaluasi terhadap perusahaan pemegang HGU yang terindikasi berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan.
Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers evaluasi perizinan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta, Senin (9/11/2026) lalu.
Sebanyak 11 perusahaan tersebut tersebar di tiga provinsi, yakni Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.
Rinciannya sebagai berikut :
PT MIB di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan;
PT RKA di Kabupaten Melawi; PT SKM di Kabupaten Ketapang;
PT SAE di Kabupaten Landak;
PT BSLT di Kabupaten Kubu Raya;
PT BOS di Kabupaten Kapuas Hulu;
PT AER di Kabupaten Ketapang;
PT ANI di Kabupaten Landak, seluruhnya di Kalimantan Barat;
PT JMS, PT STP, dan PT API yang beroperasi di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat sesuai data perusahaan yang disampaikan pemerintah.
Nusron menjelaskan, penanganan terhadap 11 perusahaan tersebut dibagi ke dalam lima kategori.
Pertama, pencabutan seluruh HGU terhadap PT MIB seluas 4.000 hektare, PT RKA seluas 11.558,11 hektare, serta PT SKM dengan dua bidang lahan seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare.
Langkah tersebut didasarkan pada temuan kebakaran berulang, luas lahan terbakar lebih dari 50 persen, serta tidak memadainya sarana dan prasarana pencegahan maupun mitigasi kebakaran.
Kategori kedua menyangkut PT BSLT di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
HGU perusahaan seluas sekitar 2.300 hektare diketahui telah berakhir sejak 2020 dan dipastikan tidak akan diperpanjang atau diperbarui sehingga lahannya akan diambil alih negara.
Kategori ketiga mencakup tiga perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP), tetapi belum memperoleh HGU.
Ketiganya adalah PT ANI di Kabupaten Landak seluas sekitar 5.246 hektare, PT BOS di Kabupaten Kapuas Hulu seluas 4.750 hektare, dan PT AER di Kabupaten Ketapang seluas 5.134 hektare. Pemerintah memastikan HGU tidak akan diterbitkan dan akan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mengevaluasi izin usaha perkebunannya.
Sementara itu, kategori keempat berupa pencabutan sebagian HGU terhadap PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, dengan luas sekitar 1.510 hektare.
Adapun kategori kelima masih dalam proses pendalaman terhadap tiga perusahaan, yakni PT STP, PT API, dan PT JMS. Pemerintah masih melakukan pemeriksaan fisik lapangan dan pengukuran untuk menentukan apakah HGU perusahaan tersebut akan dicabut seluruhnya atau sebagian.
Hal lain yang turut menjadi perhatian adalah kepemilikan modal perusahaan.
Nusron mengungkapkan bahwa berdasarkan penelusuran beneficial ownership, sejumlah perusahaan tersebut memiliki investor atau pemegang saham yang berasal dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura.
Selain itu, terdapat pula investor dalam negeri yang identitasnya belum dapat disampaikan kepada publik karena masih dalam proses pendalaman.
KALTENG NIHIL, PUBLIK MENUNGGU KETEGASAN PENEGAKAN HUKUM
Tidak masuknya perusahaan asal Kalimantan Tengah dalam daftar 11 perusahaan tersebut memunculkan pertanyaan tersendiri.
Pasalnya, Kalteng merupakan salah satu wilayah yang menghadapi persoalan Karhutla serius, dengan dampak berupa kabut asap, gangguan kesehatan masyarakat, serta kerusakan lingkungan.
Kondisi tersebut menjadi alasan penting bagi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan kementerian terkait untuk memastikan bahwa seluruh perusahaan pemegang konsesi di Kalteng benar-benar telah diawasi dan diperiksa secara menyeluruh.
Tidak tercantumnya perusahaan Kalteng dalam daftar penertiban HGU ATR/BPN ini tidak serta-merta membuktikan bahwa seluruh perusahaan di wilayah tersebut bebas dari persoalan Karhutla.
Terlebih, Kementerian Kehutanan sebelumnya telah mengumumkan pencabutan izin terhadap lima perusahaan yang terkait penanganan Karhutla pada September 2026, termasuk perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Tengah.
Pada Oktober 2026, kementerian tersebut juga mengumumkan pembekuan izin enam perusahaan di Kalteng, sehingga penanganan melalui jalur kehutanan dan penertiban HGU ATR/BPN perlu dibedakan agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru.
Kini, masyarakat menunggu konsistensi pemerintah dalam mengusut dugaan keterlibatan korporasi di balik kebakaran hutan dan lahan.
Penertiban izin tidak boleh berhenti pada pengumuman administratif, tetapi harus diikuti pemeriksaan lapangan, transparansi hasil penyelidikan, pertanggungjawaban hukum apabila ditemukan unsur pidana, serta pemulihan lingkungan.
Bagi Kalimantan Tengah, persoalan utamanya bukan cuma ada atau tidaknya nama perusahaan dalam daftar pencabutan HGU.
Yang lebih penting adalah memastikan tidak ada korporasi yang luput dari pemeriksaan, pengawasan dan penyelidikan, hanya karena perbedaan kewenangan, jenis perizinan, maupun mekanisme penegakan regulasi hukum.
