Jakarta, Kakinews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus dugaan pengondisian audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang, Jawa Tengah. Dugaan ini membuka persoalan serius mengenai independensi pemeriksaan keuangan negara, terutama jika temuan auditor diduga dapat diatur atau dihapus.
KPK tengah mendalami dugaan intervensi terhadap proses audit tersebut. Bahkan, penyidik menemukan indikasi pola yang mirip dengan perkara dugaan korupsi di Kabupaten Klaten, yakni adanya dugaan penghapusan sejumlah temuan pemeriksaan BPK.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan, pendalaman dilakukan dengan memeriksa mantan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah berinisial ALH sebagai saksi pada Rabu (11/11/2026).
“Dalam pemeriksaan ini, penyidik mendalami soal dugaan adanya pengaturan audit BPK di Pemalang,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Budi juga menyebut penyidik menemukan kemiripan pola antara perkara Pemalang dan Klaten, khususnya terkait dugaan penghapusan temuan audit.
“Ini juga menjadi pola-pola yang mirip dengan apa yang terjadi di Klaten, bahwa ada dropping (penghapusan, red.) temuan BPK untuk beberapa audit,” ujarnya.
Dugaan tersebut menjadi perhatian karena audit BPK semestinya menjadi instrumen penting untuk mengungkap penyimpangan pengelolaan keuangan daerah. Jika temuan pemeriksaan dapat dihilangkan melalui pengondisian, objektivitas hasil audit berpotensi dipertanyakan.
Bupati Pemalang Terseret OTT KPK
Kasus ini berkaitan dengan penyidikan dugaan pemerasan di lingkungan Pemkab Pemalang yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 28 Juli 2026.
Dalam operasi tersebut, KPK menangkap Bupati Pemalang berinisial AW. Pada 30 Juli 2026, KPK mengumumkan empat tersangka dalam dua klaster dugaan pemerasan.
Klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan terhadap jajaran perangkat daerah dan pihak swasta. KPK menetapkan AW bersama orang kepercayaannya, MH alias GH, sebagai tersangka.
Penyidik menduga AW melalui GH meminta uang kepada sejumlah perangkat daerah dan pihak swasta untuk kepentingan pribadi. GH diduga mengumpulkan uang hingga Rp1,98 miliar.
Sementara itu, klaster kedua berkaitan dengan dugaan pemerasan terhadap AW yang melibatkan SBD dan ayahnya, LBS.
SBD merupakan anggota Polri yang diperbantukan sebagai staf administrasi di KPK. Ia diduga memberikan informasi mengenai proses administrasi penanganan perkara kepada LBS.
Informasi tersebut kemudian diduga dimanfaatkan LBS untuk meminta uang kepada AW dengan menawarkan pengurusan perkara di KPK.
Kini, penyidikan berkembang dengan munculnya dugaan pengondisian audit BPK. KPK masih mendalami keterkaitan dugaan pengaturan pemeriksaan tersebut dengan perkara yang tengah ditangani di Pemalang.
