Jakarta, Kakinews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan dugaan korupsi pengurusan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Penyidik kini menelusuri dugaan praktik setoran berjenjang dari kantor pertanahan (Kantah) daerah ke kantor wilayah (Kanwil) hingga tingkat pusat.
Penelusuran tersebut mengarah pada dugaan aliran uang yang melibatkan sejumlah pejabat di lingkungan ATR/BPN. KPK mendalami pola setoran yang diduga disalurkan melalui tersangka Arif Sugiyanto (ARF), mantan Bupati Kebumen.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan, pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat Kantor Wilayah ATR/BPN Jawa Timur menjadi salah satu pintu masuk untuk membongkar dugaan aliran uang tersebut.
Keterangan para saksi juga dikaitkan dengan temuan penyidik ketika menggeledah sejumlah lokasi yang berkaitan dengan Arif Sugiyanto. Dalam penggeledahan itu, penyidik menemukan dan menyita uang tunai dengan nilai fantastis, yakni lebih dari Rp100 miliar.
“Di antaranya berkaitan dengan dugaan setoran ke atas yang dilakukan pihak kantor di lingkungan Kementerian ATR/BPN yang di antaranya melalui Saudara ARF. Ini yang kemudian mengonfirmasi temuan saat rangkaian penggeledahan-penggeledahan bahwa dari pihak Saudara ARF ini ada penguasaan sejumlah uang yang nilainya cukup besar,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (11/11/2026).
Budi menegaskan, uang tunai lebih dari Rp100 miliar tersebut diamankan dalam rangkaian penggeledahan terhadap pihak Arif Sugiyanto.
“Di mana dalam peristiwa penggeledahan tersebut KPK kemudian mengamankan barang bukti uang tunai senilai lebih dari Rp100 miliar,” ungkapnya.
KPK Telusuri Pola Setoran dari Daerah hingga Pusat
Penyidik kini berupaya mengurai secara terperinci bagaimana mekanisme setoran tersebut berjalan, termasuk besaran uang, pihak penerima, serta tujuan pemberiannya.
KPK juga memeriksa sejumlah Kepala Kantor Pertanahan di Jawa Timur untuk mengonfirmasi dokumen, barang bukti elektronik, dan temuan uang tunai yang diduga berkaitan dengan aliran setoran dari daerah menuju pejabat di tingkat lebih tinggi.
“Ini yang kemudian terus dilakukan penelusuran. Setoran ini seperti apa polanya, peruntukannya untuk siapa, untuk apa, dan sebagainya semuanya masih dalam proses penelusuran oleh penyidik dalam materi-materi pemeriksaan saksi,” jelas Budi.
Menurut Budi, dugaan setoran tersebut memiliki nominal beragam dan berkaitan dengan sejumlah layanan pertanahan. Di antaranya pengurusan mutasi hingga penerbitan sertifikat HGB.
Temuan tersebut sekaligus menjadi bagian dari pendalaman KPK atas keluhan masyarakat mengenai tingginya biaya pengurusan sertifikasi tanah.
“Jadi memang beragam ya, setoran ada yang berkaitan dengan setoran layanan pertanahan dan pelayanan pertanahan ini juga beragam ya nominasinya, termasuk ini mengonfirmasi keluhan dari masyarakat terkait tingginya biaya dalam pengurusan sertifikasi tanah, baik pengurusan mutasi, untuk sertifikasi HGB, dan sebagainya. Dan masyarakat juga artinya keluhan ini terjawab dengan adanya pengungkapan perkara oleh KPK,” tuturnya.
KPK berharap pengungkapan perkara ini menjadi momentum pembenahan pelayanan pertanahan di ATR/BPN. Lembaga antirasuah mendorong sistem sertifikasi tanah yang lebih transparan, mudah diakses, terjangkau, dan tidak berbelit-belit.
Delapan Kepala Kantah Jawa Timur Diperiksa
Untuk membongkar dugaan rantai setoran tersebut, KPK memeriksa delapan Kepala Kantor Pertanahan di Jawa Timur pada Rabu (11/11/2026). Pemeriksaan berlangsung di Kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Timur.
Delapan saksi tersebut yakni Herman Hidayat selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan periode 2024 hingga sekarang; Wawas Setiawan selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang sejak April 2026; serta Suwono Budi Hartono, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan sejak Mei 2026 yang sebelumnya menjabat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk pada 2024 hingga April 2026.
Selanjutnya, Suamrlin selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro sejak April 2026; Suharno selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar sejak April 2026; Rully Handayani selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun sejak April 2026; Adolf Severlianus Puahadi selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi yang sebelumnya menjabat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun pada April 2024 hingga April 2026; serta Muhammad Arifin Siregar selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan sejak 2025.
Pada hari yang sama, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan sejumlah saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
Mereka antara lain Rosario de Marshal alias Hercules, sopir Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Perri Dwi Cahyono, asisten Kantah Bogor I Wilson Tambunan, serta bagian legal PT Summarecon Agung Tbk, Tredi Wibikasa.
Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya KPK mengurai konstruksi perkara dugaan suap pengurusan HGB, termasuk menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat dalam aliran uang dan mekanisme pelayanan pertanahan.
Hingga kini, penyidik masih mendalami pola, peruntukan, serta pihak-pihak yang diduga menerima setoran tersebut.
