KAKINEWS.ID, Jakarta-Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyatakan kesiapan untuk dilibatkan dalam pelaksanaan sidang kode etik profesi Polri guna mendorong proses penegakan etik yang objektif dan transparan.
Sekretaris Kompolnas, Drs. Arief Wicaksono, mengatakan kewenangan Kompolnas untuk meminta pelaksanaan sidang kode etik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 38 ayat (2) huruf f.
Hal tersebut disampaikan Arief dalam program Apa Kabar Indonesia Malam tvOne. Ia menjelaskan, meskipun kewenangan tersebut telah diatur, mekanisme pelibatan Kompolnas dalam proses persidangan belum dijelaskan secara terperinci.
Arief juga menyoroti persoalan hierarki kepangkatan dalam mekanisme sidang kode etik, terutama apabila perkara melibatkan pejabat dengan pangkat tertinggi di lingkungan Polri.
“Kalau memang nanti misalkan diberi kepercayaan, ya kita siap karena lebih netral,” ungkap Arief.
Kompolnas berharap mekanisme pelibatan tersebut mendapat perhatian agar pelaksanaan sidang kode etik berjalan sesuai ketentuan, menjunjung prinsip objektivitas, serta memberikan kepastian kepada masyarakat dalam proses penegakan etika profesi di lingkungan Polri.
Pernyataan tersebut muncul di tengah penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka. Kasus ini turut menjadi perhatian karena salah satu pihak yang terseret adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Polri memastikan para tersangka juga akan menjalani proses sidang kode etik profesi. Persoalan kemudian mengemuka terkait mekanisme persidangan, terutama dalam menentukan majelis kode etik apabila perkara melibatkan pejabat dengan pangkat tertinggi di lingkungan Polri.
