KAKINEWS.ID, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, meminta aparat kepolisian mengusut tuntas dugaan pemerkosaan terhadap seorang mahasiswi di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang dilaporkan menyeret nama Bupati Kupang, Yosef Lede.

Rieke mengatakan, ibu korban telah melaporkan dugaan tindak pidana tersebut ke Polda NTT pada Kamis, 12 November 2026. Polda NTT juga telah membenarkan penerimaan laporan dan saat ini tengah melakukan penyelidikan.

Menurut Rieke, proses hukum harus berjalan secara objektif tanpa memandang latar belakang maupun afiliasi politik pihak yang dilaporkan.

Lihat Juga:
Rieke Diah Pitaloka: Gibran Mundur, Konstitusi Tidak Boleh Mundur

“Apa pun afiliasi politik terlapor, polisi harus mengusut laporan tanpa pengistimewaan dan mendalami dugaan penyalahgunaan relasi kuasa,” kata Rieke dalam keterangannya, Minggu (15/11/2026).

Rieke mengungkapkan, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman telah menghubungi Kapolda NTT untuk meminta kepolisian proaktif menangani perkara tersebut.

Sementara itu, dari Komisi XIII DPR RI, Rieke telah berkomunikasi dengan Ketua Komnas HAM Anis Hidayah. Komnas HAM menyampaikan rencana menerjunkan tim ke lapangan untuk menghimpun fakta terkait kasus tersebut.

Lihat Juga:
Enam Saksi Kasus Dugaan Penyadapan Ajukan Pelindungan ke LPSK, Identitas Dirahasiakan

Rieke juga meminta agar informasi awal mengenai kemungkinan adanya korban lain turut diverifikasi.

Di sisi lain, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah menjangkau korban dan berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk memberikan pendampingan psikologis. Saat ini, korban berada di rumah aman milik Pemerintah Provinsi NTT.

Rieke mengapresiasi respons cepat jajaran PPA-PPO Polda NTT dan Pemerintah Provinsi NTT dalam memberikan perlindungan kepada korban.

Ia menegaskan, pengawalan terhadap proses penyelidikan harus terus dilakukan hingga tuntas, disertai jaminan perlindungan dan pendampingan bagi korban selama proses hukum berlangsung.

Selain itu, Rieke mendorong perluasan satuan Pelayanan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) yang pada tahap awal baru dibentuk di 11 Polda dan 22 Polres.

Menurutnya, perluasan satuan tersebut harus diikuti dengan kesiapan penyidik terlatih dan dukungan anggaran agar penanganan perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat berjalan optimal.