KAKINEWS.ID, Jakarta – Pimpinan Pusat Pemuda Persatuan Islam (PP Pemuda Persis) mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam pembangunan nasional. Hal ini menyusul pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Persatuan Islam (Persis) sebagai bagian dari kekuatan yang berada di belakang pemerintah.
Ketua Umum PP Pemuda Persis, Hilman Rasyid, menilai pernyataan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat keterlibatan organisasi kemasyarakatan Islam dalam pembangunan bangsa. Menurutnya, pembangunan nasional tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah, tetapi membutuhkan kontribusi seluruh elemen masyarakat.
“Membangun Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Dibutuhkan keterlibatan seluruh elemen bangsa, termasuk organisasi kemasyarakatan Islam, untuk bersama-sama menghadirkan gagasan, kontribusi, dan solusi bagi berbagai persoalan bangsa,” ujar Hilman dalam keterangannya di Bandung, Minggu (15/11/2026).
Ia menegaskan, kemitraan pemerintah dan masyarakat sipil perlu dibangun melalui keterbukaan serta kesediaan menerima kritik dan masukan. Menurut Hilman, kritik yang objektif dan bertanggung jawab merupakan bagian dari upaya menjaga arah pembangunan agar tetap berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Kesediaan pemerintah menerima masukan dan kritik merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Pemerintah membutuhkan pengawasan dan masukan publik agar kebijakan tetap berorientasi pada kepentingan rakyat,” katanya.
Hilman juga menilai umat Islam memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan nasional, terutama melalui sektor pendidikan, dakwah, penguatan karakter generasi muda, pemberdayaan ekonomi, dan pelayanan sosial.
Untuk itu, Pemuda Persis mendorong kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, organisasi kemasyarakatan Islam, perguruan tinggi, dunia usaha, serta berbagai elemen masyarakat. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia, memperkuat kemandirian ekonomi, dan mendorong pemerataan kesejahteraan.
Sebagai organisasi kepemudaan Islam, PP Pemuda Persis menyatakan siap berkontribusi dalam agenda kebangsaan dengan tetap menjaga independensi dan integritas organisasi.
“Kami ingin Pemuda Persis hadir sebagai bagian dari solusi, siap bekerja sama dalam agenda kemaslahatan, sekaligus tetap memiliki keberanian menyampaikan kritik dan masukan ketika terdapat kebijakan atau keadaan yang perlu diperbaiki,” ungkap Hilman.
Ia menambahkan, perbedaan pandangan dan kritik tidak seharusnya menjadi penghalang kolaborasi. Sebaliknya, dialog antarelemen bangsa diperlukan untuk menghasilkan kebijakan yang lebih baik demi kepentingan umat, rakyat, dan masa depan Indonesia.
