Jakarta, Kakinews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai memperluas bidikan dalam penyidikan dugaan korupsi tata kelola cukai rokok yang menyeret PT Djarum. Tak hanya membongkar dugaan penyimpangan di perusahaan tersebut, penyidik kini menelusuri kemungkinan keterlibatan perusahaan rokok lain yang terafiliasi maupun diduga menjalankan praktik serupa.

Langkah ini membuka peluang pengusutan perkara cukai rokok berkembang lebih luas. KPK bahkan belum memastikan apakah dugaan penyimpangan hanya terjadi di lingkungan PT Djarum atau melibatkan sejumlah perusahaan lain dalam industri rokok.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan penyidik masih menelusuri keterkaitan perusahaan-perusahaan lain, termasuk dugaan penyimpangan dalam tata kelola pengenaan tarif cukai.

“Ini masih akan terus ditelusuri terkait dengan apakah masih ada perusahaan-perusahaan lain yang terafiliasi dengan PT Djarum, termasuk kaitannya dengan tata kelola pengenaan tarif cukainya itu seperti apa,” kata Budi kepada wartawan, Minggu (15/11/2026).

Penyidikan tidak berhenti pada enam perusahaan yang sebelumnya telah digeledah. KPK juga membuka kemungkinan menemukan perusahaan lain yang diduga melakukan penyimpangan serupa.

“Apakah juga ada dugaan penyimpangan di dalam perusahaan-perusahaan lainnya, itu nanti masih akan terus ditelusuri oleh penyidik. Termasuk juga apakah ini berhenti di Djarum saja atau kemudian ada perusahaan-perusahaan lain yang juga diduga melakukan penyimpangan serupa, ini masih terus didalami,” ujarnya.

Pernyataan tersebut mengisyaratkan penyidikan masih menyimpan sejumlah persoalan yang harus dibongkar, terutama mengenai mekanisme penetapan tarif cukai, pihak-pihak yang terlibat, serta kemungkinan adanya pola penyimpangan yang melibatkan lebih dari satu perusahaan.

Meski demikian, KPK menegaskan perkara ini masih berada pada tahap penyidikan dengan surat perintah penyidikan (sprindik) umum. Belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena penyidik masih mengumpulkan dan melengkapi alat bukti.

“Karena ini memang sprindik umum dan sampai dengan hari ini KPK belum ada menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab atau menjadi tersangka dalam perkara ini. Artinya penyidik masih fokus untuk melengkapi kecukupan alat bukti,” jelas Budi.

KPK juga tidak menutup kemungkinan melakukan penggeledahan lanjutan, termasuk di kantor pusat PT Djarum di kawasan KS Tubun, Jakarta. Penentuan lokasi dan waktu penggeledahan sepenuhnya menjadi bagian dari strategi penyidikan.

“Termasuk kebutuhan kegiatan penggeledahan apakah memang masih ada kebutuhan, kemudian timing-nya kapan, titiknya di mana saja, semuanya tentu menjadi bagian dari strategi penyidikan ya. Pada waktunya pasti KPK akan sampaikan secara terbuka kepada masyarakat,” pungkasnya.

Sebelumnya, penyidik KPK telah menggeledah kantor Bea Cukai Kudus, kantor pusat PT Djarum di Kudus, serta enam perusahaan yang diduga memiliki keterkaitan dengan perusahaan rokok tersebut. Penggeledahan juga dilakukan di Kantor Bea Cukai Semarang dan Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah.

Dari serangkaian penggeledahan itu, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. KPK juga mengamankan uang dari Kantor Bea Cukai Semarang dan Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah.

Kini, penyidikan KPK mengarah pada pertanyaan yang lebih besar: apakah dugaan permainan tata kelola cukai hanya melibatkan satu perusahaan atau merupakan praktik yang juga terjadi di perusahaan rokok lainnya? Jawabannya bergantung pada keberanian dan ketuntasan penyidik membongkar seluruh pihak yang terlibat.