Jakarta, Kakinews.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Keputusan tersebut mengakhiri proses penantian panjang selama 18 tahun terhadap regulasi yang diharapkan dapat memperkuat upaya negara dalam merampas aset hasil kejahatan.

Pengesahan berlangsung dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Rapat dipimpin Ketua DPR Puan Maharani dan dihadiri pimpinan serta anggota Dewan.

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan undang-undang tersebut.

Setelah laporan disampaikan, Puan meminta persetujuan anggota Dewan untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang.

“Apakah naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya?” tanya Puan.

“Setuju,” jawab anggota Dewan yang hadir.

Dari unsur pemerintah, rapat paripurna tersebut dihadiri Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, serta Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej.

Habiburokhman menyebut pengesahan regulasi tersebut sebagai salah satu capaian penting Komisi III DPR periode ini. Ia mengatakan pembahasan RUU Perampasan Aset kembali dipercepat sejak September 2025 setelah bertahun-tahun tidak kunjung mencapai pengesahan.

“Ini penantian rakyat yang sudah 18 tahun dan kerja panjang Komisi III periode ini sejak September 2025,” kata Habiburokhman kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).

Habiburokhman juga menyampaikan apresiasi kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang dinilainya berperan dalam mengawal proses pembentukan undang-undang tersebut.

Menurutnya, Dasco telah meminta pimpinan Komisi III mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset sejak Agustus 2025.

“Secara khusus kami pimpinan dan anggota Komisi III menyampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua DPR Korpolkam (Koordinator Bidang Politik dan Keamanan) Sufmi Dasco Ahmad yang mengawal ketat pembentukan UU ini sejak awal hingga pengesahan hari ini,” ujarnya.

Ia menambahkan, Dasco bahkan secara khusus memanggil pimpinan Komisi III pada Agustus 2025 untuk mendorong percepatan pembentukan regulasi tersebut.

“Agustus 2025 beliau memanggil dan meminta kami pimpinan Komisi III untuk segera gas pol pembentukan UU Perampasan Aset,” kata Habiburokhman.

Pengesahan undang-undang ini menjadi babak baru dalam upaya pembentukan instrumen hukum untuk menangani aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan kejahatan lainnya. Namun, implementasi aturan tersebut nantinya akan menjadi perhatian penting, terutama terkait mekanisme perampasan aset, perlindungan hak pihak yang berkepentingan, serta kepastian hukum dalam pelaksanaannya.