
Jakarta, Kakinews.id – Upaya hukum Samin Tan untuk menggugurkan dakwaan dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan tambang batu bara PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT) kandas. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menolak nota perlawanan atau eksepsi yang diajukan pihak terdakwa.
Putusan sela tersebut memastikan perkara dugaan korupsi yang ditaksir merugikan keuangan negara hingga Rp17,7 triliun itu berlanjut ke tahap pembuktian. Jaksa Penuntut Umum (JPU) kini diperintahkan menghadirkan saksi-saksi untuk membuktikan seluruh uraian dalam surat dakwaan.
Ketua Majelis Hakim Nyoto Hindaryanto menyatakan perlawanan yang diajukan penasihat hukum Samin Tan tidak dapat diterima. Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2026).
“Mengadili, menyatakan perlawanan Advokat Terdakwa Samin Tan tersebut tidak dapat diterima,” kata Nyoto saat membacakan amar putusan sela.
Majelis hakim sekaligus menegaskan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Dengan demikian, persidangan tidak berhenti pada keberatan yang diajukan pihak terdakwa.

Hakim juga memerintahkan JPU melanjutkan pemeriksaan perkara dengan menghadirkan saksi pada persidangan berikutnya yang dijadwalkan Rabu (25/11/2026).
“Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan,” ujar hakim.
Dalam surat dakwaannya, JPU mengungkap dugaan praktik penambangan, pengangkutan, dan penjualan batu bara secara ilegal yang dilakukan di wilayah pertambangan PT AKT, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah.
Aktivitas tersebut diduga tetap berlangsung meskipun Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT AKT telah diakhiri melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3714 K/30/MEM/2017 tertanggal 19 Oktober 2017.
Namun, berdasarkan uraian dakwaan, kegiatan pertambangan dan perdagangan batu bara disebut terus berjalan hingga 2025. Aktivitas tersebut mencakup penambangan, pengangkutan, serta penjualan batu bara yang berasal dari kawasan hutan di wilayah tambang PT AKT.
JPU menyebut perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp17.745.627.652.570,30 atau sekitar Rp17,74 triliun. Nilai tersebut merujuk pada laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan penyimpangan pengelolaan pertambangan PT AKT selama periode 2016 hingga 2025.
Dalam dakwaan, Samin Tan disebut sebagai pemilik manfaat (beneficial owner) dari sembilan perusahaan induk yang bergerak di bidang pertambangan. Jaksa menduga aktivitas penambangan, pengangkutan, dan penjualan batu bara melalui perusahaan-perusahaan tersebut menghasilkan keuntungan hingga Rp17,7 triliun.
Dakwaan juga mengungkap dugaan aliran keuntungan kepada sejumlah pihak lain. Sebanyak 13 pihak di lingkungan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) atau Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Rangga Ilung disebut memperoleh keuntungan sekitar Rp3,9 miliar.
Selain itu, Muhammad Juni Eka Wardhana selaku Komisaris Utama PT Cordelia Bara Utama disebut menerima keuntungan sebesar Rp170 miliar.
Jaksa menilai rangkaian perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, maupun korporasi.
Samin Tan didakwa menggunakan Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ia juga menghadapi dakwaan berdasarkan Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c dan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Dengan ditolaknya perlawanan tersebut, persidangan kini memasuki tahapan krusial. Jaksa harus membuktikan dugaan penyimpangan pengelolaan tambang, besaran kerugian negara, hingga pihak-pihak yang disebut menikmati keuntungan dari aktivitas pertambangan tersebut.
Seluruh tuduhan dalam perkara ini masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan saksi dan alat bukti di persidangan.









