
Jakarta, Kakinews.id – Pengelolaan kompensasi listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN kembali menjadi sorotan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap sejumlah persoalan dalam pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan kompensasi listrik tahun 2025.
Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 34/T/LHP/DJPKN-VII/PBN.02/07/2026 tertanggal 29 Juli 2026, BPK mencatat persoalan mulai dari perhitungan kompensasi listrik, keterlambatan pembayaran kompensasi dan subsidi listrik, hingga dampaknya terhadap kondisi keuangan perusahaan pelat merah tersebut.
Salah satu temuan yang menjadi perhatian adalah keterlambatan pembayaran kompensasi dan subsidi listrik serta penggantian program diskon listrik tahun 2025 dengan nilai mencapai Rp10,73 triliun.
BPK mengungkapkan, keterlambatan tersebut mengakibatkan PLN mengalami defisit kas operasi yang berdampak pada tekanan likuiditas perusahaan.
Tidak berhenti di situ, kondisi tersebut juga menimbulkan tambahan beban keuangan minimal sebesar Rp630,1 miliar.

Dalam dokumen pemeriksaan tersebut, BPK secara tegas mencantumkan temuan:
“Keterlambatan pembayaran kompensasi dan subsidi listrik, serta penggantian program diskon listrik Tahun 2025 Total Sebesar Rp10,73 Triliun Mengakibatkan PT PLN Mengalami Defisit Kas Operasi yang Berdampak pada Tekanan Likuiditas dan Menimbulkan Tambahan Beban Keuangan Minimal Sebesar Rp630,1 Miliar.”
Selain persoalan keterlambatan pembayaran, BPK juga melakukan perhitungan ulang terhadap kompensasi listrik tahun 2025.
Hasilnya, BPK menemukan koreksi perhitungan kompensasi listrik sebesar Rp92,57 miliar. Dengan koreksi tersebut, nilai kompensasi listrik tahun 2025 setelah perhitungan BPK menjadi Rp12,73 triliun.
Temuan tersebut memperlihatkan adanya persoalan dalam pengelolaan kompensasi listrik yang tidak hanya berkaitan dengan ketepatan perhitungan, tetapi juga menyangkut waktu pembayaran dan konsekuensi keuangan yang harus ditanggung PLN.
Pemeriksaan BPK dilakukan terhadap pengelolaan kompensasi listrik tahun 2025 pada PT PLN, subholding, anak perusahaan, serta instansi terkait lainnya.
Dalam laporan itu, BPK menyebut pemeriksaan kepatuhan ditujukan untuk mendukung pemeriksaan atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) Tahun 2025, khususnya pemeriksaan atas Bagian Anggaran Belanja Lainnya (BA B.999.08).
BPK juga menguji kewajaran penyajian utang dan piutang yang timbul dari perhitungan kompensasi yang diperhitungkan oleh PT PLN serta efektivitas sistem pengendalian intern dan kesesuaian pengelolaan kompensasi listrik dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam bagian tanggung jawab manajemen, BPK menegaskan bahwa PT PLN bertanggung jawab atas pengelolaan kompensasi listrik tahun 2025 agar sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Kebijakan Penetapan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan Tarif Tenaga Listrik serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
Sementara itu, BPK bertanggung jawab menyatakan kesimpulan atas pengelolaan kompensasi listrik berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).
Meski mencatat sejumlah persoalan, BPK dalam kesimpulan akhirnya menyatakan pengelolaan kompensasi listrik tahun 2025 pada PT PLN, subholding, anak perusahaan, serta instansi terkait lainnya telah dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 Tahun 2025 dalam semua hal yang material.
Namun, temuan mengenai keterlambatan pembayaran Rp10,73 triliun yang berdampak pada defisit kas operasi, tekanan likuiditas, serta tambahan beban keuangan minimal Rp630,1 miliar tetap menjadi catatan penting dalam laporan pemeriksaan tersebut.
Laporan yang ditandatangani di Jakarta pada 29 Juli 2026 itu menjadi bagian dari hasil pemeriksaan BPK terhadap tata kelola kompensasi listrik tahun anggaran 2025 di tubuh PLN.









