Jakarta, Kakinews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap melaksanakan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang disahkan DPR RI dalam Rapat Paripurna, Kamis (19/11/2026). Namun, lembaga antirasuah itu mengakui masih harus membedah setiap pasal sebelum menerapkannya dalam pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi.

Pernyataan tersebut disampaikan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Ia menegaskan KPK sebagai institusi penegak hukum wajib mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“KPK sebagai lembaga penegak hukum tentunya juga patuh dan taat terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, KPK sebagai pelaksana undang-undang,” kata Budi.

Meski menyatakan siap menjalankan regulasi tersebut, KPK belum langsung berbicara mengenai penerapan teknis. Budi mengatakan pihaknya akan terlebih dahulu mempelajari dan menganalisis ketentuan dalam UU Perampasan Aset, terutama pasal-pasal yang bersinggungan langsung dengan kewenangan dan fungsi KPK.

Menurut Budi, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku. Pengembalian kerugian dan keuangan negara juga menjadi bagian penting yang harus dimaksimalkan.

“Pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK tidak hanya concern soal bagaimana proses penegakan hukum suatu tindak pidana korupsi memberikan efek jera kepada para pelaku, tetapi juga bagaimana secara optimal bisa memulihkan kembali keuangan negara,” ujarnya.

Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian KPK adalah Pasal 53 dan Pasal 61 yang berkaitan dengan pembentukan Badan Pengelolaan Aset serta Badan Pengawasan Perampasan Aset dan Pengelolaan Aset.

KPK menyatakan akan mencermati pembagian kewenangan dan keterkaitan kedua lembaga tersebut dengan pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi.

“Kami akan mempelajari terkait dengan pasal per pasal dari undang-undang tersebut,” kata Budi.

Di sisi lain, KPK juga menyoroti perdebatan publik mengenai belum diaturnya secara khusus mekanisme perampasan kekayaan tidak wajar milik penyelenggara negara atau pejabat publik dalam UU tersebut.

Budi mengatakan substansi undang-undang itu telah melalui pembahasan DPR bersama pemerintah. Meski demikian, KPK berharap pemerintah dan DPR tetap membuka ruang terhadap masukan masyarakat untuk mengevaluasi pelaksanaannya.

Menurut dia, efektivitas regulasi tersebut baru dapat dinilai setelah diterapkan. Evaluasi diperlukan untuk memastikan hasil pelaksanaannya sesuai dengan tujuan pembentukan UU Perampasan Aset, terutama dalam mendukung pemulihan keuangan negara.

“Ketika diimplementasikan, nanti kita akan lihat efektivitasnya seperti apa. Apakah output atau outcome dari regulasi ini sesuai dengan apa yang menjadi roh pembuatan Undang-Undang Perampasan Aset ini? Dengan demikian, bisa dilakukan evaluasi kembali,” ujarnya.

Pengesahan UU Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 19 November 2026 menjadi tahap penting dalam pembentukan regulasi tersebut. Tantangan berikutnya adalah memastikan aturan itu dapat diterapkan secara efektif, termasuk dalam mempercepat pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi.

Dengan demikian, keberhasilan UU ini tidak hanya diukur dari pengesahannya, tetapi juga dari pelaksanaan, pengawasan, dan kemampuan negara mengembalikan aset yang berasal dari tindak pidana.