
Jakarta, Kakinews.id – Kasus perkebunan kelapa sawit ilegal yang menyeret kelompok usaha Duta Palma Group kembali menjadi sorotan. Kali ini, tujuh perusahaan yang dikendalikan Surya Darmadi menghadapi tuntutan pembayaran denda dan uang pengganti dengan total mencapai Rp81,89 triliun.
Tuntutan tersebut disampaikan jaksa penuntut umum dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (19/11/2026). Jaksa meyakini ketujuh korporasi terlibat tindak pidana korupsi dan pencucian uang melalui kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, sepanjang 2004–2022.
Perusahaan yang duduk sebagai terdakwa korporasi meliputi PT Palma Satu, PT Seberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Kencana Amal Tani, PT Darmex Plantations, dan PT Asset Pacific.
Dalam tuntutannya, jaksa meminta masing-masing perusahaan dijatuhi pidana denda Rp100 miliar. Dengan tujuh korporasi, akumulasi denda yang harus dibayarkan mencapai Rp700 miliar.
Jaksa juga meminta pengadilan membebankan uang pengganti sebesar Rp81.195.683.549.535. Nilai tersebut terdiri atas komponen kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara yang dikaitkan dengan aktivitas perkebunan para terdakwa.

Apabila seluruh tuntutan dikalkulasikan, kewajiban yang dibebankan kepada tujuh perusahaan mencapai Rp81.895.683.549.535 atau sekitar Rp81,89 triliun.
Tak hanya menuntut pembayaran dalam jumlah fantastis, jaksa juga meminta majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pembubaran ketujuh korporasi tersebut.
Jaksa menilai kegiatan usaha para terdakwa telah berlangsung selama bertahun-tahun dengan cara melawan hukum. Perbuatan itu disebut menimbulkan keresahan masyarakat, merugikan keuangan dan perekonomian negara, serta berdampak terhadap kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Dalam pertimbangan tuntutan, jaksa juga menyatakan tindakan para terdakwa tidak mendukung program pemberantasan korupsi yang dijalankan pemerintah.
Adapun satu-satunya keadaan yang meringankan adalah para terdakwa belum pernah menjalani hukuman pidana.
PT Palma Satu dan Kencana Amal Tani Dibebani Rp21 Triliun
Rincian tuntutan uang pengganti menunjukkan besarnya nilai yang dibebankan kepada masing-masing perusahaan.
PT Palma Satu menempati posisi dengan tuntutan uang pengganti sekitar Rp21,39 triliun. Nilai tersebut mencakup kerugian keuangan negara Rp1,40 triliun, komponen valuta asing sebesar USD3,28 juta, serta kerugian perekonomian negara Rp19,92 triliun.
Berikutnya, PT Kencana Amal Tani dituntut membayar sekitar Rp20,79 triliun. Komponen tersebut terdiri atas kerugian keuangan negara Rp2,46 triliun, USD2,46 juta, serta kerugian perekonomian negara Rp18,28 triliun.
PT Banyu Bening Utama menghadapi tuntutan uang pengganti sekitar Rp17,54 triliun. Sementara PT Seberida Subur dibebani sekitar Rp12,95 triliun.
Adapun PT Panca Agro Lestari dituntut membayar uang pengganti sekitar Rp8,51 triliun.
Kelima perusahaan tersebut menjadi korporasi yang dirinci nilai uang penggantinya dalam tuntutan jaksa.
Jaksa juga meminta agar kewajiban pembayaran uang pengganti yang tidak dipenuhi diganti dengan pidana kurungan selama dua tahun.
Sementara untuk pidana denda, apabila harta benda para terdakwa, termasuk aset milik Surya Darmadi selaku pengendali korporasi, tidak mencukupi, jaksa meminta penerapan pidana kurungan selama 730 hari dengan memperhitungkan denda yang telah dibayarkan.
Dua Perusahaan Dijerat Pasal Pencucian Uang
Dalam perkara ini, jaksa menerapkan ketentuan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang terhadap sejumlah korporasi.
PT Darmex Plantations dan PT Asset Pacific diyakini melanggar Pasal 607 ayat (1) huruf a juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Sedangkan PT Palma Satu, PT Seberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, dan PT Kencana Amal Tani dijerat dengan ketentuan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto ketentuan UU Tipikor, serta pasal terkait tindak pidana pencucian uang.
Kini, nasib tujuh korporasi tersebut berada di tangan majelis hakim. Tuntutan pembubaran perusahaan dan pembayaran uang pengganti puluhan triliun rupiah menjadi bagian yang akan dipertimbangkan dalam putusan perkara tersebut.









