
Jakarta, Kakinews.id – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap sejumlah persoalan dalam pengelolaan subsidi listrik tahun 2025 di PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN, termasuk subholding, anak perusahaan, serta instansi terkait.
Temuan tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Pengelolaan Subsidi Listrik Tahun 2025 dengan Nomor 33/T/LHP/DJPKN-VII/PBN.02/07/2026 tertanggal 29 Juli 2026.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari perhitungan subsidi listrik, potensi peningkatan risiko fiskal pemerintah, pembayaran kepada perusahaan pembangkit listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP), hingga pengelolaan risiko depresiasi rupiah terhadap valuta asing.
Salah satu temuan penting adalah koreksi perhitungan subsidi listrik tahun 2025 sebesar Rp1,07 triliun. Setelah koreksi tersebut, nilai subsidi listrik tahun 2025 tercatat sebesar Rp87,46 triliun.
BPK menjelaskan, persoalan ketidakhematan subsidi listrik dan kompensasi biaya penyediaan tenaga listrik berkaitan dengan data yang belum lengkap, valid, dan efisien. Kondisi tersebut dinilai meningkatkan risiko fiskal pemerintah.

Dalam bagian Dasar Kesimpulan, BPK secara tegas menguraikan:
“Potensi ketidakhematan subsidi listrik sehingga meningkatkan risiko fiskal Pemerintah. Risiko di antaranya karena Pemerintah belum menetapkan sasaran kelompok desil pelanggan penerima subsidi listrik dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta belum optimalnya upaya PT PLN dalam menekan Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik (BPP TL).”
BPK juga mencatat persoalan pembayaran listrik kepada pembangkit swasta. Pada 2025, beban pembayaran melalui skema Unutilized Capacity Payment (UCP)/Take or Pay (ToP) atas pembelian listrik dari Independent Power Producer (IPP) mencapai Rp15,39 triliun.
Beban tersebut turut disoroti karena adanya persoalan penyelesaian proyek pembangkit listrik yang mengalami keterlambatan.
BPK menyebut kondisi itu berkaitan dengan tambahan biaya cost to complete atas Pekerjaan Dalam Pelaksanaan (PDP), akibat proyek ketenagalistrikan yang berlarut-larut dan belum dilakukan impairment.
Temuan lainnya menyangkut pengelolaan risiko depresiasi rupiah terhadap valuta asing atau selisih kurs. BPK menilai pengelolaan risiko tersebut belum optimal karena terdapat ketidaksesuaian antara arus kas masuk dan arus kas keluar perusahaan.
Dalam dokumen pemeriksaan disebutkan bahwa pendapatan PLN diterima dalam mata uang rupiah, sedangkan mayoritas transaksi pembelian listrik, energi primer, dan pinjaman investasi dipengaruhi atau dibayarkan menggunakan mata uang asing.
BPK mengungkapkan:
“PT PLN kurang optimal dalam mengelola risiko depresiasi rupiah terhadap valuta asing (selisih kurs) karena mismatch antara cash inflow dengan cash outflow, yaitu pendapatan PT PLN diterima dalam mata uang rupiah namun mayoritas transaksi pembelian listrik, energi primer, pinjaman untuk investasi PT PLN dipengaruhi dan dibayarkan dalam mata uang asing sehingga mengakibatkan penurunan kinerja keuangan perusahaan PT PLN Tahun 2025 senilai Rp12,46 triliun.”
Artinya, persoalan selisih kurs menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kinerja keuangan PLN dengan nilai penurunan yang disebut BPK mencapai Rp12,46 triliun.
Tak hanya persoalan keuangan, BPK juga mengidentifikasi sejumlah masalah operasional dan kontraktual dalam penyediaan tenaga listrik.
Di antaranya, PT Pelayanan Bahtera Adiguna menghadapi beban usaha pengangkutan batu bara yang tidak didukung kapasitas keuangan memadai untuk menjaga Security of Supply. Kondisi tersebut dinilai dapat meningkatkan beban keuangan perusahaan.
BPK turut menyoroti stabilitas tegangan menengah pada sistem distribusi Sulawesi Tenggara yang belum optimal dan memerlukan penguatan untuk mendukung peningkatan pendapatan serta efisiensi biaya pokok penyediaan tenaga listrik.
Selain itu, penyelesaian sengketa tarif bahan bakar batu bara pada PLTU Mulut Tambang (2 x 110 MW) yang berlarut-larut dinilai menimbulkan risiko terhadap keandalan sistem kelistrikan Sumatera.
Persoalan lain adalah penyelesaian aspek lingkungan dan perjanjian jual beli tenaga listrik atau Power Purchase Agreement (PPA) pada proyek pembangkit listrik tenaga uap mulut tambang, termasuk implementasi Pajak Pertambahan Nilai batu bara yang menjadi tanggungan PLN dan berisiko meningkatkan beban pembelian tenaga listrik.
BPK juga mencatat persoalan pada PLN Indonesia Power dalam menentukan kelanjutan pekerjaan PLTM Harjosari yang berpotensi meningkatkan beban perusahaan.
Dalam kesimpulannya, BPK menyatakan pengelolaan subsidi listrik tahun 2025 oleh PLN, subholding, anak perusahaan, serta instansi terkait telah dilaksanakan sesuai PMK Nomor 20 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik serta ketentuan terkait lainnya dalam semua hal yang material, kecuali hal-hal yang dijelaskan dalam paragraf sebelumnya.
Pemeriksaan tersebut bertujuan menilai kewajaran penyajian utang dan piutang yang timbul dari perhitungan subsidi yang diperhitungkan PLN serta efektivitas sistem pengendalian intern dan kesesuaian pengelolaan subsidi listrik dengan ketentuan perundang-undangan.
Dengan demikian, meskipun BPK memberikan kesimpulan bahwa pengelolaan subsidi listrik secara material telah sesuai ketentuan, sejumlah temuan pemeriksaan tetap memperlihatkan adanya persoalan dalam perhitungan subsidi, pengendalian biaya, pengelolaan risiko keuangan, serta keandalan penyediaan tenaga listrik.
Temuan-temuan tersebut menjadi bagian penting dari evaluasi pengelolaan subsidi listrik negara yang mencapai Rp87,46 triliun pada 2025.









