
KAKINEWS.ID Tanjung – Tujuh Mobil diamankan saat antre di SPBU diamankan petugas gabungan Polres Tabalong, Kamis (19/11/2026) diduga digunakan untuk melakukan praktik pelangsiran BBM bersubsidi.
Tujuh mobil tersebut diamankan dalam penertiban yang dilakukan di SPBU Maburai, Desa Maburai, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong.
Penertiban dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Tabalong AKP Danang Eko Prasetyo, bersama Kasat Lantas AKP Oki Hermawan dan Kasat Samapta AKP I Nyoman Sudharma.
Saat penertiban berjalan, tujuh mobil tersebut ditemukan terparkir di depan SPBU dalam kondisi ditinggalkan pemiliknya dalam posisi sedang mengantre untuk mengisi BBM.
Setelah dilakukan pemeriksaan awal, petugas menemukan sejumlah ketidaksesuaian administrasi kendaraan,di antaranya pajak dan STNK yang telah kedaluwarsa.

Selain itu juga tidak memiliki barcode BBM subsidi dan ada kendaraan yang diduga mengalami modifikasi pada bagian tangki maupun penambahan saluran pembuangan bahan bakar.
Di mana dari tujuh kendaraan yang diamankan, terdapat satu unit mobil yang kapasitas tangkinya diduga telah dimodifikasi dari 40 liter menjadi 80 liter.
Ditemukan pula kendaraan yang menggunakan tangki standar namun dilengkapi tambahan kran atau selang yang diduga berkaitan dengan aktivitas pemindahan BBM.
Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo J, melalui, Kasi Humas Iptu Heri Siswoyo, katakan, penertiban merupakan bentuk pengawasan pendistribusian BBM bersubsidi agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Terhadap kendaraan yang diamankan, kami akan melakukan penindakan berupa tilang menggunakan perangkat handheld sedangkan terkait dugaan langsiran BBM, kami masih melakukan pendalaman penyelidikan,” kata Iptu Heri.
Ditambahkannya, Polres Tabalong juga akan berkoordinasi dengan pihak pengelola SPBU agar meningkatkan pengawasan dan lebih teliti dalam proses penyaluran BBM bersubsidi kepada masyarakat yang berhak.
Kemudian juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi karena dapat merugikan masyarakat luas serta mengganggu distribusi energi yang seharusnya diperuntukkan bagi pihak yang berhak.







