Jakarta, Kakinews.id – Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut akhirnya membuka secara terang rantai pengambilan keputusan pembagian kuota haji tambahan 2023–2024. Di hadapan majelis hakim, Yaqut mengungkap bahwa kebijakan membagi 20.000 kuota tambahan menjadi 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus merupakan arahan langsung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Pengakuan tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam persidangan perkara dugaan korupsi kuota haji di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2026). Yaqut menyampaikan kesaksian itu saat diperiksa sebagai terdakwa.

Pernyataan Yaqut sekaligus membuka keterlibatan komunikasi di tingkat tertinggi pemerintahan dalam proses pengambilan keputusan pembagian kuota tambahan yang kini menjadi perkara hukum.

Di hadapan hakim, Yaqut membeberkan bahwa dirinya pertama kali mengetahui adanya tambahan 20.000 kuota haji dari siaran YouTube Sekretariat Negara sekitar 19 atau 20 Oktober 2023. Setelah itu, Kementerian Agama mulai membahas dan memastikan informasi tambahan kuota tersebut.

Yaqut mengaku sempat berupaya meminta waktu untuk menghadap Jokowi, tetapi belum mendapatkan jadwal khusus. Informasi mengenai tambahan kuota itu kemudian disampaikan secara sekilas dalam rapat kabinet pada awal November 2023 ketika dirinya melaporkan penyelenggaraan ibadah haji 2023.

Namun, keputusan mengenai pembagian kuota baru diperoleh setelah Yaqut bertemu langsung dengan Jokowi pada 27 November 2023.

“Baru kemudian di tanggal 27 November, secara khusus saya mendapatkan waktu untuk bisa melaporkan ke presiden terkait dengan tambahan kuota 20.000 tersebut,” ujar Yaqut di persidangan.

Dalam pertemuan itu, Yaqut mengaku melaporkan evaluasi penyelenggaraan haji 2023 sekaligus menjelaskan bahwa tambahan 20.000 kuota merupakan penambahan terbesar sepanjang sejarah penyelenggaraan haji Indonesia.

Menurut kesaksiannya, Jokowi kemudian memberikan arahan agar kuota tambahan tersebut dibagi sama rata antara haji reguler dan haji khusus.

“Kemudian presiden memberikan arahan, ya untuk keselamatan mohon izin untuk keselamatan jemaah karena pengalaman 2023 yang sudah kami laporkan di rapat kabinet tersebut, Yang Mulia, dan agar ekonomi juga ikut bergerak karena pada waktu pasca-COVID ekonomi masih sulit, dibagi dua saja, 50%-50%,” ungkap Yaqut.

Arahan tersebut kemudian diteruskan Yaqut kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama saat itu, Hilman Latief.

Setelah pertemuan dengan Jokowi, Yaqut mengaku langsung menuju kompleks parlemen untuk menghadiri rapat kerja bersama DPR. Di lokasi tersebut, ia dijemput Hilman Latief bersama Inspektur Jenderal Kementerian Agama saat itu, Faisal Ali Hasyim.

Yaqut menyebut dirinya kemudian menyampaikan arahan presiden mengenai pembagian 10.000 kuota untuk haji reguler dan 10.000 kuota untuk haji khusus. Namun, ia meminta agar informasi tersebut terlebih dahulu ditahan sembari menunggu kepastian.

“Saya sampaikan kepada Pak Dirjen bahwa ada arahan presiden agar kuota haji tambahan dibagi 10.000, 10.000. Saya sampaikan ke Pak Dirjen pada waktu itu agar ini disimpan dulu, sampai di-keep dulu bahasa saya, Yang Mulia,” kata Yaqut.

Ia berdalih penahanan informasi tersebut diperlukan agar Kementerian Agama memiliki waktu melakukan mitigasi, analisis, dan simulasi terhadap tambahan kuota sebelum memperoleh kepastian.

“Sampai benar-benar kita dapat kepastian tentang kuota ini. Di-keep dulu, tetapi sambil itu lakukan mitigasi, lakukan analisa, kemudian lakukan simulasi atas kuota,” pungkasnya.

Kesaksian tersebut kini menempatkan arahan pembagian kuota 50:50 sebagai salah satu titik penting yang perlu diuji dalam persidangan. Rangkaian komunikasi antara Yaqut, Jokowi, dan jajaran Kementerian Agama menjadi bagian dari fakta persidangan yang harus didalami untuk mengungkap proses pengambilan kebijakan serta kaitannya dengan perkara dugaan korupsi kuota haji.