
Jakarta, Kakinews.id – Penangkapan dan penggeledahan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, kini kembali menjadi sorotan. Muncul dugaan bahwa langkah hukum terhadap Febrie berkaitan dengan keberaniannya mengusut jaringan bisnis pertambangan ilegal yang disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan keluarga mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo.
Dugaan tersebut mengemuka setelah mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyinggung rangkaian peristiwa yang melibatkan Febrie, Kejaksaan Agung, dan nama Listyo Sigit.
Mahfud mengungkapkan, sebelum Febrie melakukan sejumlah langkah penegakan hukum terhadap perkara tambang nikel dan kasus lainnya, rumah mantan Jampidsus tersebut lebih dahulu digeledah oleh tim Kortas Tipikor Polri.
“ Sebelum Febrie melakukan itu dia ditangkap lebih dulu, rumahnya dan sejumlah tempat digeledah oleh tim Kortas Tipikor Polri waktu itu,” ungkap Mahfud.
Mahfud juga menyebut adanya penggeledahan terhadap rumah anak Listyo Sigit oleh penyidik Kejaksaan Agung. Pernyataan tersebut menambah sorotan terhadap dugaan keterkaitan keluarga mantan Kapolri dengan bisnis pertambangan yang kini tengah diusut.

Di sisi lain, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menyatakan penyidik masih mendalami perkara tersebut. Ia menegaskan proses penyidikan belum dapat dibuka sepenuhnya kepada publik dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Persoalan ini semakin menarik perhatian setelah praktisi dan pengamat militer Sri Radjasa dalam sejumlah podcast mengungkap dugaan hubungan antara jaringan tambang ilegal Aseng alias Sudianto dengan keluarga Listyo Sigit.
Sri Radjasa bahkan mengaitkan penanganan perkara Aseng dengan dugaan alasan Febrie menjadi sasaran penindakan.
“Kenapa Febri (Febrie Adriansyah, mantan Jampidsus Kejagung) harus diamputasi, karena Febri sudah berani mengusik bisnis haramnya Kapolri. Salah satunya Aseng (Sudianto) ditangkap. Aseng ini bandar emas ilegal paling gede. Nah, di kubu Aseng ini ada anak Kapolri (Listyo Sigit) yang perempuan, dan itu saya faktanya dari Febri loh. Nah, begitu si Aseng kena, mulai panik mereka,” ujar Sri Radjasa.
Ia juga menyebut dugaan keterlibatan anak perempuan Listyo Sigit dalam aktivitas pertambangan di Kalimantan Barat, Halmahera, hingga Sulawesi. Namun, tudingan tersebut masih membutuhkan pembuktian melalui dokumen kepemilikan perusahaan, perizinan tambang, dan penelusuran aliran dana.
Nama Aseng sendiri menjadi sorotan dalam perkara pertambangan bauksit yang ditangani Kejaksaan Agung. Penanganan perkara tersebut membuka ruang bagi penyidik untuk menelusuri dugaan jaringan bisnis pertambangan yang lebih luas.
Tak hanya perkara Aseng, Kejagung juga tengah membongkar dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013–2025.
Dalam perkara tersebut, penyidik menetapkan PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) sebagai tersangka korporasi. Perusahaan itu diduga tetap melakukan kegiatan penambangan meskipun izin usaha pertambangannya telah berakhir sejak 2014.
Penyidik juga menggeledah enam lokasi di Jakarta dan menyita uang tunai Rp11,795 miliar dari lokasi pertama serta Rp595 juta dari lokasi kedua. Selain uang, sejumlah dokumen, telepon seluler, laptop, dan rekaman CCTV turut diamankan.
Kejagung menduga terdapat enam perusahaan yang menjalankan aktivitas pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara pada periode 2017–2025. Seluruh kegiatan usaha perusahaan-perusahaan tersebut diduga dikendalikan Arif Kurniawan alias AK selaku penerima manfaat atau beneficial owner.
Sementara itu, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) juga mengumumkan langkah penertiban terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga terafiliasi atau berada di bawah kendali Arif Kurniawan.
Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, menegaskan penertiban dilakukan secara tegas, menyeluruh, dan terkoordinasi terhadap penguasaan kawasan hutan secara ilegal.
Rangkaian pengusutan tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai kemungkinan adanya jaringan bisnis pertambangan yang selama ini sulit disentuh hukum, termasuk dugaan keterlibatan pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan.
Namun, hingga kini, dugaan bahwa penindakan terhadap Febrie berkaitan dengan pengusutan bisnis keluarga Listyo Sigit belum terbukti secara hukum. Begitu pula tudingan mengenai keterlibatan Listyo Sigit maupun anggota keluarganya dalam bisnis tambang ilegal masih memerlukan pembuktian melalui penyidikan dan dokumen resmi.
Publik kini menunggu keberanian aparat penegak hukum untuk membuka seluruh rangkaian perkara tersebut secara transparan, termasuk mengusut siapa saja yang berada di balik jaringan bisnis tambang ilegal dan apakah terdapat penyalahgunaan kekuasaan untuk melindunginya.








