Jakarta, Kakinews.id – Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan proses hukum terhadap pengusaha minyak Muhammad Riza Chalid tetap berjalan meski tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero) tersebut masih berada di luar negeri.

Kejagung bahkan membuka peluang melanjutkan perkara Riza Chalid melalui mekanisme persidangan tanpa kehadiran terdakwa atau in absentia. Langkah ini menjadi salah satu opsi hukum yang tengah dipersiapkan untuk memastikan proses penegakan hukum tidak terhenti hanya karena tersangka belum berhasil dipulangkan ke Indonesia.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan penyidik dan penuntut umum telah berupaya menghadirkan para tersangka yang melarikan diri ke luar negeri, termasuk Muhammad Riza Chalid dan Jurist Tan.

“Penyidik dan penuntut umum Kejaksaan Agung sudah beberapa bulan lalu sedang berusaha menghadirkan para pelaku atau tersangka yang melarikan diri yang berada di LN dan juga untuk dilakukan persidangan secara in absentia, baik itu MRC ataupun Juristan,” kata Anang dalam pesan tertulis kepada awak media, Minggu (22/11/2026).

Anang menegaskan, belum berhasilnya menghadirkan para tersangka tidak menjadi alasan bagi Kejagung untuk menghentikan penanganan perkara. Penyidik dan penuntut umum tetap melanjutkan proses pidana sekaligus menelusuri aset yang diduga berkaitan dengan para tersangka.

Di sisi lain, Kejagung juga terus memproses perkara pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam pusaran kasus tersebut, termasuk perkara yang menyeret anak Riza Chalid dan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim beserta pihak lainnya.

Menurut Anang, perkara-perkara tersebut telah melalui proses persidangan dan kini memasuki tahapan upaya hukum.

Namun, pelaksanaan persidangan in absentia tidak bisa dilakukan begitu saja. Terdapat sejumlah persyaratan dan tahapan hukum yang harus dipenuhi, mulai dari pengumuman terhadap tersangka, penetapan status daftar pencarian orang (DPO), hingga pengajuan red notice melalui Interpol.

“Dalam mengajukan persidangan in absentia ada tahapan atau proses dua kali yang harus dilakukan seperti diumumkan dan di-DPO-kan, diajukan red notice ke Interpol, di samping itu mempertimbangkan fakta-fakta persidangan termasuk para pelaku dan saksi lainnya,” ujarnya.

Tak hanya memastikan proses hukum tetap berjalan, Kejagung juga tidak menutup kemungkinan menuntut hukuman mati terhadap Riza Chalid apabila seluruh persyaratan dalam peraturan perundang-undangan terpenuhi.

Anang menyebut ketentuan mengenai hukuman mati memang tersedia dalam undang-undang. Namun, penerapannya harus didasarkan pada parameter dan persyaratan hukum yang ketat, bukan semata-mata karena besarnya perhatian publik terhadap perkara tersebut.

“Terkait tuntutan mati dapat dimungkinkan dilakukan dan itu ada dan diatur dalam UU, namun demikian ada parameter/syarat dan ketentuan dalam menerapkan tuntutan mati,” katanya.

Ia menegaskan, keputusan mengenai tuntutan pidana akan bergantung pada fakta-fakta yang terungkap selama persidangan serta terpenuhi atau tidaknya ketentuan hukum untuk menerapkan ancaman hukuman maksimal tersebut.

“Untuk penerapan tuntutan berdasarkan dari hasil di persidangan apakah memenuhi syarat dan kondisinya sesuai undang-undang dalam penerapan tuntutan mati,” ujarnya.

Sebelumnya, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Kuntadi, juga menyatakan pihaknya membuka opsi tuntutan hukuman mati terhadap Riza Chalid dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero).

Opsi tersebut tengah dikaji tim jaksa penuntut umum dengan mempertimbangkan besarnya dampak perkara dugaan korupsi tata kelola minyak dan bahan bakar minyak (BBM) tersebut.

Dengan demikian, Kejagung menghadapi dua agenda sekaligus dalam penanganan perkara Riza Chalid, yakni mengupayakan kehadiran tersangka yang berada di luar negeri dan memastikan proses pertanggungjawaban pidana tetap berjalan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.