Jakarta, Kakinews id – Pelarian Muhammad Riza Chalid ke luar negeri tidak membuat Kejaksaan Agung (Kejagung) mengendurkan langkah hukum. Pengusaha minyak yang menjadi tersangka dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero) itu kini menghadapi ancaman tuntutan hukuman mati.

Kejagung bahkan membuka kemungkinan mengadili Riza Chalid tanpa kehadiran terdakwa melalui mekanisme persidangan in absentia. Opsi tersebut disiapkan apabila buronan yang telah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak Agustus 2025 itu tetap tidak berhasil ditangkap.

Ancaman pidana maksimal tersebut bukan tanpa alasan. Kejagung menilai perkara yang menyeret Riza Chalid memiliki dimensi kerugian negara luar biasa besar. Nilainya disebut mencapai ratusan triliun rupiah, dengan objek dugaan korupsi menyangkut sektor energi yang menjadi kebutuhan mendasar masyarakat.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kuntadi mengungkapkan bahwa tim jaksa penuntut umum (JPU) tengah mempertimbangkan secara serius kemungkinan mengajukan tuntutan hukuman mati.

Pernyataan itu disampaikan Kuntadi saat melakukan kunjungan di Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (21/11/2026).

Menurutnya, arahan Jaksa Agung ST Burhanuddin menjadi salah satu landasan dalam mempertimbangkan langkah penuntutan maksimal terhadap tersangka.

“Pertimbangan tuntutan berat ini bukan tanpa alasan yang kuat. Skandal korupsi ini telah menimbulkan kerugian keuangan negara yang fantastis, menembus angka ratusan triliun rupiah,” ujar Kuntadi.

Bahkan, Kuntadi secara terbuka menyebut hukuman mati sebagai salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan.

“Kami berpikir untuk menuntut Riza Chalid dengan hukuman mati karena besarnya kerugian negara yang sudah mencapai ratusan triliun,” tegasnya.

Ia menambahkan, tuntutan tersebut dapat diajukan sepanjang seluruh persyaratan penerapan pidana mati terpenuhi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

“Dan selama syarat-syaratnya terpenuhi, sangat mungkin diterapkan hukuman mati,” lanjut Kuntadi.

Kejagung turut mempertimbangkan karakter perkara yang menyentuh sektor strategis nasional. Dugaan penyimpangan tata kelola minyak mentah dan produk kilang bukan sekadar persoalan bisnis atau transaksi perusahaan, melainkan perkara yang berkaitan dengan pengelolaan komoditas energi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dimensi lain yang menjadi perhatian penyidik adalah dugaan praktik korupsi yang berlangsung dalam waktu panjang. Kuntadi menyebut perkara tersebut melibatkan jaringan besar dan kuat sehingga pengusutannya membutuhkan langkah penegakan hukum menyeluruh.

“Kejadiannya sudah berjalan begitu lama dan melibatkan jaringan yang begitu besar dan kuat. Terlebih lagi, yang dikorupsi adalah sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak, yaitu BBM,” ungkapnya.

Tidak hanya besarnya kerugian negara dan luasnya jaringan yang menjadi pertimbangan. Kejagung juga menyoroti keberadaan Riza Chalid yang hingga kini belum berhasil diamankan setelah ditetapkan sebagai buronan.

Status DPO sejak Agustus 2025 memperlihatkan bahwa proses penegakan hukum terhadap pengusaha minyak tersebut masih menghadapi persoalan serius terkait keberadaannya di luar negeri.

“Pelakunya juga melarikan diri. Semua elemen pemberat ini menjadi dasar pertimbangan utama kami dalam merumuskan rencana penuntutan maksimal,” kata Kuntadi.

Di tengah belum tertangkapnya Riza Chalid, Kejagung menyiapkan jalur hukum agar proses perkara tidak terus bergantung pada keberhasilan penangkapan tersangka. Salah satunya melalui persidangan in absentia sebagaimana dimungkinkan dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan memenuhi persyaratan pemanggilan secara sah.

Sementara itu, penyidik dan tim JPU masih menyelesaikan pemberkasan perkara serta berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait untuk melacak keberadaan Riza Chalid.

Kejagung juga mendalami kemungkinan penerapan ketentuan pemberatan pidana dalam undang-undang antikorupsi. Penerapan ketentuan tersebut akan bergantung pada pembuktian unsur tindak pidana dan terpenuhinya persyaratan hukum.

Dengan nilai kerugian negara yang disebut mencapai ratusan triliun rupiah, perkara ini kini memasuki babak krusial. Riza Chalid menghadapi ancaman tuntutan maksimal, sementara Kejagung dituntut membuktikan konstruksi perkara sekaligus menuntaskan perburuan terhadap tersangka yang hingga kini belum tersentuh proses persidangan.