Jakarta, Kakinews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Anwar Sadad, setelah tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Kelompok Masyarakat (Pokmas) Jawa Timur itu tidak memenuhi panggilan penyidik, Senin (9/11/2026).
Anwar sedianya diperiksa dalam perkara dugaan korupsi pengurusan dana hibah yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019–2022. Namun, ia tidak hadir dengan alasan agenda kegiatan reses.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bukan hanya Anwar yang absen. Tersangka lainnya, Bagus Wahyudiyono, yang merupakan pihak swasta sekaligus staf Anwar, juga tidak memenuhi panggilan pemeriksaan.
“Hari ini penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua tersangka, yaitu saudara AS dan saudara BGS. Namun keduanya konfirmasi tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini, di mana saudara AS karena memang sudah terjadwal untuk kegiatan reses, dan saudara BGS yang memang kondisi kesehatannya belum memungkinkan untuk dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini,” kata Budi kepada wartawan, Senin.
KPK berencana menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap keduanya pada Senin, 16 November 2026. Penyidik berharap Anwar dan Bagus kooperatif memenuhi panggilan berikutnya agar proses penyidikan perkara tersebut tidak berlarut-larut.
“Kami berharap keduanya dapat hadir memenuhi panggilan penyidik karena memang keterangan-keterangan dalam penyidikan perkara ini agar bisa segera dituntaskan,” ujar Budi.
Diduga Terima Rp1,5 Miliar hingga 1 Kilogram Emas
Anwar Sadad ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap pengurusan dana hibah Pokmas Jawa Timur. Ia diduga menerima sejumlah uang, emas, hingga fasilitas dari pihak swasta untuk memuluskan alokasi dana hibah.
Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, Moch Mahrus, yang kini menjabat sebagai anggota DPRD Jawa Timur, diduga memberikan suap kepada Anwar melalui Bagus Wahyudiyono.
Bentuk pemberian tersebut meliputi uang Rp1,5 miliar, emas sekitar 1 kilogram, pelunasan satu unit rumah di Surabaya, serta biaya pendirian usaha Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE).
Pemberian itu diduga berkaitan dengan upaya mendapatkan alokasi dana hibah Pokmas senilai Rp83,4 miliar.
“Saudara MM [Moch Mahrus] diduga memberikan uang sejumlah Rp1,5 miliar, emas dengan berat sekitar 1 kilogram, membayarkan pelunasan 1 (satu) unit rumah di Surabaya, dan membayarkan pendirian usaha SPBE kepada AS [Anwar Sadad] melalui BGS [Bagus Wahyudiono, staf Anwar Sadad] untuk mendapatkan alokasi dana hibah Pokmas sebesar Rp83,4 miliar,” ungkap Budi dalam keterangan tertulis, Selasa (28/7).
KPK menyebut Moch Mahrus merupakan satu dari sepuluh tersangka pemberi suap dalam klaster perkara yang berkaitan dengan Anwar Sadad dan Bagus Wahyudiyono.
Kasus ini menjadi bagian dari pengusutan dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan dana hibah Jawa Timur. KPK masih mendalami peran para pihak serta aliran pemberian yang diduga berkaitan dengan pengalokasian anggaran tersebut.
