KAKINEWS.ID, JAKARTA – Bareskrim Polri menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan perdagangan emas hasil pertambangan tanpa izin (PETI) yang disertai tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dalam pengusutan perkara ini, penyidik menggeledah empat lokasi, yakni Toko Mas Semar Nganjuk, kantor PT Semar Permata Emas Mulia (SPEM), rumah milik tersangka TW dan DB, serta pabrik PT SJU.

Dari rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik menyita uang tunai Rp7,63 miliar, valuta asing sebesar US$60 ribu atau 600 lembar pecahan US$100, serta emas batangan dan perhiasan dengan total berat 64 kilogram.

“Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita uang tunai sebanyak Rp7,63 miliar, valuta asing US$60 ribu, serta emas batangan dan perhiasan seberat 64 kilogram,” ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak dalam keterangannya, Kamis (6/8/2026).

Lihat Juga:
KAKINEWS.ID, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) terus memperluas penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah. Kali ini, penyidik menggeledah rumah advokat Don Ritto di Bandung dan menyita sejumlah dokumen yang diduga menjadi mata rantai penting dalam pengusutan perkara tersebut. Penggeledahan dilakukan pada Selasa (4/8/2026) di kediaman Don Ritto. Langkah ini merupakan bagian dari upaya penyidik menelusuri dugaan aliran aset dan dokumen yang berkaitan dengan perkara TPPU yang sedang dikembangkan. "Tim penyidik melakukan penggeledahan satu tempat di daerah Bandung milik saudara DR (Don Ritto)," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, di Jakarta, Rabu (5/8/2026). Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen yang diduga memiliki keterkaitan langsung dengan Don Ritto maupun Febrie Adriansyah. Namun, Kejagung belum membuka rincian dokumen yang diamankan karena masih menjadi bagian dari materi penyidikan. "Diperoleh beberapa dokumen yang diduga ada keterkaitan dengan perkara DR sendiri dan FA (Febrie Adriansyah)," kata Anang. Selain melakukan penggeledahan, penyidik juga memeriksa sekitar tujuh orang saksi yang berasal dari kalangan swasta dan pihak perusahaan untuk memperkuat konstruksi perkara. "Sebagian besar dari pihak swasta dan ada dari pihak perusahaan," ujarnya. Sebelumnya, Kejagung telah lebih dulu menggeledah kantor Don Ritto di Jakarta Selatan, rumah Nurman Herin di Depok, serta empat perusahaan yang diduga terafiliasi dengan Don Ritto, yakni PT HI, PT PIS, PT KPE, dan PT SME. Keempat perusahaan tersebut diduga digunakan sebagai sarana untuk menyamarkan asal-usul aset hasil tindak pidana melalui praktik pencucian uang. Saat ditanya mengenai hubungan Febrie Adriansyah dengan perusahaan-perusahaan tersebut, Anang menegaskan penyidik masih terus mendalami fakta melalui pemeriksaan saksi dan analisis barang bukti yang telah disita. "Pendalaman dilakukan dari hasil pemeriksaan saksi-saksi serta barang bukti yang diperoleh penyidik, baik dari perkara sebelumnya yang dilimpahkan Kortastipidkor Polri maupun dari hasil penggeledahan dan penyidikan Tim 9," jelasnya. Dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan Febrie Adriansyah dan Nurman Herin sebagai tersangka dugaan TPPU berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-03/F.2/Fd.2/07/2026 tertanggal 20 Juli 2026. Penyidikan dimulai setelah Kejagung menerima pelimpahan perkara beserta barang bukti dari Polri, termasuk emas seberat 74 kilogram dan uang dalam berbagai mata uang asing bernilai ratusan miliar rupiah. Sebelumnya, Kejagung juga menerbitkan tiga surat perintah penyidikan baru menyusul pelimpahan perkara dari Polri. Ketiga perkara tersebut meliputi dugaan korupsi dan TPPU di PT KNI, dugaan korupsi tata kelola batu bara yang diduga memicu pemadaman listrik (blackout), serta dugaan korupsi dan TPPU dalam penanganan perkara PT Asabri. Dengan rangkaian penyidikan yang terus berkembang, Kejagung kini menelusuri seluruh jaringan, aset, dan pihak-pihak yang diduga berperan dalam perkara yang menyeret mantan petinggi Korps Adhyaksa tersebut.
Kasus Febrie Adriansyah Melebar! Kejagung Geledah Rumah Don Ritto, Dokumen Diduga Kunci TPPU Disita

Lima tersangka yang dijerat dalam perkara ini masing-masing berinisial TW, DW, dan BSW dari PT Semar Permata Emas Mulia (SPEM) atau Toko Mas Semar Nganjuk, kemudian VC selaku Direktur PT SJU periode 2022 hingga sekarang, serta DHB yang menjabat Direktur PT SJU periode 2021–2022 dan diketahui merupakan putra pengusaha Siman Bahar.

Selain uang tunai dan emas, penyidik turut menyita bangunan pabrik, mesin pengolahan, serta berbagai barang inventaris milik PT SJU yang diduga berkaitan dengan aktivitas tindak pidana tersebut. Penyidik juga telah mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap seluruh tersangka.

“Koordinasi dengan Ditjen Imigrasi Kemenimipas telah dilakukan untuk mencegah lima tersangka bepergian ke luar negeri selama proses penyidikan berlangsung,” kata Ade.

Lihat Juga:
Bareskrim Polri
Rp25,8 Triliun dari Emas Haram: Bareskrim Bongkar Dugaan Mesin Pencucian Uang di Balik Tambang Ilegal Kalbar

Penyidikan mengungkap praktik tersebut diduga berlangsung sejak 2019 hingga 2025. TW diduga membeli emas batangan yang berasal dari aktivitas tambang ilegal, kemudian menjualnya kepada perusahaan terafiliasi, termasuk PT SJU, untuk dimurnikan dan diolah kembali sehingga asal-usul emas tersebut sulit dilacak.

Menurut Ade, hasil kejahatan itu kemudian disamarkan melalui transaksi pada 15 rekening bank atas nama Debby Wijaya sebagai bagian dari dugaan tindak pidana pencucian uang.

Saat ini, berkas perkara tiga dari lima tersangka telah dinyatakan lengkap atau P21 dan siap dilimpahkan ke pengadilan. Sementara berkas dua tersangka lainnya masih dalam proses penyelesaian sebelum diserahkan kepada jaksa penuntut umum.

Ade menegaskan penindakan terhadap jaringan tambang emas ilegal ini merupakan upaya memutus mata rantai kejahatan pertambangan dari hulu hingga hilir, sekaligus mencegah kerugian negara dan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan tanpa izin.