Kakinews.id, Jakarta- BNPB Catat Karhutla Dominasi Bencana BNPB Catat Karhutla Dominasi Bencana Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih mendominasi kejadian bencana yang dilaporkan di sejumlah wilayah Indonesia pada periode 22–23 Agustus 2026, menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, Ph.D., mengatakan karhutla terjadi antara lain di Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara, dan Kabupaten Lampung Timur, Lampung.
“BNPB bersama pemerintah daerah terus memantau perkembangan titik panas, memetakan wilayah rawan, serta melakukan koordinasi untuk menentukan langkah penanganan sesuai dengan kondisi di lapangan,” kata Berton dalam siaran pers BNPB, Minggu (23/8/2026).
Di Kabupaten Halmahera Timur, karhutla terjadi di Desa Batu Raja, Kecamatan Wasile, Sabtu (22/8) sekitar pukul 20.05 WIT. Kebakaran menghanguskan lahan seluas 2,5 hektare. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.
BPBD Kabupaten Halmahera Timur bersama personel gabungan melakukan pemadaman. Api berhasil dipadamkan pada hari yang sama.
Sementara itu, karhutla di kawasan Taman Nasional Way Kambas, Kabupaten Lampung Timur, terjadi pada Jumat (21/8) sekitar pukul 14.00 WIB. Kebakaran berada di Kelurahan Kuala Penet, wilayah Resort Kuala Penet, dengan luas area terdampak mencapai 673,4 hektare.
“Pemerintah daerah diharapkan memperkuat kesiapsiagaan, pemantauan, serta deteksi dini terhadap potensi karhutla dan memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pemadaman,” ujar Berton.
BNPB menyebut seluruh titik api di kawasan Way Kambas telah berhasil dipadamkan hingga Sabtu (22/8) pukul 19.12 WIB. Tidak ditemukan lagi titik panas atau hotspot di lokasi tersebut.
BNPB mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi selama musim kemarau, khususnya kebakaran hutan dan lahan.
Masyarakat juga diminta tidak melakukan aktivitas pembakaran di wilayah yang rawan terbakar. Jika menemukan kebakaran, masyarakat diharapkan segera melaporkan kepada pemerintah daerah atau petugas terkait agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan efektif.
