Geledah Dinas PMD Batola, Jaksa Usut Dugaan Korupsi Anggaran TP PKK
Satu Jamaah Haji Asal Kotabaru Meninggal Dunia di Makkah
KAKI Soroti Dugaan Uang Pungli Rp600 Ribu Per Anggota DPRD Banjar
KAKI Dukung Ungkap Kasus Dugaan Korupsi Dinas PMD Barito Kuala
Staf Media Presiden Prabowo Jadi Korban Penipuan Love Scamming
Geledah Dinas PMD Batola, Jaksa Usut Dugaan Korupsi Anggaran TP PKK
Satu Jamaah Haji Asal Kotabaru Meninggal Dunia di Makkah
KAKI Soroti Dugaan Uang Pungli Rp600 Ribu Per Anggota DPRD Banjar
KAKI Dukung Ungkap Kasus Dugaan Korupsi Dinas PMD Barito Kuala
Staf Media Presiden Prabowo Jadi Korban Penipuan Love Scamming
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa satu koper usai menggeledah rumah Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, di Kota Bekasi, Jawa Barat. Rumah Hasto diketahui berada di Taman Villa Kartini, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Penggeledahan dilakukan sejak sekitar pukul 14.20 WIB sampai dengan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah tersangka kasus suap terkait Harun Masiku, Hasto Kristiyanto, yang berlokasi di Bekasi, Jawa Barat. KPK mengatakan penggeledahan ini bukan pengalihan isu karena penyidik memiliki penilaian khusus. “Jadi penyidiklah yang memiliki penilaian, khususnya penggeledahan kapan bisa
Penetapan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka dugaan tindakan suap terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum periode 2017-2022 Wahyu Setiawan menyita perhatian publik. Kasus ini sebenarnya telah bergulir sejak 2020. Namun, Hasto baru ditetapkan sebagai tersangka pada 23 Desember
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) punya jurus pamungkas, untuk memeriksa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. KPK membutuhkan keterangan Hasto sebagai tersangka dalam kasus PAW anggota DPR, yang melibatkan buronan Harun Masiku. “Bagi tersangka, maka penyidik bisa mengeluarkan surat perintah
Sidang lanjutan kasus OTT KPK pada Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan dengan kedua Terdakwa Andi Susanto dan Sugeng Wahyudi kembali digelar di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Senin, (6/1/2025 ) tadi. Persidangan dengan agenda tanggapan Penuntut Umum KPK atas Eksepsi kedua terdakwa Andi dan Sugeng
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal bertindak apabila ditemukan oknum yang melakukan penyimpangan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Apalagi, sudah ditemukan alat bukti yang kuat penyelewengan. “KPK memastikan setiap orang yang masuk dalam kategori subjek hukum yang dapat ditangani oleh KPK, dan didapat alat
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengeluarkan sprindik baru untuk mantan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor. Sebelumnya, KPK pernah menetapkan Sahbirin sebagai tersangka, namun status itu gugur karena Sahbirin memenangkan praperadilan. Penetapan status tersangka itu berbarengan dari operasi tangkap tangan KPK di Kalsel.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku sudah maksimal mengusut dugaan rasuah, berupa pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara di Kalimantan Selatan (Kalsel). Namun, mantan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor belum jadi tersangka, usai status hukumnya gugur pascapraperadilan. “Tentunya perkara itu sendiri masih dilakukan proses penyidikan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar khitanan massal, untuk merayakan Hari Bhakti ke-22 pada Jumat, 3 Januari 2025. Dana acara itu berasal dari patungan para pegawai. “Khitanan massal ini merupakan kegiatan mulia dan dapat menjalin tali silaturahmi serta sebagai wujud sumbangsih dan penegakan nilai
KPK sedang mengusut dugaan korupsi pada proyek-proyek di divisi Engineering Procurement dan Construction (EPC) PT Pembangunan Perumahan (PP). Terbaru KPK menyita uang Rp 40 miliar dan deposito Rp 22 miliar. “Penyidik menyampaikan telah dilakukan penyitaan yang pertama bentuknya deposito, itu totalnya sebesar Rp
