Pemerintah Tetapkan 1 Ramadhan 1447 H Jatuh 19 Februari 2026, Muhammadiyah Mulai Lebih Dulu

Pemerintah menetapkan 1 Ramadhan 1447 Hijriah atau awal puasa 2026 jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026, berdasarkan hasil sidang isbat Kementerian Agama yang melibatkan berbagai lembaga keagamaan dan ilmiah. Penetapan ini berbeda dengan keputusan Muhammadiyah yang menetapkan awal Ramadhan pada 18 Februari 2026

Cisadane Diracun Pestisida, Pemerintah Siap Seret PT Biotek Saranatama ke Meja Hijau

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq (Foto: Dok Kakinews.id) Kakinews.id – Skandal pencemaran Sungai Cisadane di Tangerang tak lagi dipandang sebagai insiden biasa. Pemerintah memastikan kasus ini akan dibawa ke ranah hukum secara serius. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan

Gajah Sumatera Tewas di Konsesi, Kementerian Kehutanan Panggil Direksi PT Riau Andalan Pulp and Paper

Temuan kasus perburuan Gajah Sumatera di areal kerja PT Riau Andalan Pulp and Paper (Foto: Dok Kehutanan.go.id) Kakinews.id – Kematian seekor Gajah Sumatera di jantung konsesi hutan industri kembali menampar wajah penegakan perlindungan satwa liar di Indonesia. Kali ini, sorotan tajam mengarah ke

Janji Besar Prabowo Subianto: Biaya Haji Harus Turun, Jamaah Tak Boleh Lagi Sengsara

Presiden Prabowo Subianto (Foto: Dok Kakinews.id) Kakinews.id – Presiden Prabowo Subianto melontarkan janji yang langsung menyentuh jutaan calon jamaah: biaya haji harus ditekan, pelayanan harus naik kelas. Di hadapan ribuan warga dalam acara Mujahadah Kubro Satu Abad Nahdlatul Ulama di Jawa Timur, ia

Prabowo Ultimatum Bos BUMN Lama: Siap-Siap Dipanggil Kejagung

Presiden Prabowo Subianto (Foto: Dok Kakinews.id) Kakinews.id – Presiden Prabowo Subianto melontarkan peringatan keras kepada jajaran pimpinan BUMN terdahulu. Dalam forum resmi negara, ia secara terbuka menyebut mereka yang gagal mengelola perusahaan pelat merah harus bersiap menghadapi konsekuensi hukum, termasuk kemungkinan dipanggil oleh

Membongkar Wajah Gelap Transisi Energi di Balik Ekspansi Proyek Panas Bumi

Jubir JATAM Alfarhat Kasman (Foto: Istimewa) Kakinews.id – Transisi energi selama ini dipromosikan sebagai jalan keluar dari krisis iklim. Pemerintah dan korporasi ramai-ramai mengusung istilah energi hijau dan pembangunan berkelanjutan. Namun di balik narasi yang terdengar mulia itu, muncul kenyataan pahit: proyek-proyek yang

Janji RS Internasional Prabowo Dinilai Elitis, Rakyat Miskin Terancam Kian Tersisih dari Layanan Kesehatan

Pengamat ketenagakerjaan Timboel Siregar (Foto: Istimewa) Kakinews.id – Wacana Presiden Prabowo Subianto membangun rumah sakit pendidikan bertaraf internasional kembali menuai kritik keras. Pengamat ketenagakerjaan Timboel Siregar menilai kebijakan tersebut keliru secara arah dan berpotensi memperlebar jurang ketimpangan layanan kesehatan di Indonesia. Menurut Timboel,

AP2 Ancam Lapor PUPR, Proyek Bendungan Laiba Dituding Langgar Hukum dan Abaikan Warga

Pendiri dan pembina lembaga Aliansi Pemuda dan Pelajar (AP2) Sulawesi Tenggara (Sultra) (kiri) dan Ketua Umum AP2 Indonesia, Fardin Nage (kanan) (Foto: Dok Kakinews.id) Kakinews.id – Proyek lanjutan pembangunan Bendungan Laiba kini tak lagi sekadar menuai kritik, melainkan mengundang perlawanan terbuka. Aliansi Pemuda

Operasi SAR Pesawat ATR di Bulusaraung Resmi Diakhiri, Black Box Sudah Diamankan

Panglima Kodam XIV Hasanuddin Mayjen TNI Bangun Nawoko (kanan) disaksikan Kepala Seksi Operasi Basarnas Makassar Andi Sultan (kiri) memperlihatkan alat perekaman penerbangan atau kotak hitam pesawat ATR 42-500 di posko aju Tompo Bulu, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan, Rabu (21/1/2026). Tim SAR

Izin Dicabut, Alam Tetap Dijarah? WALHI Sumut Bongkar Risiko Gimik Politik di Balik Pencabutan 28 Perusahaan

PT Toba Pulp Lestari (Foto: Istimewa) Medan, Kakinews.id – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI Sumatera Utara) melontarkan kritik keras terhadap keputusan pemerintah yang mencabut izin perhutanan 28 perusahaan. WALHI menilai langkah tersebut berpotensi besar hanya menjadi gimik politik jika tidak disertai pengawasan publik