Jakarta, Kakinews – Selama ini pemerintah kerap menggaungkan peningkatan kesejahteraan guru melalui kenaikan gaji, tunjangan profesi, hingga berbagai program insentif. Namun, satu persoalan mendasar yang setiap hari menggerus kesejahteraan para pendidik justru nyaris luput dari perhatian, yakni buruknya akses transportasi.
Di berbagai daerah Indonesia, guru bukan hanya berjuang mencerdaskan anak bangsa di ruang kelas, tetapi juga harus bertarung dengan kemacetan, jalan rusak, minimnya angkutan umum, hingga medan ekstrem yang mengancam keselamatan mereka setiap hari.
Akademisi Program Studi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menilai kesejahteraan guru tidak dapat lagi diukur semata dari besaran gaji maupun tunjangan yang diterima setiap bulan. Negara, kata dia, juga harus menghitung biaya sosial, ekonomi, dan psikologis yang harus dibayar guru hanya untuk sampai ke sekolah.
“Selama perjalanan menuju tempat mengajar masih mahal, melelahkan, dan berbahaya, maka kesejahteraan guru sesungguhnya masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah,” tegas Djoko kepada Kakinews, Senin (29/6/2026).
Persoalan tersebut paling dirasakan guru honorer yang berpenghasilan antara Rp500 ribu hingga Rp1,5 juta setiap bulan. Dengan tidak tersedianya transportasi publik yang memadai, mereka terpaksa menggunakan kendaraan pribadi atau jasa transportasi daring. Akibatnya, sekitar 20 hingga 40 persen penghasilan mereka habis hanya untuk ongkos perjalanan menuju sekolah.
Ironi yang lebih menyakitkan terjadi di wilayah kepulauan dan kawasan 3TP (Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Perbatasan). Banyak guru harus mengeluarkan biaya besar untuk menyewa speedboat maupun kendaraan khusus agar dapat menjangkau lokasi tugas. Bahkan dalam sejumlah kasus, ongkos transportasi setiap bulan mampu menghabiskan lebih dari separuh tunjangan daerah terpencil yang diberikan pemerintah.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kesejahteraan guru selama ini masih dihitung secara administratif, tetapi belum sepenuhnya menyentuh realitas kehidupan yang mereka hadapi di lapangan.
Tidak hanya menggerus pendapatan, buruknya sistem transportasi juga menguras energi para pendidik. Perjalanan berjam-jam menghadapi kemacetan di perkotaan maupun melintasi jalan berlumpur, berbatu, hingga jembatan rusak di pelosok membuat banyak guru tiba di sekolah dalam kondisi kelelahan.
Situasi itu berdampak langsung terhadap kualitas pembelajaran. Energi yang seharusnya digunakan untuk mendidik siswa justru telah habis di perjalanan. Kreativitas mengajar menurun, konsentrasi berkurang, bahkan risiko kelelahan fisik dan mental (burnout) semakin tinggi.
“Guru membutuhkan transportasi yang andal agar mereka datang ke sekolah membawa semangat, bukan membawa kelelahan,” ujar Djoko.
Yang lebih memprihatinkan, masih banyak guru yang harus mempertaruhkan keselamatan demi menjalankan tugas negara. Di sejumlah daerah pedalaman, mereka menyeberangi sungai menggunakan perahu sederhana, melintasi jalan berlubang, hingga berkendara di jalur pegunungan yang rawan longsor.
Menurut Djoko, kondisi tersebut tidak boleh terus dianggap sebagai pengorbanan yang lumrah. Negara memiliki kewajiban menghadirkan infrastruktur dan layanan transportasi yang aman bagi tenaga pendidik yang setiap hari menjadi ujung tombak pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Buruknya konektivitas juga dinilai menjadi salah satu penyebab sulitnya pemerataan guru berkualitas ke wilayah terpencil. Banyak tenaga pendidik memilih menghindari penugasan di daerah dengan akses yang sulit karena tingginya risiko serta keterbatasan mobilitas.
Sebaliknya, daerah yang memiliki jaringan transportasi memadai terbukti lebih mampu mempertahankan guru-guru terbaik. Akses jalan yang baik, angkutan perintis yang rutin, serta kemudahan menjangkau layanan kesehatan dan keluarga menjadi faktor penting yang menentukan kenyamanan mereka dalam mengabdi.
Karena itu, Djoko mendorong pemerintah tidak lagi memisahkan kebijakan pendidikan dengan pembangunan sektor transportasi. Menurutnya, keduanya harus dirancang sebagai satu kesatuan yang saling mendukung.
Ia mengusulkan pemberian tarif khusus transportasi publik bagi guru di kawasan perkotaan, perluasan jaringan angkutan perintis di wilayah kepulauan dan kawasan 3TP, serta percepatan pembangunan infrastruktur jalan menuju sekolah-sekolah yang selama ini masih terisolasi.
“Kesejahteraan guru tidak cukup dihitung dari angka pada slip gaji. Negara harus memastikan biaya perjalanan mereka terjangkau, akses menuju sekolah aman, dan waktu produktif mereka tidak habis di jalan,” katanya.
Djoko menegaskan, investasi pada transportasi guru sejatinya merupakan investasi terhadap kualitas pendidikan nasional. Semakin mudah guru menjangkau sekolah, semakin besar pula peluang terciptanya proses belajar mengajar yang optimal.
“Memuliakan guru bukan sekadar menaikkan gaji atau memberikan tunjangan. Negara juga harus memastikan setiap guru dapat berangkat mengajar tanpa rasa takut, tanpa beban biaya yang mencekik, dan tanpa kehilangan energi sebelum memasuki ruang kelas. Sebab masa depan pendidikan Indonesia dimulai dari perjalanan seorang guru menuju sekolah,” pungkasnya.
