JAKARTA, KAKINEWS – Dugaan keterlibatan anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), dalam insiden penerobosan jalur Transjakarta yang berujung cekcok dengan anggota kepolisian kini menjadi perhatian serius. Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta memastikan telah turun tangan untuk menelusuri kasus yang menyita perhatian publik tersebut.

Ketua BK DPRD DKI Jakarta, Yudha Permana, mengatakan pihaknya belum dapat menyimpulkan identitas pengendara yang viral dalam insiden di kawasan Pesing, Jakarta Barat, Jumat (3/7/2026). Saat ini, BK masih melakukan verifikasi terhadap informasi dan bukti yang beredar.

“Ada foto oknum yang mengaku anggota dewan. Kami investigasi dulu untuk memastikan identitasnya,” ujar Yudha, Selasa (7/7/2026).

Lihat Juga:
Jakarta — Kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah memasuki babak baru. Bukan hanya status tersangka dan rangkaian upaya paksa yang digugat, tim hukum Febrie kini menyerang fondasi penyidikan Kejaksaan Agung dengan mempersoalkan keabsahan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik). Dalam sidang perdana praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (18/8/2026), anggota tim kuasa hukum Febrie, Febri Diansyah, menuding Sprindik Kejaksaan Agung cacat kewenangan karena disebut diterbitkan dan ditandatangani Pelaksana Tugas (Plt) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), bukan Direktur Penyidikan (Dirdik). Sprindik yang menjadi sasaran gugatan adalah Nomor PRIN-45/F/Fd.2/07/2026 tertanggal 11 Juli 2026. Surat tersebut menjadi dasar Kejaksaan Agung melanjutkan penyidikan dan memeriksa Febrie sebagai tersangka. Tim hukum mendasarkan gugatannya pada Pasal 102 Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-039/A/JA/10/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-017/A/JA/07/2014. “Wewenang penerbitan dan penandatanganan Surat Perintah Penyidikan di tingkat Kejaksaan Agung secara delegatif/atributif merupakan kewenangan absolut Direktur Penyidikan (Dirdik), bukan Plt. Jampidsus,” kata Febri. Bagi tim hukum, persoalan tersebut bukan sekadar kesalahan administratif. Mereka menilai jika pejabat yang menerbitkan Sprindik tidak memiliki kewenangan, maka seluruh tindakan penyidikan yang lahir dari surat tersebut ikut berada dalam posisi hukum yang dipersoalkan. “Fakta diterbitkannya Sprindik a quo oleh pejabat yang tidak memiliki kewenangan prosedural membuktikan bahwa seluruh tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Turut Termohon didasari atas prosedur yang cacat wewenang (onbevoegdheid) dan batal demi hukum,” tegasnya. Perkara Febrie sebelumnya ditangani Polda Metro Jaya bersama Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri. Penanganan perkara kemudian dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung berdasarkan surat Kepala Kortastipidkor Polri Nomor B/1065/VII/RES.3/2026 tertanggal 11 Juli 2026. Pada hari yang sama, Kejaksaan Agung menerbitkan tiga Sprindik, yakni PRIN-43/F/Fd.2/07/2026, PRIN-44/F/Fd.2/07/2026, dan PRIN-45/F/Fd.2/07/2026. Sprindik terakhir inilah yang menjadi salah satu titik serangan utama tim hukum Febrie. Mereka menilai pengambilalihan perkara oleh Kejaksaan Agung tidak serta-merta menghapus persoalan hukum yang diduga telah muncul dalam proses penyidikan sebelumnya. “Pelimpahan maupun pengambilalihan perkara tidak pernah dapat memutihkan (whitewash) cacat hukum yang telah ada sejak awal,” ujar Febri. Tim hukum juga menyerang kewenangan Polda Metro Jaya setelah perkara beralih ke Kejaksaan Agung. Mereka berpendapat institusi penyidik sebelumnya tidak lagi memiliki kewenangan untuk meneruskan penyidikan ataupun mempertahankan hasil upaya paksa setelah perkara diambil alih. “Dengan beralihnya penanganan perkara antar-institusi penegak hukum tersebut, maka institusi penyidik semula secara hukum telah kehilangan kewenangan (onbevoegd) untuk melanjutkan penyidikan ataupun mempertahankan hasil upaya paksa yang telah dilakukan,” katanya. Konsekuensinya bisa lebih jauh. Tim hukum mempersoalkan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan sebelum pelimpahan perkara. Jika tindakan awal tersebut dinyatakan cacat hukum, mereka menilai hasil penggeledahan dan penyitaan tidak dapat begitu saja digunakan sebagai dasar pembuktian oleh Kejaksaan Agung. Tim hukum juga merujuk Pasal 163 ayat (3) KUHAP baru atau UU Nomor 20 Tahun 2025 terkait penggunaan alat bukti yang diperoleh secara tidak sah. Tak berhenti pada Sprindik dan upaya paksa, pemanggilan Febrie sebagai tersangka turut diseret ke dalam gugatan. Kejaksaan Agung sebelumnya menerbitkan Surat Panggilan Nomor SPT-3412/F.2/Fd.2/07/2026 tertanggal 15 Juli 2026 untuk meminta Febrie hadir menjalani pemeriksaan pada 17 Juli 2026 berdasarkan Sprindik PRIN-45/F/Fd.2/07/2026. Bagi tim hukum, pemanggilan tersebut merupakan konsekuensi lanjutan dari rangkaian penyidikan yang keabsahannya kini diuji di pengadilan. Karena itu, mereka meminta hakim praperadilan tidak berhenti menguji proses penyidikan Polda Metro Jaya, tetapi juga membedah legalitas penyidikan yang diteruskan Kejaksaan Agung setelah perkara dilimpahkan. Dalam petitumnya, tim hukum meminta seluruh tindakan hukum lanjutan yang bersandar pada penetapan tersangka maupun upaya paksa yang mereka nilai tidak sah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mereka juga meminta Kejaksaan Agung menghentikan seluruh penyidikan dan tindakan hukum lanjutan terhadap Febrie yang dianggap bertumpu pada tindakan-tindakan yang kini dipersoalkan. Gugatan ini membuat perkara Febrie tak hanya menjadi pertarungan soal dugaan tindak pidana, tetapi juga berubah menjadi ujian terbuka terhadap legalitas kewenangan aparat penegak hukum dalam membangun sebuah perkara pidana.
Praperadilan Febrie Memanas, Sprindik Kejagung Dituding Cacat Wewenang dan Batal Demi Hukum

Penelusuran BK dilakukan menyusul munculnya dugaan bahwa pengendara berinisial HK nekat menerobos jalur Transjakarta yang sedang ditutup untuk rekayasa lalu lintas. Dalam insiden itu, HK juga diduga terlibat adu mulut dan melontarkan kata-kata kasar kepada anggota Satlantas yang tengah menjalankan tugas pengamanan arus kendaraan.

Di sisi lain, kepolisian menyatakan persoalan antara pengendara dan petugas di lapangan telah diselesaikan secara kekeluargaan. Meski demikian, penyelesaian damai tersebut tidak menghentikan evaluasi internal yang kini masih berlangsung di lingkungan Polri.

Wakil Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Barat AKP Muhammad Ilham mengatakan kedua pihak telah bertemu dan sepakat menyelesaikan persoalan secara damai.

Lihat Juga:
Bareskrim Bongkar Jaringan Judol Internasional, 9 Orang Diciduk dan Rp10 Miliar Disita
Bareskrim Bongkar Jaringan Judol Internasional, 9 Orang Diciduk dan Rp10 Miliar Disita

“Sudah ditangani, kedua pihak sepakat damai. Yang bersangkutan juga menunjukkan iktikad baik dengan menemui anggota kami,” kata Ilham.

Namun, Ilham menegaskan pihaknya masih menunggu arahan dari pimpinan terkait tindak lanjut hasil laporan yang telah disampaikan kepada Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya.

“Kami tunggu petunjuk pimpinan untuk langkah selanjutnya,” ujarnya.

Berdasarkan laporan kepolisian, insiden bermula sekitar pukul 17.45 WIB saat arus lalu lintas di kawasan Pesing mengalami kepadatan. Petugas Satlantas bersama personel TNI melakukan rekayasa lalu lintas dengan menutup sementara jalur Transjakarta menggunakan water barrier.

Saat itu, seorang pengendara meminta agar pembatas dibuka agar dapat melintas. Permintaan tersebut ditolak karena jalur khusus bus masih ditutup demi kelancaran pengaturan lalu lintas. Namun, pengendara yang diduga mengaku sebagai anggota DPRD tetap berupaya memasuki jalur Transjakarta sehingga memicu adu argumen dengan petugas.

Pengendara sempat meninggalkan lokasi. Akan tetapi, ia kembali beberapa saat kemudian sehingga cekcok kembali terjadi dan situasi sempat memanas sebelum akhirnya berhasil diredam oleh aparat yang bertugas.

Kasus tersebut kini tidak hanya menjadi perhatian kepolisian, tetapi juga memasuki ranah etik di DPRD DKI Jakarta. Hasil verifikasi BK akan menjadi dasar untuk menentukan apakah terdapat dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan anggota dewan.