Jakarta, Kakinews – Di tengah kemarahan publik akibat pemadaman listrik bergilir yang melanda Pulau Jawa dan sejumlah wilayah lain, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo justru dituding membangun narasi yang menyesatkan terkait akar persoalan krisis kelistrikan nasional.
Baru sehari kembali terpilih sebagai Dirut PLN melalui RUPS pada 18 Juni 2026, Darmawan langsung menjadi sasaran kritik keras setelah menyebut kekurangan medium rank coal sebagai salah satu penyebab terganggunya pasokan listrik di Pulau Jawa.
Koordinator Nasional Relawan Listrik Untuk Negeri (Re-LUN) Teuku Yudhistira menilai penjelasan tersebut bukan sekadar keliru, melainkan bentuk pembohongan publik yang berupaya mengalihkan perhatian dari buruknya tata kelola pembangkitan dan lemahnya antisipasi PLN.
“Dia bicara seolah-olah masalahnya karena medium rank coal. Padahal sebagian besar PLTU yang dia sebut justru dirancang menggunakan low rank coal. Ini bukan penjelasan teknis, ini narasi untuk menutupi kegagalan,” kata Yudhistira, Senin (22/6/2026).
Menurut dia, publik berhak mengetahui penyebab sebenarnya di balik pemadaman yang kembali berulang di era kepemimpinan Darmawan. Sebab, persoalan kelistrikan nasional tidak bisa terus-menerus ditutupi dengan alasan pasokan batu bara maupun gangguan teknis pembangkit.
“Kalau reserve margin dijaga sesuai aturan, pemadaman seperti ini tidak perlu terjadi. Yang terjadi sekarang menunjukkan ada persoalan serius dalam pengelolaan sistem kelistrikan,” ujarnya.
Kontroversi semakin menguat karena pernyataan tersebut muncul hanya beberapa hari setelah Darmawan kembali mendapatkan kepercayaan memimpin PLN, meski catatan pemadaman bergilir dan blackout masih terus menghantui berbagai daerah.
Bagi Yudhistira, keputusan mempertahankan Darmawan menjadi ironi besar di tengah memburuknya pelayanan kelistrikan nasional.
“Rakyat sedang gelap-gelapan, industri terganggu, ekonomi masyarakat dirugikan, tetapi orang yang memimpin saat masalah itu berulang justru dipertahankan. Ini sulit dipahami publik,” tegasnya.
Ia bahkan menuding selama lebih dari lima tahun kepemimpinan Darmawan, PLN lebih sibuk membangun pencitraan ketimbang membenahi fondasi bisnis dan sistem kelistrikan nasional.
“Berulang kali saya katakan, yang ditonjolkan penghargaan dan pencitraan. Ketika krisis datang, kelemahan sistemnya terbuka semua,” katanya.
Tak hanya menyoroti persoalan batu bara, Yudhistira juga mengkritik praktik profesional hire yang dinilai telah merusak sistem meritokrasi di tubuh PLN.
Menurutnya, banyak posisi strategis diisi oleh orang-orang dekat lingkaran pimpinan, sementara pegawai internal yang berkarier dari bawah justru tersisih.
“Kerusakan di tubuh PLN hari ini tidak muncul dalam semalam. Ini akumulasi kebijakan yang salah selama bertahun-tahun,” ujarnya.
Di saat polemik itu berlangsung, laporan yang diterima Re-LUN menyebut pemadaman listrik tidak lagi terbatas di Pulau Jawa. Gangguan pasokan listrik disebut mulai merembet ke sejumlah wilayah di Kalimantan.
“Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur juga mulai terdampak. Kalau ini terus meluas, maka slogan Indonesia Gelap bukan lagi sekadar kritik, tetapi bisa menjadi kenyataan yang dirasakan masyarakat,” kata Yudhistira.
Karena itu, ia mendesak Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran direksi PLN dan meminta aparat penegak hukum menelusuri kemungkinan adanya pelanggaran hukum di balik krisis kelistrikan yang terjadi.
“Pasti ada yang salah jika pemadaman terus berulang dan masyarakat selalu menjadi korban. Persoalan ini tidak boleh berhenti pada permintaan maaf. Harus ada pertanggungjawaban yang jelas,” tandasnya.
