JAKARTA, KAKINEWS.ID – Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menjadi sorotan setelah Ombudsman RI menemukan sejumlah fasilitas yang diduga tidak lazim berada di lingkungan pemasyarakatan.
Temuan Ombudsman cukup mencolok. Di area yang disebut sebagai rumah asimilasi warga binaan, tim menemukan bangunan menyerupai rumah di kawasan perumahan atau vila. Di dalamnya terdapat sofa, kulkas, dapur, meja makan, televisi berukuran besar hingga tempat tidur berukuran king size.
Bukan hanya bangunan mewah. Ombudsman juga menemukan botol minuman keras di dalam salah satu rumah tersebut.
Yang tak kalah menjadi perhatian adalah keberadaan mobil mewah Toyota Alphard di kawasan yang dihuni warga binaan.
Temuan itu membuat keberadaan fasilitas khusus di dalam Lapas Cibinong dipertanyakan, termasuk bagaimana bangunan, kendaraan, dan berbagai fasilitas tersebut dapat berada di lingkungan lapas.
Nama mantan Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo, kemudian ikut menjadi sorotan karena sejak Agustus 2023 ia menjalani pidana penjara seumur hidup di Lapas Kelas IIA Cibinong.
Anggota Ombudsman RI, Fikri Yasin, mengatakan pihaknya menduga terdapat kemungkinan Sambo turut menggunakan fasilitas mewah tersebut.
“Dugaan kami bisa jadi itu (Ferdy Sambo ikut menggunakan fasilitas mewah),” kata Fikri, Kamis (24/9/2026).
Namun, Ombudsman belum dapat memastikan dugaan tersebut.
Anggota Ombudsman RI Syafrida Rachmawati menegaskan pihaknya tidak menemukan Ferdy Sambo berada di dalam bangunan yang diperiksa. Ombudsman juga tidak memperoleh dokumen yang menunjukkan siapa saja warga binaan yang menempati fasilitas tersebut.
“Apakah nama seperti Ferdy Sambo itu menikmati (fasilitas mewah)? Sekali lagi Ombudsman tidak bisa memastikan karena tidak bertemu langsung,” ujar Syafrida.
Dengan demikian, keterkaitan Ferdy Sambo dengan fasilitas tersebut masih berupa dugaan dan belum terkonfirmasi.
Yang sudah ditemukan langsung oleh Ombudsman adalah adanya bangunan menyerupai klaster perumahan di dalam kawasan lapas.
Syafrida mengatakan temuan tersebut bermula ketika tim melihat pagar kayu yang berada sekitar 100 meter dari kantin lapas. Ketika ditanyakan kepada petugas, area di balik pagar disebut merupakan rumah dinas Kalapas.
Saat masuk ke area tersebut, Ombudsman justru menemukan deretan bangunan yang menyerupai permukiman.
Petugas lapas menyebut bangunan itu sebagai rumah asimilasi bagi narapidana.
Namun, kondisi di dalam bangunan menjadi sorotan. Ombudsman menemukan berbagai fasilitas rumah tangga, mulai dari sofa, kulkas, dapur, meja makan, televisi besar hingga tempat tidur berukuran king size.
Bahkan, terdapat botol minuman keras yang terlihat di dalam kulkas.
“Kami mendapati dihuni oleh warga binaan di mana menurut warga binaan yang ditemui Ombudsman, dan mengakui bahwa dia adalah warga binaan,” kata Syafrida.
Ombudsman juga menyebut terdapat indikasi bahwa fasilitas khusus tersebut tidak diberikan secara cuma-cuma.
Fikri mengatakan pihaknya menemukan informasi bahwa narapidana harus membayar untuk dapat menikmati fasilitas tertentu di dalam lapas. Namun, nominal pembayaran serta pihak yang menerima uang tersebut belum diungkapkan.
Selain bangunan mewah, keberadaan sejumlah kendaraan juga menjadi perhatian Ombudsman.
“Mereka di kamar khusus, mereka di pengawalan, dan sebagainya, dan misal, kalau itu kawasan narapidana, kita lihat ada beberapa mobil mewah di sana, ada Alphard. Tentu kita juga bertanya,” kata Fikri.
Ombudsman menduga praktik fasilitas khusus tersebut bukan baru berlangsung. Syafrida mengatakan pihaknya menilai praktik itu patut diduga telah berlangsung cukup lama.
Namun, dugaan tersebut masih membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan sejak kapan fasilitas itu tersedia, siapa penghuninya, bagaimana mekanisme penggunaannya, serta apakah seluruh fasilitas tersebut memiliki dasar dan izin sesuai ketentuan.
Temuan Ombudsman kini ditindaklanjuti Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi mengatakan pihaknya telah membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap Lapas Cibinong.
“Kami telah membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap sarana, prasarana, administrasi, serta pelaksanaan standar pelayanan dan pengamanan di Lapas Cibinong,” ujar Mashudi.
Menurut Mashudi, seluruh informasi dari Ombudsman akan diperiksa berdasarkan fakta, dokumen, dan aturan yang berlaku.
“Kami menghormati fungsi pengawasan Ombudsman RI. Setiap masukan tentu menjadi bahan evaluasi. Pada saat yang sama, seluruh informasi perlu diverifikasi secara utuh agar kesimpulan yang diambil benar-benar berdasarkan fakta dan ketentuan yang berlaku,” katanya.
Mashudi juga menegaskan bahwa seluruh warga binaan harus memperoleh perlakuan sesuai ketentuan.
“Setiap warga binaan memiliki hak dan kewajiban sesuai ketentuan. Karena itu, apabila terdapat informasi mengenai perlakuan atau fasilitas yang diduga tidak sesuai ketentuan, hal tersebut akan kami periksa dan pastikan faktanya,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan persoalan tersebut akan didalami Komisi III DPR melalui fungsi pengawasan.
“Saya juga baru tahu dari media, dan kemudian tadi kita sudah sampaikan kepada komisi teknis, dalam hal ini Komisi III, yang bermitra dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk kemudian dalam fungsi pengawasan akan mendalami hal tersebut,” kata Dasco.
Sorotan terhadap Lapas Cibinong kini bukan hanya mengenai keberadaan rumah menyerupai vila atau mobil Alphard di dalam kawasan lapas. Pemeriksaan juga perlu menjawab siapa yang menempati bangunan tersebut, atas dasar apa fasilitas diberikan, apakah terdapat pembayaran, serta bagaimana pengawasan terhadap fasilitas dan akses khusus tersebut dilakukan.
Adapun terkait Ferdy Sambo, Ombudsman hingga kini belum memastikan bahwa mantan perwira Polri tersebut merupakan salah satu warga binaan yang menggunakan fasilitas mewah yang ditemukan. Kepastian mengenai hal itu menunggu hasil pemeriksaan dan verifikasi lebih lanjut.
