Jakarta, Kakinews.id – Aliran uang hasil penjualan batu bara PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT) kembali menjadi sorotan. Dalam surat dakwaan perkara dugaan korupsi yang menjerat pengusaha Samin Tan, PT Energi Baru Borneo tercatat menerima pembayaran sebesar USD400.000.
Transaksi tersebut menambah daftar entitas yang disebut jaksa menerima aliran dana dari Rescom Mineral Trading FZE, perusahaan yang melakukan pembelian batu bara PT AKT. Pola pembayaran melalui sejumlah perusahaan dan individu kini menjadi bagian penting yang perlu dicermati dalam mengurai dugaan penyamaran asal-usul uang hasil pertambangan.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengungkapkan, pembayaran hasil penjualan batu bara tidak seluruhnya disalurkan melalui satu rekening. Dana tersebut diduga dialihkan ke berbagai rekening perusahaan maupun individu yang memiliki keterkaitan dengan Samin Tan.
Salah satu penerimanya adalah PT Energi Baru Borneo. Berdasarkan uraian dalam surat dakwaan, perusahaan tersebut tercatat menerima dana sebesar USD400.000 melalui rekening atas nama perseroan.
“PT Energi Baru Borneo, menerima pembayaran yang masuk ke dalam rekening atas nama PT Energi Baru Borneo sejumlah USD400.000,” demikian uraian dakwaan JPU, Kamis (5/11/2026).
Pembayaran tersebut menjadi salah satu titik transaksi yang perlu ditelusuri lebih jauh, terutama terkait dasar pembayaran, tujuan penggunaan dana, serta pihak yang menikmati manfaat ekonominya.
Dalam dakwaan, Samin Tan disebut sebagai pemilik manfaat PT AKT. Sepanjang periode 2018 hingga 2025, penjualan batu bara PT AKT kepada Rescom Mineral Trading FZE mencapai 5.882.586,74 metrik ton dengan nilai sekitar Rp18,1 triliun.
Jaksa menduga pengalihan dan pemecahan pembayaran ke sejumlah rekening dilakukan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta yang bersumber dari transaksi penjualan batu bara tersebut.
PT Energi Baru Borneo bukan satu-satunya entitas yang namanya muncul dalam rangkaian transaksi tersebut. Sejumlah perusahaan lain juga tercatat menerima pembayaran, sehingga keseluruhan jaringan transaksi menjadi aspek penting dalam pembuktian perkara, termasuk kemungkinan penelusuran tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Meski demikian, pencantuman nama PT Energi Baru Borneo sebagai penerima pembayaran dalam surat dakwaan tidak otomatis membuktikan perusahaan tersebut terlibat tindak pidana. Status, peran, serta tujuan penerimaan dana harus dibuktikan melalui fakta-fakta persidangan.
Sementara itu, Samin Tan didakwa menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp17,74 triliun dalam perkara dugaan korupsi penyimpangan pengelolaan pertambangan PT AKT di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, sepanjang 2016–2026.
JPU menguraikan, Samin Tan diduga memerintahkan Direktur PT AKT, Bagus Jaya Wardhana, agar aktivitas penambangan, pengangkutan, dan penjualan batu bara tetap berjalan di kawasan hutan meskipun izin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) perusahaan telah diakhiri melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 3714 K/30/MEM/2017 tertanggal 19 Oktober 2017.
Dalam dakwaan yang sama, jaksa turut mengungkap pihak-pihak yang disebut memperoleh keuntungan, yakni Samin Tan sebesar Rp17,74 triliun, pihak KUPP/KSOP Rangga Ilung sebesar Rp3,98 miliar, serta Muhammad Juni Eka Wardana sebesar Rp170,47 miliar.
Besarnya nilai transaksi dan banyaknya entitas yang disebut dalam dakwaan membuat penelusuran aliran dana menjadi aspek krusial. Pengungkapan tidak cukup berhenti pada pencatatan perusahaan penerima, tetapi juga perlu mengurai siapa pengendali rekening, untuk apa dana digunakan, dan siapa pihak yang pada akhirnya menikmati hasil transaksi.
Seluruh uraian tersebut masih merupakan materi dakwaan JPU yang harus dibuktikan dalam proses persidangan.
